Teren Putri
Maluku dan Tantangan Kelautan Negara-negara Selatan: Ketimpangan Potensi vs Infrastruktur
Teknologi | 2026-01-16 02:00:01Indonesia merupakan negara berkembang yang tergolong dalam klaster Global South di negara-negara yang sering menghadapi tantangan struktural dalam integrasi ekonomi global dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam sektor perikanan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut teritorial yang luas dan sumber daya tangkap besar. Namun demikian, data terkini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang usaha perikanan. Misalnya, meskipun Indonesia memiliki potensi tangkapan sampai dengan 12,5 juta ton per tahun, infrastruktur seperti fasilitas cold chain (rantai dingin) dan pengolahan masih jauh dari memadai untuk mendukung keseluruhan nilai tambah hasil ikan laut. Kondisi ini mencerminkan masalah umum di banyak negara Global South dalam mengelola sumber daya laut mereka, di mana potensi besar sering tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang kuat, mulai dari fasilitas pelabuhan hingga teknologi pasca-tangkap.
Provinsi Maluku sejatinya merupakan salah satu sumber ikan terbesar di Indonesia. Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura di wilayah ini termasuk wilayah pengelolaan perikanan utama (WPP) yang menyumbang signifikan terhadap potensi hasil tangkap nasional. Data menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Maluku mencapai ratusan ribu ton, memberikan peran penting terhadap suplai ikan nasional, bahkan produksi di beberapa kabupaten Maluku menyumbang puluhan persen dari total produksi Provinsi Maluku. Namun demikian, banyak hasil tangkapan ikan dalam bentuk bahan mentah masih diekspor atau didistribusikan keluar daerah tanpa melalui proses hilirisasi atau pengolahan bernilai tambah yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara geografi dan sumber daya Maluku adalah “lumbung ikan”, dari sisi pengelolaan industri perikanan dan fasilitas penunjang, masih di bawah potensi nyata yang dimilikinya.
Walaupun potensi wilayah laut Maluku besar, fasilitas infrastruktur untuk mendukung industri perikanan masih jauh dari ideal. Menurut kajian sektor perikanan, fasilitas cold storage dan pengolahan pascapanen di wilayah ini masih belum mencukupi kebutuhan nyata produksi. Tercatat Maluku hanya memiliki sejumlah unit cold storage dengan kapasitas terbatas, jauh di bawah volume produksi perikanan yang ada, sehingga kualitas hasil ikan cepat menurun dan tidak mampu menembus pasar ekspor dengan standar tinggi. Selain itu, pelabuhan perikanan di Maluku masih dalam tahap pengembangan atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan kawasan industri dan logistik untuk mendukung rantai nilai perikanan yang efisien. Pemerintah telah menargetkan pembangunan pelabuhan terpadu serta pusat perikanan terintegrasi di Ambon untuk mengatasi hambatan ini, namun realisasinya perlu dipacu lagi agar tak lagi menjadi janji infrastruktur yang tertunda.
Permasalahan yang dialami masyarakat nelayan pada proyek industri besar seperti PT Lotte Chemical Indonesia menunjukkan pentingnya mekanisme pengelolaan pembangunan yang responsif terhadap komunitas lokal. Meskipun ini bukan soal langsung perikanan di Maluku, persoalan lingkungan terkait aktivitas industri telah menimbulkan keluhan yang relevan terhadap kualitas hidup dan mata pencaharian nelayan. Beberapa laporan masyarakat menyebutkan bahwa aktivitas flaring dari pabrik dapat memengaruhi pencarian hasil laut termasuk cumi dan udang di kawasan pesisir, sehingga berdampak tidak langsung pada kondisi nelayan. Solusi untuk masalah seperti ini melibatkan beberapa pendekatan seperti:
Penegakan lingkungan dan transparansi industri: memastikan pemantauan dampak lingkungan dilakukan ketat dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses izin dan evaluasi AMDAL.
- Penegakan lingkungan dan transparansi industri: memastikan pemantauan dampak lingkungan dilakukan ketat dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses izin dan evaluasi AMDAL.
- Kemitraan perusahaan–komunitas: perusahaan besar perlu membuat ruang dialog formal dengan nelayan untuk menyusun mitigasi dampak sekaligus program pemberdayaan.
- Diversifikasi ekonomi lokal: nelayan dan masyarakat pesisir perlu diberi akses terhadap teknologi perikanan yang lebih baik dan program pelatihan agar dapat bersaing dalam sistem pasar yang lebih luas.
Potret sektor perikanan di Indonesia, khususnya di Maluku, mencerminkan tantangan struktural yang umum dihadapi negara-negara Global South, di mana sumber daya alam yang sangat besar belum diimbangi oleh kapasitas pengelolaan yang kuat dan fasilitas pendukung yang memadai. Untuk menjadikan Maluku benar-benar sebagai lumbung ikan nasional yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus daya saing global, perlu dorongan kebijakan terpadu, investasi infrastruktur, penguatan cold chain, hingga kemitraan antara industri dan komunitas lokal. Dengan pendekatan tersebut, Maluku tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan nasional, tetapi juga dapat menjadi contoh pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di kawasan Global South.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
