Leo Saripianto

Islam dan Politik dalam Pandangan Mohammad Hatta (1932-1956)

Hubungan antara Islam dan politik selalu menjadi tema hangat dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, Islam adalah sumber nilai dan moral sebagian besar rakyat. Di sisi lain, politik adalah arena kekuasaan yang rentan ditarik ke arah kepentingan yang sempit. Di tengah ketegangan itulah Mohammad Hatta-proklamator, negarawan, dan pemikir- menawarkan pandangan yang tenang, jernih, dan hingga kini tetap relevan.

Islam sebagai Etika, Bukan Alat Kekuasaan

Sejak awal tahun 1930-an, ketika masih berada dalam realitas dan masa pergerakan, Hatta sudah menunjukkan sikap yang konsisten: Islam baginya adalah sumber etika dan nilai moral, bukan ideologi kekuasaan yang harus diformalkan menjadi negara agama. Dalam berbagai tulisan dan refleksi pemikirannya, Hatta menekankan bahwa Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial serta nilai-nilai yang justru harus menjiwai praktik politik, bukan dijadikan simbol atau slogan.

Menurut Hatta, ketika agama ditarik terlalu jauh ke dalam perebutan kekuasaan, yang sering terjadi bukanlah kesempurnaan agama, melainkan justru penurunan martabatnya. Politik yang seharusnya menjadi alat pengabdian bisa berubah menjadi arena manipulasi atas nama Tuhan.

Negara Bukan Negara Agama, Tapi Negara Bermoral

Pada masa-masa awal kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1950-an, terjadi mengenai dasar negara, posisi dan Islam di suatu negara berlangsung sangat panas. Dalam konteks inilah pandangan Hatta menjadi penting. Ia menolak negara agama, tetapi juga menolak negara yang meminggirkan nilai-nilai agama.

Bagi Hatta, Indonesia harus menjadi negara kebangsaan yang memberi ruang hidup bagi agama, bukan negara sekuler yang dingin, apalagi negara teokratis yang memaksakan keyakinan tertentu. Negara bertugas menjamin kebebasan beragama dan menciptakan keadilan sosial, sementara agama ikut membentuk watak dan kesadaran moral warga negara.

Dalam pandangan ini, Pancasila memahami Hatta sebagai titik temu: bukan alat kompromi murahan, melainkan dasar etis bersama yang memungkinkan umat Islam menjalankan ajarannya tanpa menindas pemeluk agama lain.

Kritik terhadap Partai Politik Berbasis Agama

Menariknya, meskipun seorang Muslim yang taat, Hatta tidak sepenuhnya nyaman dengan praktik politik partai Islam pada masanya. Ia melihat kecenderungan bahwa partai-apa pun ideologinya-mudah tertipu menjadi alat perebutan kekuasaan semata.

Hatta mengingatkan bahwa Islam tidak identik dengan partai Islam. Islam adalah ajaran moral universal, sedangkan partai adalah kendaraan politik yang penuh kompromi. Ketika keduanya disamakan, risiko yang muncul adalah politisasi agama dan fanatisme sempit yang merusak persatuan nasional.

Oleh karena itu, Hatta lebih menekankan pentingnya kader Muslim yang berakhlak dalam semua partai dan bidang kehidupan, daripada memaksakan satu saluran politik atas nama agama.

Demokrasi, Islam, dan Tanggung Jawab Moral

Dalam kurun waktu 1932–1956, Hatta juga banyak berbicara tentang demokrasi. Ia melihat kesamaan mendasar antara nilai-nilai Islam dan demokrasi, terutama dalam prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan derajat manusia.

Namun demokrasi versi Hatta bukan sekadar soal pemilu dan suara terbanyak. Demokrasi harus ditopang oleh etika politik. Tanpa moralitas, demokrasi mudah berubah menjadi tirani mayoritas atau transaksi kepentingan. Didalam Islam, menurut Hatta, memberikan kontribusi penting: membentuk manusia yang jujur, sederhana, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

Warisan Pemikiran yang Masih Relevan

Pandangan Mohammad Hatta tentang Islam dan politik lahir dari pengalaman panjang: pergerakan nasional, topografi, revolusi, hingga peraturan politik pasca kemerdekaan. Ia bukan pemikir menara gading, melainkan negarawan yang melihat langsung betapa mudahnya agama disalahgunakan dan betapa rapuhnya politik tanpa etika.

Di tengah kutub politik dan menguatnya identitas politik hari ini, pemikiran Hatta terasa semakin aktual. Ia mengingatkan kita bahwa agama tidak perlu diperebutkan di panggung kekuasaan untuk menjadi berpengaruh. Justru ketika nilai-nilainya hidup dalam perilaku politik yang adil dan beradab, di situlah agama menemukan maknanya yang paling luhur.

---

Sumber Referensi:

Saripianto, Leo. (1991). Islam dan Politik dalam Pandangan Politik Mohammad Hatta 1932-1956) [Skripsi, Universitas Nasional].

Terpopuler di

Jangan Pernah tidak Menyadari

Dikhianati Jadi Ladang Pahala

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Jayabaya dan Koreksi Indonesia Selenggarakan Program Pemberdayaan di Panti Sosial Tuna Wisma Graha

KKN dengan Wajah Baru, Warga Kejawan Putih Tambak Antusias Ikut Kelas Hukum Keluarga

Terhempas dari Langit Mugello: Balada Sang Calon Bintang

Islam dan Politik dalam Pandangan Mohammad Hatta (1932-1956)