Michael Todo Rafael Nainggolan
Melawan Korupsi dengan Viralitas dan Keberanian Berbicara
Politik | 2025-12-29 11:48:34
Korupsi bukanlah isu baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Topik ini sering muncul dalam berita dan diskusi publik, namun seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Padahal, dampaknya sangat nyata: layanan publik yang buruk, sumber daya yang terbuang, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih dinamis untuk melawannya.
Salah satu bentuk gerakan anti-korupsi yang kini semakin relevan adalah pemanfaatan viralitas di media sosial. Kampanye seperti #TolakRemisiKoruptor menunjukkan bahwa tagar, konten kreatif, dan kolaborasi dengan tokoh publik dapat menyebar luas dan mempengaruhi opini publik hingga kebijakan pemerintah. Kampanye ini bahkan berhasil menjadikan isu remisi koruptor sebagai trending topic dan menghubungkan aksi online dengan advokasi offline.
Viralitas itu sendiri bukan hanya tentang banyaknya like atau share, tetapi tentang menjadikan sebuah ide mengenai integritas dan keadilan sebagai bagian dari percakapan publik. Ketika konten antikorupsi dibagikan ribuan kali, masyarakat menjadi sadar bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas lembaga, melainkan tanggung jawab bersama. Edukasi sederhana melalui postingan, diskusi di kolom komentar, atau meme yang tajam dapat memicu rasa kritis banyak orang terhadap praktik korup yang sering dianggap "biasa saja".
Namun, viralitas saja tidak cukup jika suara-suara yang peduli enggan berbicara dengan tegas. Keberanian untuk berbicara adalah kunci, terutama ketika menghadapi kekuatan yang memiliki kepentingan untuk membungkam orang lain. Contohnya, di Uganda terdapat aktivis seperti Agather Atuhaire yang memanfaatkan media sosial untuk mengungkap maladministrasi dan korupsi di parlemen, bahkan di tengah tekanan hukum dan risiko yang besar.
Berani berbicara juga berarti melaporkan tindakan korupsi ketika kamu menyaksikannya, meskipun itu terlihat sepele. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa laporan dari masyarakat merupakan sumber utama dalam banyak kasus korupsi yang terungkap. Ini menunjukkan bahwa langkah kecil dari individu dapat menjadi pintu besar menuju akuntabilitas.
Kita juga dapat melihat fenomena gerakan masyarakat di berbagai negara yang memanfaatkan platform digital untuk menekan kekuasaan yang korup atau tidak transparan. Gerakan-gerakan ini mungkin bukan model yang universal, tetapi mereka memiliki satu kesamaan: keberanian untuk tidak diam saat menyaksikan ketidakadilan.
Namun, kita harus ingat bahwa viral dan berani berbicara tidak secara otomatis menjamin adanya perubahan struktural. Diperlukan aksi nyata di dunia nyata, seperti penguatan sistem hukum, transparansi anggaran, peran media yang independen, serta pendidikan antikorupsi sejak dini. Viral itu hanya pemicu tetapi perubahan hanya akan terjadi jika ada tindak lanjut yang sistemik.
Di era di mana setiap orang dapat menjadi pembuat konten, kita memiliki peluang unik untuk membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas. Mulai dari membagikan posting edukatif, membuat video singkat tentang dampak korupsi, hingga ikut kampanye online yang memiliki pesan kuat semua itu dapat menjadi bagian dari perjuangan yang lebih besar.
Melawan korupsi dengan viralitas dan keberanian berbicara berarti memanfaatkan teknologi dan suara kita untuk meretas budaya diam. Karena ketika kita berani berbicara, kita juga memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya dianggap normal dalam masyarakat kita.
Jika suara-suara kecil ini bersatu, bukan tidak mungkin suatu hari nanti gerakan antikorupsi dapat menjadi arus utama yang tidak bisa diabaikan lagi baik oleh publik maupun oleh mereka yang berkuasa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
