Sebi Daily
Dinamika Pro dan Kontra Pemerintahan di Era Modern
Politik | 2025-10-16 12:58:17
Oleh: Akhlis Zakaria Nurafif_Mahasiswa Institut SEBI.
Pemerintahan di era modern senantiasa berada dalam sorotan tajam publik. Di satu sisi, berbagai capaian dan kebijakan progresif mendapat dukungan penuh. Namun di sisi lain, kritik keras dan penolakan terhadap sejumlah keputusan menjadi pemandangan sehari-hari yang tak terhindarkan.
Dinamika pro dan kontra ini merupakan ciri khas dari negara demokrasi. Akan tetapi, belakangan ini, polarisasi semakin diperparah dengan munculnya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk saling mengadu domba, sehingga mengancam integritas sosial dan persatuan bangsa.
Kubu Pro: Optimisme terhadap Pembangunan dan Reformasi
Para pendukung pemerintahan (kubu “Pro”) menyoroti berbagai aspek positif dari kinerja pemerintah, di antaranya:
- Pembangunan Infrastruktur Percepatan pembangunan fisik, mulai dari jalan tol, bandar udara, hingga proyek strategis nasional, dipandang sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
- Stabilitas Ekonomi dan Politik Meskipun menghadapi tantangan global, pemerintah dianggap berhasil menjaga stabilitas makroekonomi serta menciptakan iklim politik yang relatif stabil, sehingga roda pemerintahan dan investasi dapat terus berjalan.
- Kebijakan Berpihak pada Rakyat Sejumlah program bantuan sosial, reformasi birokrasi, dan kebijakan populis lainnya dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat rentan serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- Reformasi Struktural Upaya penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan publik, dan penindakan terhadap kasus korupsi dianggap sebagai langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan transparan.
Kubu Kontra: Kritik terhadap Kebijakan dan Etika Kepemimpinan
Sebaliknya, pihak yang kontra mengajukan sejumlah kritik dan keberatan terhadap jalannya pemerintahan, antara lain:
- Isu Penegakan Hukum dan HAM Kritik muncul terkait dugaan pelemahan lembaga anti-korupsi, lambatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu (oligarki).
- Kesenjangan Sosial dan Utang Negara Walau pembangunan berjalan masif, kekhawatiran muncul atas meningkatnya utang negara dan melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Banyak pihak menilai bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.
- Kebebasan Sipil dan Ekspresi Kekhawatiran juga timbul terhadap menurunnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kritik terhadap pemerintah terkadang direspons dengan langkah hukum yang dianggap berlebihan.
- Kebijakan Kontroversial Kebijakan seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan revisi beberapa undang-undang kerap menuai pro-kontra karena dianggap minim sosialisasi, tidak mendesak, atau berpotensi merugikan lingkungan serta keuangan negara.
Ancaman Nyata: Oknum Penebar Adu Domba (Divide et Impera)
Yang paling mengkhawatirkan dari polarisasi politik saat ini adalah maraknya praktik “adu domba” (politik divide et impera) yang dimainkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Jejak politik pecah belah ini sejatinya sudah ada sejak masa kolonial, namun kini berwujud lebih modern dan masif, terutama melalui media sosial dan kampanye digital. Oknum-oknum tersebut seringkali:
- Memanfaatkan Perbedaan Identitas Mereka mengedepankan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk membenturkan kelompok masyarakat, menciptakan permusuhan, serta merusak kohesi sosial.
- Memainkan Isu dan Propaganda Mereka menyebarkan disinformasi, hoaks, dan narasi kebencian yang menargetkan tokoh, institusi, atau kelompok tertentu, seringkali demi kepentingan politik praktis atau ekonomi.
- Menciptakan Ketidakpercayaan Oknum-oknum ini berupaya menanamkan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemimpin, bahkan antara sesama lembaga negara (seperti TNI dan Polri, atau antar-kementerian), demi melemahkan integritas dan soliditas pemerintahan.
Kesimpulan: Peran Kritis Masyarakat
Fenomena pro dan kontra merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun ketika perbedaan pendapat dipelintir dan dimanfaatkan oleh oknum untuk memecah belah bangsa, hal tersebut menjadi alarm bahaya bagi keutuhan negara.
Masyarakat perlu sadar dan mengambil peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi dengan cara:
- Berpikir Kritis , Selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat emosional atau memecah belah.
- Menjaga Nalar Publik, Memastikan diskusi politik tetap berada pada koridor substansi kebijakan, bukan pada serangan pribadi atau isu identitas.
- Menuntut Akuntabilitas, Mendesak pemerintah untuk lebih transparan, responsif terhadap kritik, serta menindak tegas oknum di segala lini, termasuk di dalam birokrasi, yang terlibat dalam praktik korupsi, nepotisme, atau penyebaran adu domba.
Membangun demokrasi yang sehat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak menjadi celah bagi perpecahan, melainkan kekuatan untuk mencapai kemajuan bersama.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
