Deza Putra Adelyen
Selat Hormuz dan Jantung yang Berhenti Berdetak
Politik | 2025-12-27 04:25:46
Indonesia sedang menyandera nyawanya sendiri dengan tali impor. Separuh bensin yang membasahi jalanan negeri ini datang dari lautan, melewati lorong sempit bernama Selat Hormuz. Data Badan Regulasi Hilir Migas per September 2025 mencatat ketergantungan impor bensin mencapai 49,64 persen.
Lifting minyak mentah terus merosot hingga 578.000 barel per hari menurut SKK Migas semester pertama 2025, sementara Kementerian ESDM sibuk mempercantik angka di atas laporan. Daniel Yergin dalam karyanya The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World (2011) menegaskan bahwa ketahanan energi berdiri di atas empat pilar: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan.
Indonesia sedang menyandera nyawanya sendiri dengan tali impor. Separuh bensin yang membasahi jalanan negeri ini datang dari lautan, melewati lorong sempit bernama Selat Hormuz. Data Badan Regulasi Hilir Migas per September 2025 mencatat ketergantungan impor bensin mencapai 49,64 persen.
Ketersediaan terancam oleh penurunan produksi sumur tua dan ancaman gangguan pasokan global. Keterjangkauan sebatas ilusi yang disangga subsidi triliunan rupiah yang menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Aksesibilitas terhambat oleh geografis kepulauan yang menjadikan distribusi energi sebagai pekerjaan raksasa. Keterimaan lingkungan pun dipertaruhkan melalui ekspansi sawit untuk biodiesel yang mengancam hutan Papua.
Di satu sisi, visi swasembada energi dalam tujuh tahun adalah strategi respons yang tepat terhadap kerentanan geopolitik. Di sisi lain, target itu tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan peningkatan mengangkat bahan bakar minyak. Eksplorasi migas membutuhkan waktu satu dekade dari penemuan hingga produksi komersial. Sumur tua yang sudah diperas puluhan tahun tidak bisa dituangkan mengalir deras lagi hanya dengan teknologi Enhanced Oil Recovery . Solusinya hanya satu: substitusi masif ke bioenergi domestik.
Dekolonisasi Lewat Sawit
Program biodiesel B50 yang bertujuan menjanjikan impor solar pada tahun 2026 adalah jalan keluar yang paling rasional. Sawit adalah sumber daya yang tumbuh di tanah sendiri. Berbeda dengan minyak Timur Tengah yang harus dibeli dengan dolar dan dikirim melalui jalur laut yang rawan konflik, minyak sawit mentah bisa dipanen dari perkebunan Sumatera hingga Kalimantan. Presiden Prabowo melihat ini bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan strategi pertahanan. Kapal perang KRI dan pesawat tempur Rafale tidak bisa terbang dengan pidato nasionalisme.
Namun ambisi ini menghadapi dua tembok beton. Pertama, ekspansi sawit ke wilayah baru seperti Papua akan memicu resistensi keras dari kelompok lingkungan dan masyarakat adat. Greenpeace dan Pusaka Bentang Alam Papua telah memperingatkan bahwa pembukaan lahan sawit untuk energi adalah bencana ekologis terencana. Kedua, penyerapan CPO untuk biodiesel akan mengurangi pasokan minyak goreng domestik dan memicu inflasi pangan yang menyengsarakan rakyat kecil.
Ekspansi sawit tidak boleh menyasar hutan primer atau tanah ulayat yang masih dikuasai adat. Gunakan lahan tidur dan bekas tambang yang sudah rusak untuk rehabilitasi produktif. Terapkan sistem tata kelola yang transparan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, bukan korban.
Pelajaran dari model pengelolaan Dana Pensiun Pemerintah Global Norwegia yang mengelola surplus minyak secara adil bisa diadaptasi untuk mengelola keuntungan sawit energi demi kesejahteraan rakyat. Secara paralel, pemerintah harus mempercepat transisi kendaraan listrik untuk sektor transportasi pribadi. Data konsumsi BBM Semester I 2025 menunjukkan bahwa bensin masih menjadi konsumsi terbesar.
Program konversi ke kendaraan listrik yang gencar akan mengurangi tekanan pada impor gasoline sekaligus membuka ruang fiskal untuk subsidi sektor lain yang lebih produktif. Tiongkok berhasil membangun ekosistem kendaraan listrik dalam sepuluh tahun melalui kebijakan insentif fiskal yang agresif dan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang masif.
Anggaran Pertahanan atau Anggaran Subsidi
Dilema di ranah fiskal. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar satu dolar per barel akan menambah beban subsidi sebesar Rp10,1 triliun, sementara penerimaan negara hanya bertambah Rp3,2 triliun. Defisit bersih mencapai Rp6,9 triliun per dolar. Jika Selat Hormuz ditutup dan harga minyak Brent melonjak ke 150 dollar AS per barel seperti proyeksi analis Youth Economic Summit 2025, APBN akan jebol di luar batas konstitusional 3 persen.
Pemerintah dihadapkan pada pilihan tragis: memangkas subsidi BBM untuk menjaga disiplin fiskal atau mempertahankan subsidi dengan risiko menunda investasi infrastruktur energi baru. Kedua pilihan sama-sama menyakitkan. Tapi ada jalan ketiga yang lebih strategis: subsidi selektif berbasis data konsumsi riil. Gunakan teknologi digital untuk memastikan subsidi hanya sampai ke kelompok yang benar-benar membutuhkan. Sektor transportasi publik dan nelayan harus tetap mendapat subsidi penuh. Kendaraan pribadi golongan atas harus membayar harga keekonomian.
TNI AL pernah menghadapi tunggakan pembayaran BBM hingga triliunan rupiah pada tahun sebelumnya menurut laporan Metro TV. Bioenergi domestik adalah cara untuk memutus lingkaran setan ini. Dengan mandatori biodiesel penuh untuk armada militer, TNI akan memiliki jaminan pasokan yang tidak tergantung pada stabilitas geopolitik Timur Tengah.
Renegosiasi kontrak blok migas yang habis masa berlaku pada periode 2025-2026 adalah ujian nyali pertama. Diskrepansi angka lifting antara SKK Migas dan Kementerian ESDM harus diselesaikan dalam hitungan bulan, bukan tahun. Ambisi swasembada tujuh tahun harus dikawal dengan roadmap teknis yang terukur.
Jantung pertahanan nasional adalah energi. Tanpa energi yang berdaulat, semua senjata canggih hanya pajangan museum. Iran boleh menutup Selat Hormuz. Tapi republik ini tidak boleh mati hanya karena kehilangan akses ke minyak negara lain.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
