Dr. Sri Aisyah, S.H.I, M.H
Yang Dipotong Gaji atau Ketidakadilan?
Politik | 2026-03-15 12:33:03Pernyataan Prabowo Subianto yang menyinggung langkah Pakistan memotong gaji menteri dan anggota parlemen akibat dampak konflik Iran–Israel conflict 2024–2025 memicu diskusi luas. Pesan yang ingin disampaikan jelas. Dalam situasi global yang tidak pasti, negara harus siap berhemat. Namun pertanyaannya tidak berhenti pada simbol pemotongan gaji. Publik ingin jawaban yang lebih mendasar tentang arah kebijakan fiskal dan rasa keadilan.
Pemotongan gaji pejabat terdengar tegas. Ia memberi kesan keberpihakan. Tetapi secara struktur APBN, gaji pokok pejabat bukan komponen terbesar. Yang sering luput dibahas adalah tunjangan, fasilitas, dan berbagai komponen non gaji yang nilainya jauh lebih signifikan. Jika tujuan kebijakan adalah efisiensi dan keadilan, maka evaluasi seharusnya menyentuh keseluruhan paket remunerasi, bukan hanya gaji formal yang relatif kecil secara proporsional.
Pertanyaan berikutnya bersifat politis sekaligus realistis. Apakah lembaga legislatif bersedia memangkas hak finansialnya sendiri. Dalam sistem demokrasi, perubahan hak keuangan pejabat negara harus melalui mekanisme hukum dan persetujuan politik. Di sinilah ujian integritas berlangsung. Jika elite sepakat bahwa kondisi ekonomi menuntut solidaritas, maka pengorbanan harus nyata dan terukur, bukan sekadar wacana.
Di sisi lain, suara publik juga mengarah pada program besar seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ada yang berpendapat penghentian program tersebut akan menyelesaikan banyak persoalan fiskal. Pandangan ini perlu diuji secara rasional. Belanja sosial seperti MBG bukan sekadar pengeluaran konsumtif. Ia adalah investasi sumber daya manusia. Masalahnya bukan semata ada atau tidak ada program, tetapi apakah desainnya tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran.
Jika tata kelola lemah, maka program sebesar apa pun akan boros. Namun menghentikan intervensi gizi tanpa strategi pengganti justru berisiko meningkatkan beban jangka panjang. Negara harus membedakan antara belanja produktif dan belanja yang hanya menyerap anggaran tanpa dampak nyata. Evaluasi berbasis data harus menjadi dasar, bukan sentimen sesaat.
Isu lain yang tidak kalah penting adalah beban pajak. ASN dan pekerja formal merasakan potongan pajak secara langsung setiap bulan. Ketika di saat yang sama mereka melihat pemborosan anggaran atau kasus korupsi, muncul rasa tidak adil. Pajak pada dasarnya adalah instrumen gotong royong. Namun legitimasi pajak bergantung pada kepercayaan. Jika pengelolaan anggaran tidak transparan, maka pajak terasa seperti beban sepihak.
Karena itu, fokus pembenahan seharusnya tidak berhenti pada pemotongan gaji atau kenaikan pajak. Negara perlu memperkuat pengawasan belanja, mempercepat digitalisasi sistem keuangan publik, dan menindak tegas korupsi tanpa pandang bulu. Setiap rupiah yang bocor dari praktik korupsi jauh lebih merugikan dibanding pemotongan gaji simbolik.
Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dijamin bukan hanya dengan retorika penghematan. Jaminan itu lahir dari kebijakan yang tepat sasaran, perlindungan sosial yang efektif, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta lapangan kerja yang tumbuh. Pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara memberi dampak langsung pada kualitas hidup rakyat.
Masyarakat juga perlu bersikap kritis dan berbasis data. Tidak semua solusi sederhana benar secara struktural. Menghentikan satu program belum tentu menyelesaikan masalah sistemik. Memotong gaji pejabat belum tentu memperbaiki defisit. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh pada tata kelola anggaran, keberanian memberantas korupsi, dan konsistensi dalam menetapkan prioritas nasional.
Efisiensi penting. Keadilan lebih penting. Transparansi paling penting. Tanpa tiga hal itu, setiap kebijakan fiskal hanya akan menjadi perdebatan berulang tanpa solusi nyata.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
