Hafidz Nur Azizi

Board of Peace: Harapan Baru Perdamaian atau Rebranding Kekuasaan Global?

Politik | 2026-02-25 22:58:49

Kemunculan Board of Peace sebagai inisiatif internasional baru langsung menyedot perhatian dunia. Dengan deklarasi ambisius untuk mengawasi gencatan senjata, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi wilayah konflik seperti Gaza, lembaga ini hadir membawa narasi besar: menciptakan perdamaian yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Namun, pertanyaannya bukan sekadar apa tujuannya, melainkan bagaimana cara dan siapa yang mengendalikan arahnya.

Antara Ideal dan Realitas

Dalam teori, setiap inisiatif perdamaian patut diapresiasi. Dunia memang membutuhkan terobosan baru ketika mekanisme lama dianggap lambat atau kurang efektif. Banyak pihak menilai sistem multilateral tradisional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerap tersandera veto politik dan tarik-menarik kepentingan negara besar.

Di sinilah Board of Peace mencoba menawarkan pendekatan berbeda—lebih terfokus, lebih cepat, dan berbasis komitmen negara yang benar-benar ingin terlibat.

Namun efektivitas tidak boleh mengorbankan legitimasi.

Kepemimpinan dan Konsentrasi Kekuasaan

Penunjukan Donald Trump sebagai figur sentral dalam Board of Peace memunculkan polarisasi. Bagi pendukungnya, kepemimpinan kuat dianggap mampu mendorong keputusan cepat tanpa terjebak birokrasi. Bagi pengkritiknya, konsentrasi pengaruh pada satu tokoh berisiko menjadikan lembaga ini lebih bernuansa geopolitik ketimbang netral.

Perdamaian sejati menuntut kepercayaan kolektif. Dan kepercayaan lahir dari transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Indonesia dan Posisi Strategis

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bisa dipandang sebagai langkah diplomatik progresif. Sebagai negara yang secara konstitusional mengamanatkan kontribusi terhadap perdamaian dunia, partisipasi aktif merupakan refleksi konsistensi kebijakan luar negeri bebas-aktif.

Namun Indonesia juga harus berhati-hati. Dukungan terhadap inisiatif baru harus tetap selaras dengan prinsip multilateral, bukan justru memperlemah sistem global yang sudah ada.

Refleksi

Board of Peace adalah eksperimen geopolitik yang berani. Ia bisa menjadi katalis perdamaian yang lebih responsif—atau sekadar wajah baru dari dinamika kekuasaan lama.

Pada akhirnya, yang menentukan bukan nama lembaganya, melainkan:

Apakah konflik benar-benar mereda?

Apakah warga sipil terlindungi?

Apakah rekonstruksi berjalan adil dan transparan?

Perdamaian tidak lahir dari deklarasi, melainkan dari konsistensi tindakan. Dunia akan menilai Board of Peace bukan dari retorikanya, tetapi dari hasil nyata di lapangan.