Selvi Ramah Hadi
Ketakutan dan Relasi Kekuasaan dalam Dua Cerpen: Membaca Negara dan Adat lewat Anthony Giddens
Sastra | 2026-01-04 20:47:36
Cerpen adalah karya sastra prosa fiksi pendek yang menampilkan satu peristiwa atau konflik utama secara ringkas, terfokus, dan bermakna, sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Pada tulisan ini, akan membandingkan dua cerpen, “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” karya Era Ari Astanto dan “Merebut Tanah” karya I Putu Supartika, yang mana sama-sama menghadirkan tokoh yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan. Namun, kekuasaan yang mereka hadapi hadir dalam wujud yang berbeda. Dalam cerpen pertama, kekuasaan tampil sebagai negara dengan sistem hukumnya yang dingin dan administratif. Dalam cerpen kedua, kekuasaan hadir sebagai adat dengan legitimasi komunal yang mengakar kuat. Meski berbeda latar, kedua cerpen memperlihatkan pengalaman yang serupa: ketakutan sebagai akibat dari keterlibatan individu dalam struktur sosial yang menindas. Ketakutan ini tidak hanya dialami oleh korban kekuasaan, tetapi juga oleh individu yang menjalankan atau menantang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, kedua cerpen ini menarik dibaca melalui Teori Strukturasi Anthony Giddens, yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang bekerja melalui tindakan dan kesadaran individu.
Kerangka Teoretis Anthony Giddens
Menurut Anthony Giddens, struktur sosial tidak berdiri di luar individu, melainkan hadir melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang. Struktur sekaligus membatasi dan memungkinkan tindakan sebuah relasi yang disebut dualias struktur. Individu dipahami sebagai agen berpengetahuan yang memiliki kesadaran refleksif, yakni kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi tindakannya sendiri.
Struktur sosial bekerja melalui tiga dimensi utama: makna (signifikasi), aturan dan norma (legitimasi), serta penguasaan sumber daya (dominasi). Ketiga dimensi ini membentuk relasi kekuasaan yang melahirkan kepatuhan, konflik, dan ketakutan dalam kehidupan sosial.
Ketakutan sebagai Produk Struktur Kekuasaan
Dalam cerpen “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi”, tokoh Samarkan adalah seorang eksekutor negara yang selama bertahun-tahun menjalankan tugasnya secara mekanis. Negara memberinya identitas samar, prosedur ketat, dan bahasa administratif agar eksekusi dapat dilakukan tanpa emosi. Pada tahap ini, Samarkan tampil sebagai agen yang patuh terhadap struktur.
Namun, perjumpaannya dengan Bijukan dan Sitifu dua orang yang secara administratif telah ia eksekusi tetapi ternyata masih hidup mengguncang seluruh sistem makna yang selama ini ia pegang. Ketakutan muncul bukan karena ancaman fisik, melainkan karena runtuhnya struktur signifikasi: kematian, eksekusi, dan keadilan yang selama ini dimaknai secara formal tiba-tiba kehilangan kepastian. Negara yang sebelumnya tampak absolut justru memperlihatkan wajah manipulatif. Ketakutan Samarkan berkembang menjadi krisis identitas dan pertanyaan eksistensial tentang hidup, mati, dan peran dirinya dalam sistem kekuasaan.
Berbeda dengan Samarkan, Sudarma dalam cerpen “Merebut Tanah” berada pada posisi subordinat. Ia bukan pelaksana kekuasaan, melainkan individu yang menantang struktur adat demi hak atas tanah warisan keluarganya. Meskipun Sudarma menang secara hukum negara, kemenangan tersebut justru memperlihatkan kuatnya struktur legitimasi adat. Adat memaknai tindakan Sudarma sebagai pelanggaran terhadap kehormatan kolektif, bukan sebagai perjuangan hak individu.
Ketakutan dalam cerpen ini hadir secara nyata dan brutal. Sudarma dan keluarganya menghadapi ancaman fisik langsung dari massa adat yang merasa sah untuk melakukan kekerasan. Struktur dominasi bekerja melalui jumlah massa, senjata sederhana, dan kontrol ruang hidup. Ketakutan tidak hanya melumpuhkan, tetapi memaksa Sudarma mengambil keputusan ekstrem demi bertahan hidup.
Bahasa, Norma, dan Kekerasan yang “Sah”
Kedua cerpen memperlihatkan bagaimana bahasa dan norma membentuk ketakutan. Dalam cerpen Samarkan, bahasa negara prosedur, dokumen, dan istilah hukum menyembunyikan kekerasan di balik formalitas. Dalam cerpen Sudarma, bahasa adat martabat, kehormatan, dan kebersamaan membenarkan tindakan kolektif yang destruktif.
Dalam kedua kasus, legitimasi memainkan peran penting. Eksekusi mati sah karena hukum negara, sementara pengusiran dan pembakaran rumah dianggap sah karena adat. Ketakutan muncul ketika agen menyadari bahwa legitimasi tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ketegangan antara “yang sah” dan “yang manusiawi” inilah yang menjadi sumber utama ketakutan.
Ketakutan, Kepatuhan, dan Kesadaran Refleksif
Dalam perspektif teori strukturasi, ketakutan tidak hanya menjadi dampak kekuasaan, tetapi juga sarana reproduksi struktur. Samarkan yang memilih pensiun dan mengasingkan diri, serta Sudarma yang terpaksa melarikan diri demi keselamatan keluarga, sama-sama menunjukkan bagaimana ketakutan mendorong penyesuaian diri terhadap struktur yang menindas.
Namun, kedua cerpen juga memperlihatkan sisi lain dari ketakutan: kesadaran refleksif. Samarkan mulai mempertanyakan kebenaran sistem negara yang ia layani. Sudarma, meskipun kalah secara sosial, telah menggugat otoritas adat melalui jalur hukum. Ketakutan, dalam hal ini, bukan hanya alat penundukan, tetapi juga pintu masuk bagi kritik terhadap kekuasaan.
Penutup
Melalui cerpen “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” dan “Merebut Tanah”, ketakutan tampil sebagai pengalaman sosial yang lahir dari relasi antara agen dan struktur kekuasaan. Dengan menggunakan perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, ketakutan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara makna, legitimasi, dan dominasi yang bekerja dalam kehidupan tokoh. Kedua cerpen ini menegaskan bahwa kekuasaan baik dalam bentuk negara maupun adat tidak hanya menindas korban, tetapi juga membebani individu yang terlibat di dalamnya. Sastra, melalui representasi ketakutan, membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dipatuhi, dan dipertanyakan dalam kehidupan sosial.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
