Ahmad Dahri

Lebaran yang Berbeda, Umat yang Sama

Hampir setiap tahun ketika menjelang akhir Ramadan selalu diwarnai pertanyaan yang sama yaitu “Lebarannya kapan?, 1 Syawalnya kapan?"Pertanyaan ini tentu sangat sederhana, namun tidak pernah benar-benar sederhana.

Ia memuat jemparing lapisan persoalan yang jauh lebih kompleks, dinamis, dan penuh gengsi, walaupun ini tentang melihat hilal atau menghitung posisi bulan, pun tentang konteks hisab yang lebih berkembang dan kontekstual, ijtihady.

Bahkan, dalam beberapa tahun, perbedaan penetapan 1 Syawal tidak hanya terjadi antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi juga merambah ke pondok pesantren dan komunitas keagamaan lokal.

Artinya, kita dihadapkan pada realitas yang menarik, riuh dan berwarna, sekaligus demikian sangat menggelitik, bahwa "umat yang sama, dengan kitab yang sama, bahkan dalam satu negara, bisa merayakan hari kemenangan di waktu yang berbeda". Namun anehnya, kondisi ini tidak pernah benar-benar meledak menjadi konflik besar. Ia seperti “janggal tapi lumrah”, ngganjel nanging wis kulino.

Ini menjadi dinamika atau keriwehan tahunan, entah tentang kepentingan umum atau memang menjadi gengsi elit keagamaan yang jauh dari akar rumput sosial keberagamaan.

Selama ini, perbedaan tersebut sering dijelaskan dengan pendekatan teknis, tentang hisab versus rukyat, wujudul hilal versus imkanur rukyat. Penjelasan ini benar, tetapi belum cukup. Sebab jika semata-mata persoalan ilmu, maka sepantasnya ia bisa disepakati. Ilmu pengetahuan, terutama astronomi pasti memiliki kecenderungan untuk mencari titik temu, bukan mempertahankan perbedaan. Ada kepantasan yang harus dijunjung tinggi bersama di atas kebenaran masing-masing.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perbedaan tetap ada, bahkan terpelihara. Di sinilah mulai kentara bahwa persoalan ini bukan hanya tentang “apa yang benar”, tetapi juga tentang “siapa yang berhak menentukan kebenaran”.

Setiap lembaga, baik ormas, pesantren, maupun negara memiliki otoritasnya masing-masing. Muhammadiyah dengan hisabnya, NU dengan rukyatnya, pesantren dengan tradisi falakiyahnya, dan pemerintah dengan sidang isbatnya. Masing-masing bukan hanya menawarkan metode, tetapi juga membawa legitimasi. Menawarkan manhaj sebagai pendekatan untuk mencari kebenaran.

Dalam konteks ini, penentuan 1 Syawal bukan sekadar keputusan kalenderisasi, keputusan ilmu pengetahuan, apalagi kedalaman berpikir, melainkan pernyataan otoritas, legitimasi, identitas, dan keakuan.

Mengikuti satu keputusan berarti, secara tidak langsung mengakui otoritas pihak yang menetapkan. Klaim-klaim seperti ini sangat tidak jernih, apalagi sampai mengharamkan keputusan di luar ulil amri, ini bukan tentang otoritas negara tetapi jalan tengah tentang kearifan yang senantiasa terjaga.

Tegasnya, perbedaan ini berkaitan dengan identitas. Bagi sebagian warga Muhammadiyah, mengikuti hisab adalah bagian dari konsistensi rasionalitas. Bagi warga NU, rukyat adalah bentuk kesetiaan pada tradisi keilmuan klasik. Sementara bagi sebagian pesantren, keputusan kiai dan ilmu falakiyahnya adalah rujukan utama yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh otoritas lain.

Perbedaan tidak lagi sekadar soal metode, tetapi menjadi simbol tentang “subjek”. Maka tidak mengherankan jika perbedaan tetap bertahan, karena ia berfungsi sebagai penanda identitas kolektif. Identitas yang dijaga dalam proses dinamis.

Menariknya, identitas ini tidak selalu ditampilkan secara konfrontatif. Ia hadir secara halus, mungkin juga tanpa disadari. Alon-alon waton kelakon (pelan-pelan, tapi senantiasa berjalan). Perbedaan dijaga, tanpa harus menimbulkan benturan keras.

Paradoks yang Dibiarkan Hidup

Tanpa disadari, menariknya adalah paradoks dalam praktik keagamaan kita. Pada 1 Muharram, hampir semua pihak sepakat mengikuti keputusan pemerintah. Namun pada Ramadan dan Syawal, perbedaan kembali muncul. Secara logika, ini tampak inkonsisten.

Mengapa pada satu momen kita bisa seragam, sementara pada momen lain kita berbeda?

Jawabannya mungkin terletak pada tingkat “sensitivitas sosial”. Tahun baru Hijriah relatif tidak berdampak langsung pada praktik ibadah massal. Sementara Ramadan dan Idulfitri menyentuh dimensi spiritual sekaligus sosial, ini tentang puasa, mudik, zakat, hingga silaturahmi. Taruhannya jauh lebih besar. Bisa jadi juga menyangkut kalkulasi ekonomis dan superioritas, bisa jadi lho ya, belum tentu juga.

Dalam situasi seperti ini, setiap kelompok cenderung kembali pada otoritas dan keyakinannya masing-masing. Bukan semata-mata karena ingin berbeda, tetapi karena merasa perlu menjaga konsistensi internal, konsistensi ilmu pengetahuan, lebih-lebih tentang kearifan.

Paradoks yang nampak adalah tentang keniscayaan sebuah kesatuan, tetapi perbedaan dipertahankan. Anehnya, keduanya bisa berjalan bersamaan tanpa saling meniadakan.

Di Indonesia tampaknya memilih jalan tengah, bisa dikatakan bijak, tidak memaksakan keseragaman, tetapi juga tidak membiarkan perbedaan menjadi konflik. Negara tidak memaksa, ormas tidak saling menegasikan, dan masyarakat perlahan belajar hidup dengan perbedaan itu.

Tentunya ini bukan tanpa risiko, pasti selalu ada potensi kebingungan, bahkan gesekan kecil di tingkat akar rumput. Namun sejauh ini, masyarakat Indonesia menunjukkan kedewasaan sosial yang cukup unik. Perbedaan Lebaran bisa terjadi, tetapi silaturahmi tetap berjalan, yang satu sudah salat Id, yang lain masih puasa, tapi tetap bisa saling menghormati, walaupun ada petasan-petasan kecil yang cukup mengagetkan, seperti mencuatnya hukum haram bagi yang tidak mengikuti keputusan pemerintah. Ini menunjukkan konsistensi kearifan bangsa kita, meraka mampu tepo seliro nora agawe congkrah, kemampuan menempatkan diri dan menghargai orang lain.

Meski demikian, bukan berarti kondisi ini ideal dan tidak perlu dikaji ulang. Justru di sinilah pentingnya refleksi bersama. Apakah perbedaan ini akan terus dipertahankan? Ataukah ada kemungkinan untuk membangun kesepakatan bersama di masa depan?

Titik temu mungkin tidak harus berupa keseragaman mutlak. Bisa jadi berbalut kesepahaman yang lebih dalam, bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika, tetapi tetap berada dalam bingkai saling menghormati.

Yang perlu dijaga adalah kesadaran bahwa perbedaan ini tidak boleh menggerus substansi ibadah itu sendiri. Jangan sampai energi umat habis untuk memperdebatkan “kapan”, tetapi lupa pada “bagaimana”, bagaimana kualitas puasa, bagaimana makna kemenangan, dan bagaimana menjaga hubungan antar sesama.

Perbedaan penentuan 1 Syawal di Indonesia bukan sekadar masalah kalenderisasi. Ia adalah cermin dari kompleksitas sosial-keagamaan kita, perpaduan antara ilmu, otoritas, identitas, dan budaya.

Barangkali kita memang belum sampai pada titik keseragaman. Namun selama perbedaan itu tidak berubah menjadi perpecahan, ia masih bisa menjadi ruang belajar bersama. Berbeda namun tetap satu, binneka tunggal ika.

Kearifan sosial kita berujar bahwa rukun agawe santosa, crah agawe bubrah, kerukunan membawa kekuatan, perpecahan membawa kehancuran.

Maka mungkin yang paling penting bukanlah memastikan semua orang berlebaran di hari yang sama, tetapi memastikan bahwa ketika hari itu tiba, kapan pun itu, kita tetap menjadi umat yang sama, dalam arti saling menyapa, saling memaafkan, dan tetap terhubung dalam kebersamaan.[]

Berita Terkait

NU Vs Muhammadiyah, Otoritas Negara dan Realitas Umat

Aku, Ramadhan, Idul Fitri, dan Kenangan yang tak Pernah Usai

Lebaran Hanya Seremonial Maaf-Maafan, Tidak Merubah Orang Menjadi Lebih Baik

Terpopuler di

Lebaran yang Berbeda, Umat yang Sama

Mudik Lebih Awal atau Ibadah di Rumah? Dinamika Ramadhan Tahun Ini

Senjakala Ratu Adil di Palagan Syawal: Takdir Sunyi Sang Pangeran

Kontak Darurat Pinjol tanpa Izin: Pelanggaran Privasi yang Berpotensi Pidana

Lebaran Hanya Seremonial Maaf-Maafan, Tidak Merubah Orang Menjadi Lebih Baik

Mengapa Solusi Stunting Bisa Dimulai dari Pangan yang Kita Abaikan?