Syifa Aulia Manshur
Kasus Keadilan Administratif di Pengadilan
Hukum | 2025-10-23 22:25:56Dalam sistem hukum Indonesia, Keadilan Administratif merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Melalui mekanisme Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), warga diberi ruang untuk menggugat tindakan administratif pemerintah yang dianggap melanggar hak atau bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, KTUN berfungsi bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai alat koreksi kekuasaan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi sewenang-wenang. Secara yuridis, KTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. KTUN merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, di luar definisi hukum yang kaku, KTUN memiliki makna yang lebih dalam. Ia menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan. Dalam hal ini, keadilan administratif bukan sekadar prosedur formal, melainkan perwujudan dari prinsip negara hukum (rule of law) di mana kekuasaan negara dapat dipertanyakan dan diuji melalui mekanisme peradilan. Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa KTUN menjadi pintu masuk bagi warga negara untuk mencari keadilan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai tidak adil atau melanggar hak. Misalnya, dalam kasus pencabutan izin usaha, penetapan jabatan, atau penghentian hak atas tanah, KTUN sering menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fungsi korektif ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah tidak absolut. Pengadilan, melalui mekanisme peradilan TUN, menjadi arena kontrol hukum terhadap kebijakan administratif. Ketika pengadilan memutuskan bahwa suatu KTUN batal atau tidak sah, maka keputusan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa hukum berada di atas kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan PTUN dan mekanisme gugatan KTUN bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan bentuk checks and balances yang sehat. Pemerintah yang demokratis harus melihat peradilan administratif sebagai mitra dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Meski memiliki fungsi penting, praktik keadilan administratif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk menggugat KTUN. Banyak warga yang dirugikan oleh keputusan pemerintah, tetapi tidak mengetahui mekanisme hukum untuk menuntut keadilan. Selain itu, budaya birokrasi yang tertutup seringkali membuat akses terhadap dokumen dan informasi KTUN menjadi sulit. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran bahwa pengadilan tidak sepenuhnya independen dalam menghadapi sengketa dengan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem keadilan admionistratif. Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel, pengadilan harus memperkuat integritas dan profesionalismenya, dan masyarakat harus didorong untuk lebih melek hukum. Keadilan administratif melalui mekanisme KTUN sejatinya adalah wujud nyata perlindungan hukum terhadap warga negara. Ia menjadi cermin dari peradaban hukum yang menempatkan keadilan di atas kekuasaan. Ketika KTUN tidak lagi menjadi sekadar produk birokrasi, melainkan alat koreksi terhadap penyalahgunaan wewenang, di sanalah cita-cita negara hukum benar-benar menemukan maknanya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
