Rut Sri Wahyuningsih
Urgensi Kedaulatan Energi, Bukan Panic Buying Berulang
Politik | 2026-04-01 12:13:55
Menteri ESDN Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan stok BBM nasional dalam keadaan aman. Bahlil menyampaikan ini di tengah perang Iran melawan AS dan Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Bukan tanpa alasan jika panic buying melanda, pasalnya pasokan minyak rawan terganggu terutama setelah penutupan Selat Hormuz. Negara seperti Korea Selatan, harga bensin menyentuhlevel tertinggi dalam 29 bulan terakhir. Data Korea National Oil Corporation menunjukkan rata-rata bensin nasional melonjak 3,16 persen menjadi1.777,52 won perliter. Srilanka, antrean panjang terjadi di SPBU meski pemerintah memastikan stok mencukupi untuk 35 hari (diesel) dan 37 hari (bensin). Demikian pula dengan Australia, Inggris dan German, dimana antrean mengular dan pemerintahnya sibuk menenangkan rakyat dengan jaminan stok aman (cnnIndonesia.com,5_3-2026).
Indonesia sendiri, Menteri Bahlil mengatakan masih ada 20-25 persen minyak mentah yang diimpor oleh Indonesia melewati Selat Hormuz. Ia merespon ditutupnya selat itu dengan memutuskan mengalihkan sekitar 25 persen dari total minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah ke AS. Sementara cadangan BBM nasional tahan untuk 23 hari, angka ini masih di bawah standar Badan Energi Nasional atau International Enegy Agency (IEA) 90 hari cadangan minyak mentah atau produk BBM. Salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan membangun tangki penyimpanan minyak mentah tambahan (blombergtechnoz.com, 6-3-2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondis aman, bahkan selama arus mudik dan perayaan Lebaran 2026. Andre memastikan pemerintah bersama Pertamina telah memastikan distribusi energi tetap lancar. Sehingga rakyat tidak perlu merasa khawatir (kompas.com,8-3-2026). Lebih lanjut, pemerintah menetapkan kebijakan Work from Home (WFH) sebagai langkah menghemat energi di tengah perang yang berkecamuk di Timur Tengah. Keputusan WFH disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto yang mulai berlaku sejak 26 April 2026. Dipilihlah hari Jumat sebab menurut Airlangga karena sebagian kementerian sudah melakukan kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, sebagai hasil pengalaman semasa Covid dahulu.
Kebijakan Pemerintah Tak Kalah panik
BBm adalah komoditas strategis. Kelangkaannya bisa menimbulkan gejolak ekonomi, sosial dan politik. Dari kebijakan ASN WFH ini saja sudah membuat banyak kepala daerah yang putus asa, mereka sudah memutus kontrak PPPK, banyak sekolah akhirnya kekurangan guru, berangkat kerja dengan sepeda ontel, padahal banyak ASN yang tak punya dan rumahnya jauh dari tempat ia bekerja. Aturan pusat menetapkan tingkat efisiensi harus mencapai 30 persen dari pendapata daerah. Faktanya tak semua pemerintah daerah memiliki pendapatan yang surplus, bahkan masih banyak gaji pegawainya di bawah UMR.
Kebijakan panik yang sangat merugikan rakyat. Yang seharusnya menjadi muhasabah pemerintah adalah bukan hanya solusi hari ini guna mengatasi kelangkaan tapi juga bagaimana kedaulatan energi menjadi fokus pemikiran pemerintah selanjutnya, guna mewujudkan stabilitas politik ekonomi suatu negara. Yang kita lihat sekarang, setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan, selalu rakyat yang diminta menyesuaikan. Sementara para pejabat tak tersentuh. Mereka tak tersentuh imbasnya berharap-harap cemas esok masih bisa bekerja atau tidak karena antrean di SPBU mengular, harganya pun sudah di luar nalar.
Semua ini harus kita kembalikan pada persoalan dasar mengapa kelangkaan energi bisa terjadi, padahal negeri kita tambang gas dan energi berlimpah. Ternyata Indonesia termasuk dalam negara dengan 80 persen pasokan domestik bergantung impor. Ditambah dengan korupsi dan praktik mafia rente yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah. Data Forum Indonesia Economic Outlook menyebutkan produksi LPG nasional 1,6 juta meter kubik. Sementara kebutuhan konsumsi 8,5 juta meter kubik. Minusnya antara 7-7,5 juta meter kubik. Ini baru bicara LPG, padahal Indonesia masih kaya minyak dan aneka tambang energi lainnya. Kemana semua itu?
Kita dikuasai oleh Sistem kapitalisme global, yang mengeksploitasi habis-habisan sumber daya energi dari negara-negara lemah untuk meraup keuntungan ekonomi dan menciptakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi. Itulah mengapa negara-negara yang kaya minyak tapi lemah di sisi politik disatukan dalam berbagai organisasi, baik bilateral maupun multilateral. Di dalamnya ada negara adidaya yang sengaja mencengkeram negara anggota agar ia tetap bisa menjajah atas nama profesionalitas, keadilan dan perdamaian. Sementara anggota sendiri tak pernah menerima manfaat yang menyeluruh.
Islam Wajib Menjadi Negara Mandiri
Dalam pandangan Islam, sebuah negara wajib memiliki kedaulatan energi. itu mutlak, sebab pertahanan negara, dari sisi pembangunan fisik dan SDMnya sangat bergantung pada adanya energi. Maka, Khilafah, sebuah sistem pemerintahan dengan basis akidah Islam akan menetapkan kebijakan politik dalam mengelola sumber daya alam termasuk tambang. hal ini terkait status kepemilikan, pengelolaan dan distribusi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. ," Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu, air, padang rumput (hutan) dan api (energi)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda," Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu air, padang rumput (hutan) dan api (energi)." (HR. Ibnu Majah).
Makna kaum muslim berserikat di dalam hadis adalah haram dimiliki oleh individu. Pemanfaat air sungai misalnya, posisinya sama dengan pemanfaatan sinar matahari dan udara. Muslim maupun non muslim memiliki hak yang sama, tidak boleh seorangpun menghalangi. bahkan negara atau investor kakap sekalipun. Posisi negara dalam hal ini hanyalah pengelola, yang akan mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Baik zatnya secara langsung semisal BBM maupun pembiayaan berbagai fasilitas umum yang menyangkut hak dasar rakyat seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan dan lainnya.
Umat Islam harus sadar akan hak milik bersamanya ini, kita selama ini dizalimi karena terus menerus menerapkan sistem aturan batil. Kapitalisme bukan hukum syara yang berasal dari Zat yang Maha Hidup, tapi dari manusia yang lemah tapi tamak. Dengan sistem yang benar, otomatis dengan pengelolaan yang benar pula maka benarlah jika SDA diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Jumlahnya yang berlimpah di dunia ini semata karena karunia dan rahmat Allah swt. Maka, adakah pilihan bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi masih bersandar pada hukum selain Allah?
Penjajahan Kapitalisme global ini harus dihapuskan. Manusia sedunia berhak sejahtera. Upaya mereka dalam mengeruk kekayaan negeri-negeri Islam harus dihentikan, dengan menegakkan Khilafah yang hanya menerapkan syariat Islam. Allah swt. berfirman yang artinya, " Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?". (TQS Al Madinah:50). Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
