Fatimah Azzahra
Energi Diperebutkan, Rakyat Dipertaruhkan
Politik | 2026-03-15 12:40:05
Ketegangan geopolitik global kembali menimbulkan efek domino bagi kehidupan masyarakat dunia. Konflik yang melibatkan negara-negara besar seringkali tidak hanya berhenti pada medan militer, tetapi juga menjalar hingga ke sektor ekonomi strategis seperti energi. Kondisi ini terlihat dari fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah negara.
Perang yang melibatkan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak dunia. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi energi global, membuat pasar energi menjadi tidak stabil. Kekhawatiran atas terganggunya pasokan minyak mendorong masyarakat di beberapa negara melakukan panic buying BBM.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Pernyataan ini tentu penting untuk meredam kepanikan publik agar tidak terjadi lonjakan konsumsi yang tidak terkendali.
Fenomena panic buying ini sejatinya membuka fakta betapa rentannya ketahanan energi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Ancaman Krisis Energi di Tengah Konflik Global
Perang antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia. Timur Tengah selama ini menjadi kawasan kunci dalam produksi dan distribusi minyak global. Ketika konflik meningkat, risiko terganggunya produksi, distribusi, maupun stabilitas harga minyak menjadi sangat tinggi.
Negara-negara yang bergantung pada impor energi tentu merasakan dampak paling cepat. Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan BBM pun memicu panic buying sebagai bentuk respons psikologis menghadapi ketidakpastian. Padahal, BBM bukan sekadar komoditas biasa. Ia merupakan komoditas strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi modern.
Transportasi, distribusi logistik, industri, hingga aktivitas rumah tangga sangat bergantung pada ketersediaan energi ini. Jika terjadi kelangkaan BBM, dampaknya tidak hanya berupa kenaikan harga barang dan jasa. Krisis energi juga dapat memicu gejolak sosial, ketidakstabilan ekonomi, bahkan instabilitas politik. Karena itu, ketersediaan energi sejatinya merupakan bagian dari keamanan nasional suatu negara.
Kapitalisme Global dan Ketergantungan Energi
Sayangnya, dalam sistem ekonomi global saat ini, pengelolaan energi tidak sepenuhnya berorientasi pada kedaulatan negara. Sistem kapitalisme global justru menjadikan sumber daya energi sebagai komoditas ekonomi yang diperebutkan demi keuntungan sebesar-besarnya. Negara-negara kuat secara ekonomi dan militer seringkali menguasai sumber daya energi di berbagai wilayah dunia, terutama di negara-negara berkembang. Melalui investasi, kontrak eksploitasi tambang, hingga tekanan politik dan ekonomi, kekayaan energi negara-negara lemah dieksploitasi untuk kepentingan korporasi global.
Akibatnya, banyak negara yang kaya sumber daya alam justru tetap bergantung pada impor energi atau teknologi dari negara maju. Ketergantungan ini menjadikan energi sebagai alat penjajahan ekonomi modern. Dalam konteks ini, konflik geopolitik di kawasan penghasil energi juga tidak bisa dilepaskan dari perebutan kepentingan ekonomi global. Energi menjadi alat kontrol strategis yang menentukan arah politik dan ekonomi dunia.
Kedaulatan Energi dalam Pandangan Islam
Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi dan tambang. Dalam Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan menjadi kebutuhan publik termasuk kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah).Rasulullah ﷺ bersabda,"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api."(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Para ulama memahami bahwa “api” dalam hadis ini mencakup sumber energi yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Artinya, sumber daya energi tidak boleh dimonopoli oleh individu, korporasi, atau diserahkan kepada pihak asing.
Negara dalam sistem Islam, bertindak sebagai pengelola yang mewakili kepentingan umat. Negara tidak menjual kepemilikan sumber daya tersebut kepada swasta atau asing, melainkan mengelolanya secara langsung agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Hasil pengelolaan sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta memastikan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Politik Energi dalam Sistem Khilafah
Dalam sistem pemerintahan Islam, kebijakan pengelolaan tambang dan energi memiliki beberapa prinsip utama.Pertama, sumber daya alam strategis seperti minyak, gas, dan tambang besar berstatus sebagai kepemilikan umum. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaannya kepada individu atau perusahaan swasta.
Kedua, negara mengelola langsung sumber daya tersebut dengan teknologi dan tenaga ahli yang dimiliki umat. Jika membutuhkan teknologi dari luar, kerja sama dilakukan sebatas transfer teknologi, bukan penguasaan sumber daya.
Ketiga, hasil pengelolaan energi didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Negara memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar menjadi sumber kemakmuran masyarakat, bukan hanya segelintir elite ekonomi.
Dengan model seperti ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas energi. Ketergantungan terhadap negara lain dapat diminimalkan, sehingga stabilitas ekonomi dan politik lebih terjaga.
Mengakhiri Penjajahan Energi
Fenomena panic buying BBM di tengah konflik global seharusnya menjadi alarm bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketahanan energi tidak bisa hanya bergantung pada stabilitas pasar global yang penuh kepentingan politik dan ekonomi.
Negara-negara muslim sebenarnya memiliki potensi energi yang sangat besar. Banyak wilayah di dunia Islam kaya akan minyak, gas, dan berbagai sumber energi lainnya. Jika dikelola secara mandiri dan berpihak pada kepentingan umat, kekayaan tersebut seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat. Namun selama sistem kapitalisme global masih mendominasi, kekayaan alam negeri-negeri muslim akan terus menjadi objek eksploitasi dan perebutan kepentingan.
Karena itu, umat Islam perlu menyadari bahwa persoalan energi bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga persoalan sistem pengelolaan dan kedaulatan. Penjajahan ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam hanya bisa dihentikan dengan penerapan sistem yang benar-benar melindungi kepentingan umat. Kembali kepada syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, menjadi jalan untuk mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi yang Allah ridai.
Wallahu'alam bish shawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
