Rendra Khairan B
Sertifikasi Halal dari Kewajiban hingga Peluang Global
Ekonomi Syariah | 2026-03-31 15:23:43
Freepik" />
Pernahkah Anda berhenti sejenak saat berbelanja, lalu memperhatikan logo kecil berwarna hijau bertuliskan "Halal" di sudut kemasan? Bagi jutaan konsumen Muslim di Indonesia, logo itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah jaminan bahwa produk yang akan masuk ke mulut mereka telah melalui serangkaian pemeriksaan ketat sesuai syariat Islam.
Tapi apa yang sesungguhnya terjadi di balik logo kecil itu?
Jawabannya: lebih panjang dan lebih rumit dari yang kebanyakan orang bayangkan.
Bukan Hanya Urusan Agama
Sertifikasi halal di Indonesia bukan lagi semata soal keyakinan. Ia telah bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang sangat strategis. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 251,26 juta jiwa dari total 288,3 juta penduduk Indonesia per semester II 2025, atau sekitar 87,15% dari total populasi, negara ini adalah rumah bagi komunitas Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar produk halal paling potensial di planet ini.
Di level global, angkanya tak kalah mengesankan. Belanja konsumen Muslim dunia tercatat mencapai US$2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan terus tumbuh hingga melampaui US$3,36 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Secara keseluruhan, pasar produk halal global diperkirakan mencapai US$2,3 triliun pada 2026 dan bisa menyentuh US$4,5 triliun pada 2033. Indonesia sendiri saat ini menduduki peringkat ketiga dunia dalam ekosistem industri halal global.
Artinya, sebuah sertifikat halal bukan hanya soal izin beredar. Ia adalah tiket masuk ke pasar yang nilainya setara dengan ekonomi beberapa negara besar sekaligus.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Di Indonesia, proses sertifikasi halal melibatkan tiga lembaga utama yang masing-masing punya peran berbeda, dan semuanya diatur dalam kerangka UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya.
Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BPJPH adalah regulator utama yang menerima pendaftaran melalui platform digital SIHALAL, mengoordinasikan seluruh proses, dan menerbitkan sertifikat secara resmi.
Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pihak yang turun langsung ke lapangan. Auditor dari LPH yang akan memeriksa dapur, gudang, bahan baku, hingga rantai distribusi sebuah produk, termasuk melakukan uji laboratorium bila diperlukan.
Ketiga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memegang otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa halal. Setelah audit selesai, MUI melalui Komite Fatwa-lah yang menentukan secara resmi apakah produk tersebut layak menyandang status halal.
Ketiga lembaga ini bekerja dalam sebuah alur yang berurutan mulai dari pendaftaran kemudian verifikasi dokumen dilanjut pemeriksaan lapangan lalu sidang fatwa dan penerbitan sertifikat elektronik.
Perjalanan Panjang Sebuah Label
Mari ikuti proses itu dari awal.
Saat sebuah perusahaan memutuskan untuk mendaftar sertifikasi halal, langkah pertama adalah menyiapkan dokumen secara menyeluruh melalui portal SIHALAL. Bukan dokumen sembarangan, melainkan daftar lengkap seluruh bahan baku, alur proses produksi, hingga Sistem Jaminan Halal (SJH) yang menunjukkan komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap standar halal.
Setelah dokumen diverifikasi oleh BPJPH, giliran LPH bergerak. Tim auditor akan datang ke fasilitas produksi untuk memeriksa secara langsung: apakah bahan-bahan yang digunakan bebas dari unsur yang diharamkan? Apakah fasilitas penyimpanan dan distribusi tidak terkontaminasi? Bila ada keraguan terhadap suatu bahan, uji laboratorium pun dilakukan.
Hasil audit kemudian dibawa ke sidang fatwa halal yang diselenggarakan MUI. Di sinilah para ulama mengkaji dan menetapkan secara resmi status kehalalan produk tersebut. Jika dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat elektronik resmi yang berlaku selama 4 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
Perlu dicatat, terdapat dua jalur sertifikasi yang tersedia. Jalur reguler diperuntukkan bagi usaha menengah hingga besar dengan produk yang lebih kompleks. Sementara jalur self-declare dirancang khusus untuk UMKM dengan produk berisiko rendah, di mana proses verifikasi dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang lebih sederhana dan terjangkau.
Tantangan Nyata di Lapangan
Meski alurnya terlihat sistematis, kenyataan di lapangan tak selalu semulus itu, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hingga 2025, baru sekitar 30% UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Padahal, kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil akan semakin ketat mulai Oktober 2026, mencakup produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai kategori lainnya yang beredar di Indonesia, termasuk produk impor.
Banyak pengusaha kecil yang mengaku kewalahan dengan urusan administrasi. Mengidentifikasi status kehalalan setiap bahan baku, terutama bahan baku impor atau bahan campuran, menjadi tantangan tersendiri. Literasi tentang prosedur sertifikasi halal juga masih rendah di kalangan pelaku usaha, khususnya di daerah.
Kabar baiknya, pemerintah tidak membiarkan pelaku usaha berjuang sendirian. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, meningkat dari 1,14 juta pada 2025. Jalur self-declare pun seringkali tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan untuk jalur reguler, biaya bagi usaha kecil hanya berkisar Rp650.000, jauh lebih terjangkau dibanding usaha menengah (Rp5 juta) atau usaha besar (Rp12,5 juta).
Mengapa Semua Ini Penting?
Mungkin ada yang bertanya: apakah semua ini sepadan?
Jawabannya, ya, dan alasannya lebih dari sekadar soal agama.
Dari sisi perlindungan konsumen, lebih dari 251 juta warga Muslim Indonesia berhak mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi kualitas produk, proses sertifikasi halal secara tidak langsung mendorong produsen untuk lebih cermat dalam memilih bahan baku dan menjaga kebersihan fasilitas produksi. Para ahli pangan kerap menegaskan bahwa standar halal sejalan erat dengan standar higienitas dan keamanan pangan yang baik.
Dari sisi daya saing, sertifikat halal adalah salah satu syarat utama untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Tanpa sertifikat ini, pintu pasar tersebut nyaris tertutup.
Investasi, Bukan Sekadar Biaya
Bagi banyak pelaku usaha, biaya sertifikasi halal masih dipandang sebagai beban. Padahal, perspektif yang lebih tepat adalah memandangnya sebagai investasi reputasi jangka panjang.
Fakta di lapangan membuktikannya. Hingga akhir 2025, tercatat sudah 9,6 hingga 9,8 juta produk yang telah bersertifikat halal dari sekitar 2,5 hingga 3,3 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Lonjakan ini hampir dua kali lipat dibanding capaian 2024 yang berkisar 4,5 hingga 5,5 juta produk, mencerminkan kesadaran pelaku usaha yang terus tumbuh.
Sebuah label halal yang terpasang di kemasan membawa pesan yang kuat kepada konsumen: kami transparan, kami taat prosedur, dan kami peduli dengan kepercayaan Anda. Kepercayaan ini membuka akses lebih luas ke supermarket modern, platform e-commerce, dan pasar global, yang dalam jangka panjang nilainya jauh melampaui biaya yang dikeluarkan di awal proses.
Logo Kecil, Proses yang Akuntabel
Sebagai penutup, logo halal yang Anda lihat di kemasan produk bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Di baliknya ada tumpukan dokumen, kunjungan auditor, sidang ulama, dan komitmen panjang dari pelaku usaha untuk terus menjaga standar tersebut.
Dengan target wajib halal penuh yang semakin dekat, digitalisasi proses melalui SIHALAL, serta jutaan kuota sertifikasi gratis yang disiapkan pemerintah, arahnya sudah jelas: sistem ini sedang bergerak menuju yang lebih efisien, lebih inklusif, dan lebih terpercaya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah sosialisasi yang lebih gencar agar tidak ada pelaku usaha, terutama UMKM di daerah, yang tertinggal atau kebingungan dalam prosesnya.
Karena pada akhirnya, logo halal bukan hanya simbol kepatuhan. Ia adalah janji antara produsen, lembaga, dan konsumen bahwa apa yang sampai di meja makan Anda telah dijaga dengan sungguh-sungguh.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
