Inggrit Fernandes
Perdamaian Dunia di Atas Kertas
Info Terkini | 2026-03-02 10:31:54Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia sepakat bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh terulang. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disusun dengan satu janji luhur: menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Norma larangan penggunaan kekuatan ditegaskan, prinsip kedaulatan dihormati, dan penyelesaian sengketa secara damai ditempatkan sebagai fondasi tata dunia modern. Namun lebih dari tujuh dekade kemudian, pertanyaan mendasar tetap menggema: jika perdamaian telah menjadi komitmen global, mengapa konflik bersenjata terus bermunculan?
Inilah paradoks besar hubungan internasional hari ini. Perdamaian hidup dalam teks, tetapi sering gugur dalam praktik. Hukum internasional menjanjikan tatanan yang tertib, tetapi politik kekuasaan tetap menjadi penentu utama arah dunia. Ketika kepentingan geopolitik berbenturan, norma kerap ditafsirkan secara lentur bahkan diabaikan.
Kita dapat melihat bagaimana struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpan dilema mendasar. Lembaga ini diberi mandat menjaga perdamaian, namun hak veto lima anggota tetap sering kali membuat keputusan strategis tersandera. Ketika konflik menyentuh kepentingan negara kuat, resolusi bisa terhenti bukan karena kurangnya bukti pelanggaran, tetapi karena kalkulasi politik. Dalam kondisi demikian, perdamaian menjadi hasil kompromi kekuatan, bukan penegakan prinsip.
Konflik di berbagai kawasan menunjukkan bagaimana perdamaian sering kali hanya bersifat deklaratif. Dunia menyaksikan perang, agresi, dan eskalasi militer yang terus terjadi. Dalam isu Palestina–Israel, misalnya, resolusi demi resolusi dikeluarkan, seruan gencatan senjata dikumandangkan, tetapi kekerasan berulang. Norma internasional berbicara tentang hak menentukan nasib sendiri dan perlindungan warga sipil, namun implementasinya jauh dari konsisten. Perdamaian yang dijanjikan terasa seperti jeda sementara sebelum babak kekerasan berikutnya.
Situasi yang melibatkan Amerika Serikat dalam berbagai konflik global juga memperlihatkan kompleksitas ini. Sebagai negara dengan pengaruh militer dan politik terbesar di dunia, kebijakan luar negeri Amerika sering kali berdampak luas terhadap stabilitas global. Keterlibatan dalam konflik di Timur Tengah, ketegangan dengan Iran, serta dukungan kuat terhadap Israel, memicu perdebatan tentang konsistensi komitmen terhadap prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai sengketa. Di satu sisi, narasi yang dibangun adalah menjaga stabilitas dan keamanan; di sisi lain, penggunaan kekuatan militer justru memperluas eskalasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tata dunia modern masih didominasi oleh logika realisme: kekuatan menentukan arah, bukan semata-mata hukum. Perdamaian dipertahankan sejauh ia tidak mengganggu kepentingan strategis. Ketika kepentingan itu terusik, bahasa hukum berubah menjadi bahasa keamanan nasional. Akibatnya, standar ganda tak terhindarkan. Pelanggaran di satu tempat dikecam keras, sementara di tempat lain disikapi lebih lunak. Lebih jauh lagi, perdamaian kerap didefinisikan secara sempit sebagai ketiadaan perang terbuka. Padahal, ketidakadilan ekonomi global, embargo yang melumpuhkan rakyat sipil, eksploitasi sumber daya di wilayah konflik, serta perlombaan senjata yang tak pernah berhenti, adalah bentuk kekerasan struktural yang tak kalah mematikan. Dunia mungkin tidak selalu berada dalam perang besar, tetapi ia juga belum benar-benar hidup dalam damai yang adil.
Apakah ini berarti perdamaian hanyalah utopia? Tidak. Norma tetap penting. Tanpa norma, tidak ada dasar untuk mengkritik agresi atau menuntut akuntabilitas. Namun norma yang tidak disertai komitmen politik dan keberanian moral hanya akan menjadi arsip sejarah. Perdamaian sejati menuntut konsistensi bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam kebijakan; bukan hanya dalam resolusi, tetapi dalam tindakan.
“Perdamaian dunia di atas kertas” adalah peringatan bahwa dunia tidak kekurangan aturan, melainkan kekurangan keberanian untuk menegakkannya secara adil. Selama kepentingan lebih diutamakan daripada prinsip, selama veto lebih kuat daripada suara kemanusiaan, dan selama kekuatan militer lebih cepat dipilih daripada diplomasi, maka perdamaian akan tetap menjadi janji yang indah namun rapuh. Tantangan generasi kita bukan lagi merumuskan norma baru, tetapi memastikan norma yang ada benar-benar hidup. Sebab perdamaian bukan sekadar teks dalam piagam internasional ia adalah tanggung jawab politik dan moral yang harus diwujudkan dalam keberanian mengambil sikap yang adil, bahkan ketika itu tidak menguntungkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
