Siti Umi
Memperkuat Pertahanan Nasional di Era Globalisasi: Strategi dan Tantangan Indonesia
Hukum | 2025-09-28 14:51:56
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terus berjuang melawan tantangan kompleks dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Di tengah dinamikageopolitik global, strategi pertahanan nasional menjadi sangat krusial untuk memastikan keamanan dan stabilitas negara. Pertahanan negara Indonesia tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga Melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Konsep perlindungan alam semesta yang diterapkan menuntut seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif menjaga keutuhan negara. Dalam konteks ini, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) adalah prioritas. Penguatan teknologi perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan baik di bidang militer maupun sipil, sangat diperlukan.
Selain itu, diplomasi internasional yang efektif memainkan peran penting dalam membangun aliansi strategis dan meredam potensi konflik. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah ancaman non-konvensional, seperti terorisme, separatisme, dan serangan siber. Oleh karena itu, pendekatan pengamanan harus bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta situasi global yang terus berubah.
Terakhir, pendidikan bela negara di semua jenjang pendidikan, dari dasar hingga tinggi, menjadi elemen penting dalam membentuk karakter bangsa yang cinta tanah air dan siap menghadapi berbagai ancaman. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan dunia pendidikan, Indonesia dapat memperkuat pertahanan nasionalnya, memastikan keinginannya menjadi negara yang berdaulat dan aman.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
