Muhammad khairur Rasyid
Timur Tengah Lagi Nggak Baik-Baik Saja: Iran Diserang, Arab Main Aman
Kolom | 2026-03-02 15:24:50
Kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan militer yang dikaitkan dengan langkah bersama Israel dan Amerika Serikat telah mengguncang tidak hanya Iran, tetapi juga seluruh struktur geopolitik Timur Tengah. Peristiwa ini menandai fase paling kritis dalam hubungan Iran Barat di era modern, sebuah konflik yang dipicu oleh sejarah panjang permusuhan, ketidakpercayaan yang mendalam, dan dilema fundamental dalam hubungan antarnegara. Pada saat yang sama, negara-negara Arab di kawasan mengambil sikap yang kompleks banyak yang tidak memihak Iran meskipun secara historis memiliki afiliasi budaya dan agama yang serupa.
Sejarah Panjang Permusuhan: Iran–Barat Tidak Lahir Tiba-tiba
Untuk memahami tragedi ini, kita harus menengok kembali beberapa dekade sejarah. Intervensi CIA pada 1953 yang menggulingkan pemerintahan Mohammad Mossadegh menjadi simbol trauma kedaulatan Iran terhadap kekuatan luar. Revolusi 1979 kemudian mengukuhkan identitas Republik Islam sebagai kekuatan anti-intervensi yang menolak dominasi politik dan militer Barat. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat kerap diwarnai kesalahpahaman, ketegangan ideologis, dan konflik kepentingan.
Dalam kondisi demikian, serangan besar oleh AS dan Israel merupakan puncak dari logika realpolitik yang selama ini mendominasi kebijakan luar negeri kedua negara adikuasa tersebut tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap sistem internasional dan stabilitas regional.
“Nafsu Trump”: Politik Kekuasaan yang Menggugah Ketidakpercayaan
Artikel yang dibuat di Kompas membahas apa yang disebut sebagai nafsu Trump gambaran tentang kecenderungan Washington untuk memilih pendekatan militer sebagai alat utama dalam konflik Iran. Pendekatan ini bisa dilihat melalui lensa realisme hubungan internasional: negara besar mengejar kepentingannya demi keamanan nasional, bahkan jika itu berarti mengabaikan instrumen hukum internasional dan diplomasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah analis, strategi ini berisiko memperdalam luka politik yang sudah lama ada dan justru menciptakan reaksi balik yang merugikan pihak yang mengira dirinya menang.
Arab di Persimpangan: Tidak Sekadar Pihak Netral
Ketika perang semakin panas, reaksi berbagai negara Arab menunjukkan dinamika berbeda dari sekadar solidaritas terhadap satu pihak. Keadaan rumit ini melibatkan persaingan pengaruh, kebutuhan ekonomi, dan pertimbangan stabilitas nasional.
Banyak negara Teluk yang sebelumnya mengutuk serangan militer terhadap Iran dan menyerukan de-eskalasi konflik, namun tetap menyatakan jarak politik yang jelas terhadap Iran dalam konflik yang lebih luas ini. Pernyataan resmi dari negara-negara seperti Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, dan Qatar menunjukkan bahwa mereka tidak secara otomatis berpihak pada Iran. Mereka mengecam “agresi Iran” terhadap negara-negara tetangga yang menjadi sasaran rudal, menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.
Dalam pernyataannya, Saudi Arabia menegaskan solidaritasnya dengan negara-negara Teluk lain yang menjadi target serangan dan menyatakan kesiapan mendukung tindakan yang diambil untuk mempertahankan kedaulatan. Qatar, sementara itu, menyatakan bahwa meskipun mendukung hak untuk mempertahankan diri sesuai hukum internasional, negara itu tetap menghindari eskalasi lanjutan yang dapat memperluas perang.
Langkah ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab tidak secara otomatis memperkuat blok anti-Israel atau pro-Iran. Mereka lebih memilih jalur pragmatis: menjaga stabilitas, melindungi kepentingan ekonomi, serta menghindari dilibatkannya wilayah mereka dalam konflik berskala besar.
Kepentingan Ekonomi dan Politik yang Membentuk Sikap Arab
Keputusan banyak negara Arab untuk tidak berpihak sepenuhnya kepada Iran juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan hubungan multilateral. Uni Emirat Arab, misalnya, telah menjadi pusat global untuk pariwisata, investasi, dan logistik. Ketidakstabilan akibat konflik militer besar akan merusak reputasi sebagai tujuan investasi dan pariwisata internasional.
Lebih jauh, hubungan beberapa negara Arab dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menciptakan konstelasi politik baru. Negara-negara seperti Saudi Arabia dan UAE telah menyeimbangkan hubungan strategis mereka dengan Barat termasuk dalam investasi dan keamanan sambil tetap menjaga opsi diplomatik dengan Iran di masa damai. Hal ini menjelaskan mengapa banyak negara menghimbau de-eskalasi, dan bahkan terbuka terhadap mediasi diplomatik daripada penguatan blok militer yang berpihak.
Dalam teori hubungan internasional, sikap negara Arab ini bisa dilihat dari paradigma middle power diplomacy dan balancing. Negara-negara regional yang tidak terlalu kuat secara militer tetapi penting secara strategis sering berperan sebagai penyeimbang kekuatan menghindari blok kekuatan besar dan mencoba mendorong mekanisme diplomasi untuk meredam konflik.
Lebih jauh, pendekatan ini juga mencerminkan pemikiran liberalisme institusional, di mana negara memprioritaskan stabilitas ekonomi dan hubungan multilateral melalui aturan, hukum internasional, dan institusi global ketimbang sekadar kekuatan militer. Negara-negara Arab yang meminta de-eskalasi bertindak sebagai penahan konflik, menolak untuk menjadi alat dalam rivalitas antara kekuatan besar yang dapat memperburuk situasi.
Diplomasi sebagai Jalan Keluar: Peran Negara Arab dan Dunia Internasional
Akhirnya, posisi negara-negara Arab yang tidak memihak Iran namun tidak sepenuhnya mendukung serangan militer menawarkan secercah harapan bahwa diplomasi masih mungkin memainkan peran utama. Sikap ini membuka peluang agar konflik tidak meluas menjadi perang regional besar yang dapat mengundang keterlibatan kekuatan global lain seperti Rusia, Cina, atau bahkan kekuatan Eropa.
Dengan menolak pilihan blok secara mutlak, negara-negara Arab ini menunjukkan bahwa di tengah perang besar yang sedang berlangsung, masih ada ruang strategis bagi diplomasi moderat. Mereka menegaskan bahwa stabilitas, hukum internasional, dan peran institusi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap relevan—bahkan ketika negara kuat menggunakan kerangka realpolitik untuk justifikasi militer.
Krisis Iran–Israel–AS telah membuka kembali luka sejarah yang dalam, tetapi juga menunjukkan dinamika geopolitik yang jauh lebih kompleks: negara Arab tidak otomatis berpihak pada narasi pro-Iran maupun pro-Israel. Sebaliknya, banyak dari mereka memilih peran moderat mempertahankan stabilitas internal dan regional, sambil menekan agar konflik ini diselesaikan melalui mekanisme diplomasi, bukan eskalasi militer.
Dalam situasi global yang rapuh ini, sikap pragmatis tersebut bukan hanya cerminan dari kebutuhan nasional Arab sendiri, tetapi juga sinyal kuat bahwa dunia internasional perlu kembali pada premis utama hukum internasional, dialog multilateral, dan penegakan norma kolektif yang manusiawi. Ketika kekuasaan tidak lagi menjadi jawaban tunggal bagi konflik, diplomasi menjadi pilihan yang paling rasional jika negara besar dan kekuatan regional benar-benar bersedia mendengarkan suara itu.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
