Talitha Sahda
Ironi Tapera: Terlalu Kaya untuk Bansos, Terlalu Miskin untuk Blind Box
Politik | 2025-10-05 21:45:26
Gambar ini adalah kolase kontras yang menggambarkan "Jepitan Ekonomi" kelas menengah.
Di tengah antrean panjang Pertalite dan kemewahan konsumsi kelas atas dengan ceremonial grade matcha dan blind box, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan hidup yang sering terlupakan. Mereka bukan penerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menikmati gaya hidup mewah tanpa khawatir soal harga kebutuhan yang terus naik. Dengan pendapatan antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta per bulan, kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian yang terjepit oleh kebijakan sosial yang timpang dan program seperti Tapera yang justru menambah beban finansial mereka.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia menurun drastis dalam lima tahun terakhir, dari sekitar 57,33 juta orang (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Sementara itu, kelompok rentan miskin justru meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang. Penurunan signifikan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan luas, termasuk oleh kelas menengah yang selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan konsumsi domestik. Contohnya, seorang pegawai bergaji Rp 10 juta per bulan di Jakarta harus mengelola pengeluaran yang tidak sedikit cicilan rumah, biaya pendidikan anak, asuransi kesehatan, listrik, hingga kebutuhan sehari-hari. Beban ini semakin berat dengan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup konsumtif, mulai dari koleksi mainan blind box yang sedang tren hingga menikmati minuman matcha dengan kualitas “ceremonial grade” di kafe kekinian. Kelas menengah hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi, meski mereka berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan konsumsi nasional.
Namun, beban finansial kelas menengah tidak hanya sebatas tekanan biaya hidup sehari-hari. Salah satu kebijakan terbaru yang justru menambah beban mereka adalah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan iuran 3 persen dari gaji bulanan, dengan tujuan membantu masyarakat memiliki rumah. Tapi bagi kelas menengah, iuran ini menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Apalagi, mekanisme penggunaan dana Tapera yang belum sepenuhnya jelas dan insentif langsung yang minim membuat mereka meragukan manfaatnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, mengakui bahwa iuran Tapera menambah beban pengusaha dan pekerja, yang saat ini sudah menanggung pungutan hingga 18,24 sampai 19,74 persen dari penghasilan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa beban regulasi dan biaya kerja semakin berat, terutama bagi kelas menengah yang penghasilannya pas-pasan.
Ketimpangan sosial antara kelas atas, kelas menengah, dan kelompok miskin ini bukan sekadar soal angka, tetapi punya dampak luas bagi perekonomian dan stabilitas sosial. Jika kelas menengah terus diabaikan, daya beli mereka akan menurun. Padahal, kelas menengah merupakan konsumen terbesar yang menopang bisnis UMKM dan perusahaan besar. Penurunan konsumsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Lebih dari itu, tekanan finansial dan sosial juga berdampak pada kesehatan mental. Kelas menengah hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan karena beban hidup yang meningkat tanpa adanya jaring pengaman yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan mengurangi produktivitas. Dampak lain yang tak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika kelompok yang paling produktif dan berkontribusi besar ini terus merasa diabaikan, rasa ketidakadilan akan tumbuh dan memicu ketidakpuasan yang meluas. Ini bisa berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih
inklusif dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya fokus pada bantuan bagi kelompok miskin. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain:
1. Jaminan Kesehatan Universal
Tidak hanya difokuskan pada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, melainkan diperluas ke seluruh warga negara tanpa diskriminasi ekonomi. Pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas harus menjadi hak setiap orang.
2. Subsidi Pendidikan Merata
Pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan melalui potongan pajak atau dana bantuan pendidikan yang dapat diakses semua keluarga. Hal ini akan meringankan beban biaya pendidikan yang saat ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar keluarga kelas menengah.
3. Kebijakan Pajak Progresif
Pajak kekayaan dan pajak karbon (carbon tax) dapat diterapkan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mendanai program-program sosial yang menyasar kelas menengah, termasuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
4. Reformasi Kebijakan Tapera
Pemerintah perlu merevisi mekanisme Tapera agar tidak memberatkan kelas menengah secara finansial. Misalnya dengan memberikan insentif langsung, transparansi penggunaan dana, serta fleksibilitas kontribusi sesuai kemampuan.
Kelas menengah bukan kelompok yang meminta subsidi, tetapi menginginkan keadilan sosial yang nyata. Mereka ingin kerja keras mereka dihargai dengan jaminan hidup layak yang tidak menjerat dalam tekanan finansial dan sosial. Memperhatikan kesejahteraan kelas menengah berarti menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang berdampak positif bagi seluruh bangsa. Saatnya pemerintah membuka mata dan merancang kebijakan yang tidak hanya menolong yang paling miskin, tetapi juga menguatkan kelas menengah sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena jika kelas menengah rapuh, maka fondasi bangsa ini pun akan goyah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
