prayudisti s pandanwangi
Papua, Bagaimana Kabarmu Kini?
Info Terkini | 2026-11-11 07:55:21Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap rakyat dan lingkungan. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi ancaman serius. Ribuan hektare lahan terbakar, titik panas terus terpantau, sementara masyarakat harus berjuang menghadapi kobaran api dengan segala keterbatasan. Bencana ini bukan sekadar persoalan cuaca dan kondisi geografis, melainkan juga menjadi ujian atas tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan rakyat.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (06/11/2026), Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat 66 persen. Papua Selatan menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. Angka tersebut mengalami fluktuasi, yakni 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober.
Kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. Wilayah Okaba juga menjadi perhatian karena ditemukan konsentrasi titik api di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Sementara itu, kebakaran di wilayah Papua Barat juga tidak kalah memprihatinkan. Metro TV (04/11/2026) melaporkan luas karhutla mencapai 3.317,56 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan dengan penanganan seadanya. Terlebih, masyarakat di sejumlah wilayah harus turut berjibaku memadamkan api dengan peralatan sederhana, seperti daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken. Di tengah ancaman kebakaran yang meluas, rakyat justru harus menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
Sementara itu, pemerintah kerap dihadapkan pada alasan sulitnya medan, cuaca ekstrem, dan minimnya peralatan. Memang, faktor alam dapat memperburuk kebakaran. Namun, faktor tersebut tidak boleh menjadi pembenaran atas lemahnya antisipasi dan penanganan negara. Ketika masyarakat harus mempertaruhkan keselamatan dengan peralatan seadanya, patut dipertanyakan sejauh mana negara hadir menjalankan kewajibannya.
Kapitalisme Sekuler, Ketika Keuntungan Mengalahkan Keselamatan Rakyat
Karhutla di Papua seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Bencana ini membongkar persoalan mendasar dalam sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama pembangunan. Hutan dan lahan kerap dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi kepentingan investasi, sementara keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak selalu menjadi prioritas.
Temuan titik api di area konsesi perkebunan swasta di Okaba semestinya mendorong penyelidikan serius. Pemerintah tidak boleh berhenti pada pemantauan dan pemadaman, tetapi harus mengusut penyebab kebakaran, memeriksa aktivitas perusahaan, serta memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai kepentingan investasi justru membuat negara kehilangan ketegasan dalam melindungi lingkungan dan masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam cenderung diserahkan pada mekanisme pasar dan kepentingan pemilik modal. Negara bahkan dapat terjebak menjadi fasilitator investasi ketimbang pelindung kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat menanggung kerugian ekologis, sosial, ekonomi, bahkan kesehatan, sedangkan keuntungan pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati segelintir pihak.
Padahal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup. Membiarkan masyarakat berjuang menghadapi api dengan peralatan seadanya bukanlah gambaran ideal pelayanan publik. Negara semestinya hadir sejak pencegahan, menyediakan sarana pemadaman yang memadai, mengerahkan personel terlatih, menjamin keselamatan petugas, hingga memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
Dengan demikian, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan melalui penambahan armada pemadam. Akar persoalannya juga harus dibenahi, termasuk tata kelola hutan, pengawasan konsesi, kebijakan pembukaan lahan, dan orientasi pembangunan yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Sistem kepemimpinan yang terus melahirkan kerusakan dan ketidakadilan patut dievaluasi secara mendasar.
Kepemimpinan Islam: Penguasa adalah Pengurus dan Pelindung Rakyat
Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang berbeda. Penguasa bukanlah pemilik kekuasaan untuk memperkaya diri atau melayani kepentingan pemodal, melainkan pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) bagi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam hadis lainnya, Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau khalifah merupakan junnah (perisai), tempat umat berlindung dan berjuang di belakangnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam sistem Islam, negara wajib mengelola sumber daya alam berdasarkan hukum syarak, bukan menyerahkannya kepada kepentingan segelintir pemilik modal. Hutan yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi sumber akumulasi kekayaan individu atau korporasi.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik."
Ayat ini menjadi landasan bahwa pengelolaan alam harus memperhatikan keseimbangan dan mencegah kerusakan. Negara juga berkewajiban melakukan pengawasan, mencegah eksploitasi yang merusak, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sejarah Khilafah memberikan gambaran bagaimana tanggung jawab kepemimpinan dijalankan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra., ketika Jazirah Arab dilanda kekeringan dan kelaparan hebat pada tahun 18 H (Tahun Ramadah), beliau tidak sekadar menyampaikan imbauan agar masyarakat bersabar. Umar mengerahkan bantuan pangan dari Mesir, Syam, dan Irak, mengatur distribusinya, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan pokok. Bahkan, beliau turun langsung mengawasi dan mengantarkan bantuan kepada rakyat (Salah Al-Tijani Hamoudi, Caliph Umar's Handling of the Problem of Hunger During the Famine Year, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1989).
Peristiwa tersebut memang bukan kasus kebakaran hutan, tetapi memperlihatkan bagaimana negara dalam sistem Khilafah mengerahkan sumber daya dan aparatur untuk mengatasi krisis. Tidak membiarkan rakyat menghadapi penderitaan sendirian merupakan bagian dari amanah kepemimpinan.
Mengembalikan Kepemimpinan Islam, Membangun Kesadaran Umat
Karhutla Papua menjadi momentum untuk menyadarkan umat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari sistem kehidupan yang mengaturnya. Dibutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar pergantian pejabat atau kebijakan teknis yang bersifat sementara.
Karena itu, dakwah Islam ideologis perlu terus digencarkan untuk membangun kesadaran politik umat. Umat harus memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah individual, melainkan juga memiliki seperangkat aturan untuk mengelola kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, kepemilikan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.
Upaya ini membutuhkan sinergi berbagai komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, akademisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Semuanya perlu bersinergi dalam perjuangan dakwah bersama partai politik Islam ideologis yang membina umat dan memperjuangkan tegaknya kepemimpinan Islam berdasarkan akidah dan syariat.
Sudah saatnya umat tidak terus-menerus dipaksa menerima ketidakberdayaan negara sebagai sesuatu yang wajar. Hutan Papua bukan sekadar hamparan lahan yang bernilai ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga. Negara semestinya menjadi pelindung rakyat dan alam, bukan justru membiarkan keduanya menjadi korban keserakahan sistem. Wallahu a'lam bishawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
