Sebi Daily
178 Tuntutan Rakyat: Keterbukaan, Perubahan, dan Kepedulian
Info Terkini | 2025-09-03 09:10:45
Oleh: Ul Ayu Warzukni_Mahasiswa Institut Agama Islam SEBI.
Gelombang suara rakyat yang muncul setelah protes besar di akhir Agustus menandakan babak baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Masyarakat menyampaikan 17 tuntutan yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu dan 8 tuntutan lainnya yang harus direalisasikan dalam satu tahun. Semua tuntutan ini terfokus pada tiga poin utama: keterbukaan, perubahan, dan kepedulian.
Tuntutan yang ada bukanlah sekadar keluhan, melainkan panggilan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Tugas Presiden: Menjamin Keadilan dan Hak Warga
Presiden Prabowo diminta untuk melaksanakan dua agenda penting.
1. Pertama, menarik TNI dari tugas pengamanan sipil serta memastikan tidak ada tindakan kriminalisasi terhadap para demonstran. Ini krusial karena keterlibatan TNI dalam masalah sipil sering kali menimbulkan ketegangan, sementara kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi.
2. Kedua, Presiden harus membentuk Tim Investigasi Independen yang bertugas menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga, termasuk pada Affan Kurniawan dan Umar Amarudin. Keterbukaan dalam proses penyelidikan ini akan menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan secara adil.
Tugas DPR: Integritas dan Keterbukaan
Sebagai perwakilan rakyat, DPR dituntut untuk melakukan perbaikan internal. Ada tiga poin mendesak:
1. Menghentikan kenaikan gaji dan tunjangan, termasuk fasilitas pensiun yang dinilai tidak sesuai dalam situasi ekonomi sulit bagi rakyat.
2. Menerbitkan laporan keterbukaan anggaran: masyarakat berhak mengetahui rincian gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas lainnya.
3. Memperkuat peran Badan Kehormatan DPR untuk mengawasi anggota yang bermasalah, termasuk yang terlibat dalam kasus korupsi di KPK.
Inisiatif ini akan menjadi simbol keberanian DPR untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang.
Tugas Partai Politik: Tanggung Jawab Kader
Partai politik tidak bisa lagi berlindung di balik slogan demokrasi tanpa melakukan introspeksi. Tiga hal utama yang diperlukan:
1. Memberhentikan atau memberikan sanksi tegas kepada kader yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
2. Menegaskan komitmen partai secara terbuka untuk mendukung masyarakat.
3. Melibatkan kader dalam diskusi publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dengan langkah ini, partai politik bisa berfungsi kembali sebagai jembatan aspirasi rakyat, bukan hanya sebagai mesin pemilihan.
Tugas Kepolisian: Profesionalisme dan HAM
Ada tiga tuntutan utama untuk Polri yang menunjukkan perlunya reformasi dalam kepolisian. Masyarakat menuntut agar:
1. Semua demonstran yang ditangkap dibebaskan.
2. Kekerasan aparat dihentikan dan prosedur pengendalian massa diikuti.
3. Anggota aparat yang melanggar hak asasi manusia diusut secara hukum yang transparan.
Polisi harus lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dan tidak represif. Tanpa ini, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.
Tugas TNI: Kembali ke Kasarnya
Militer diminta untuk tetap fokus pada tugas utamanya: menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan tidak terlibat dalam urusan sipil. Empat hal yang harus diperhatikan:
1. Segera kembali ke barak.
2. Tegakkan disiplin internal agar tidak melanggar batas kewenangan.
3. Hindari mengambil alih peran Polri.
Tegaskan komitmen publik untuk tidak terlibat dalam urusan sipil di tengah krisis demokrasi.
Tugas Kementerian dan Sektor Ekonomi
Masyarakat juga menuntut perhatian terhadap masalah ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Beberapa isu penting meliputi:
1. Menjamin upah yang adil bagi semua pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra transportasi online.
2. Mengambil langkah mendesak untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
Membuka ruang diskusi dengan serikat buruh untuk mencari solusi bersama.
8 Tuntutan Jangka Panjang: Jalur Perubahan 1 Tahun
Selain tuntutan jangka pendek, masyarakat juga merumuskan 8 agenda utama dalam setahun. Agenda tersebut menekankan perubahan struktural di negara:
1. Reformasi DPR secara menyeluruh melalui audit yang independen dan penghapusan fasilitas khusus.
2. Perubahan pada partai politik agar oposisi dapat berfungsi dengan baik dan pengawasan terhadap eksekutif berjalan dengan efektif.
3. Reformasi sistem perpajakan untuk membangun sistem yang adil dan tidak membebani masyarakat kecil.
4. Pengesahan Undang-Undang tentang Penyitaan Aset Koruptor untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional, humanis, dan transparan.
6. TNI kembali ke pangkalan tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk Ombudsman.
8. Evaluasi terhadap kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk revisi UU Cipta Kerja dan audit BUMN.
Agenda-agenda ini mencerminkan arah perubahan struktural yang diinginkan oleh masyarakat agar negara menjadi lebih demokratis, adil, dan berpihak kepada rakyat. Diambl dri postngan @sandyk_sk
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
