Edo Segara Gustanto
Demonstrasi Berujung Chaos dan Proyeksi Ekonomi Indonesia
Bisnis | 2025-08-31 12:59:29
Demonstrasi yang dimulai tanggal 25 Agustus 2025 ternyata berdampak luas hingga saat ini. Aksi ini dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap usulan tunjangan perumahan anggota DPR yang dianggap sangat besar dan tidak sensitif terhadap kondisi publik. Demonstrasi berujuang pada chaos dan penjarahan ke rumah-rumah (anggota DPR/Menteri) yang menjadi penyulut demonstrasi ini.
Hal ini diperparah dengan kondisi salah satu driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan yang menjadi tumbal dari peristiwa demonstrasi ini. Affan meninggal dunia dikarenakan ditabrak oleh oknum Kepolisian dengan menggunakan kendaraan taktis (rantis).
Dengan kondisi yang tidak tentu seperti ini, tentu roda ekonomi akan terhambat. Hal ini bisa kita lihat di pengalaman masa lalu saat kejadian krisis ekonomi di tahun 1998. Meski dari sisi ekonomi penyebabnya tidak sama, tetapi dari situasi politik hampir mirip. Dari sisi gejolak sosial-politik, sama-sama terjadi demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, bahkan penjarahan. Sama-sama berakar dari krisis kepercayaan pada Pemerintah/Pejabat.
Meski menyalurkan gagasan/pendapat dijamin oleh Undang-Undang (UU), tetapi hemat saya penjarahan tidak bisa dibenarkan baik secara hukum/agama. Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan gagasan yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga perekonomian kita. Biar bagaimanapun, kepentingan yang lebih besar harus diselamatkan.
Dampak Ekonomi Akibat Kerusuhan
Kerusuhan yang meluas dan penjarahan rumah (anggota DPR/Menteri) mendorong naiknya premi risiko di pasar keuangan. Ketidakpastian politik membuat rupiah tertekan, volatilitas IHSG meningkat, dan investor asing cenderung melakukan outflow jangka pendek. Simbol kuat berupa penjarahan rumah anggota DPR dan menteri semakin memperdalam krisis kepercayaan publik maupun pasar terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Dari sisi konsumsi, masyarakat menahan belanja barang non-esensial sementara kebutuhan pokok tetap berjalan. Ritel di wilayah terdampak harus mempersingkat jam operasional dan mengeluarkan biaya tambahan untuk keamanan. Gangguan distribusi akibat blokade jalan atau kerusuhan juga berpotensi menimbulkan inflasi sisi penawaran, khususnya pada pangan, meski skalanya masih bergantung pada durasi kerusuhan yang terjadi.
Sektor pariwisata dan ekonomi digital ikut merasakan dampak signifikan. Pemberitaan internasional tentang kerusuhan menurunkan minat wisatawan, padahal periode akhir tahun biasanya menjadi penopang devisa pariwisata. Di sisi lain, pembatasan fitur live TikTok menekan pendapatan kreator dan UMKM berbasis live commerce; bila berlanjut, efisiensi distribusi digital juga semakin terganggu.
Implikasi bagi pelaku usaha & investor
Bagi pelaku usaha, langkah paling mendesak adalah menjaga kas dan likuiditas, mengamankan aset serta rantai pasok dengan menyiapkan rute alternatif atau gudang satelit, serta memastikan perlindungan asuransi yang mencakup risiko kerusuhan. Fokus penjualan sebaiknya diarahkan pada kebutuhan pokok dengan strategi omnichannel yang tidak terlalu bergantung pada fitur live.
Sementara itu, investor disarankan mengambil posisi defensif pada sektor-sektor relatif tahan krisis seperti consumer staples, telekomunikasi, dan utilitas, sembari mengurangi eksposur di sektor yang sensitif terhadap mobilitas dan sentimen, misalnya ritel discretionary dan pariwisata, serta melakukan lindung nilai terhadap risiko valuta asing.
Untuk UMKM digital, diversifikasi kanal penjualan menjadi kunci, dengan memperluas penggunaan marketplace maupun WhatsApp Business, sekaligus memanfaatkan sistem preorder dan pickup lokal agar tetap dapat melayani konsumen di tengah pembatasan fitur live.
Yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Langkah pertama yang perlu ditempuh adalah mengembalikan legitimasi politik sekaligus menekan biaya hidup masyarakat. Pemerintah dan DPR bisa segera memberlakukan moratorium serta audit independen terhadap tunjangan pejabat, kemudian mempublikasikan rinciannya secara transparan.
Di sisi lain, pemerintah perlu menyalurkan bantuan langsung tunai pangan dan transportasi di kota-kota terdampak guna meredam keresahan publik yang dipicu oleh tingginya biaya hidup dan isu fasilitas mewah pejabat.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah perlu mengamankan suplai melalui buffer stock pangan, jalur distribusi cepat bagi komoditas esensial, serta koordinasi erat antara Satgas Pangan dengan pemerintah daerah. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara terukur dengan pendekatan crowd control modern, sehingga potensi jatuhnya korban baru dapat diminimalkan. Proses hukum yang transparan terhadap kasus yang memicu kerusuhan menjadi kunci untuk meredam ketidakpuasan publik.
Selain itu, kebijakan media sosial sebaiknya mengedepankan transparansi dengan mendorong kolaborasi platform dalam fact-checking dan pelabelan konten, alih-alih melakukan pemblokiran menyeluruh yang merugikan UMKM digital. Kanal live commerce bereputasi dapat di-whitelist agar ekonomi kreator tetap berjalan.
Setelah kondisi berangsur kondusif, pemerintah bisa mendorong pemulihan pariwisata melalui program event-driven recovery, insentif perjalanan domestik, serta menjamin keamanan destinasi utama untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan.
Penutup
Gelombang demonstrasi yang berujung chaos memperlihatkan bahwa persoalan politik dan ekonomi tidak pernah bisa dipisahkan. Kepercayaan publik yang terguncang dapat dengan cepat menular ke pasar, memengaruhi konsumsi, hingga merusak sektor strategis seperti pariwisata dan ekonomi digital. Situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan ekonomi.
Ke depan, proyeksi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola krisis dengan langkah yang tegas namun bijak—menata ulang legitimasi politik, meredam biaya hidup masyarakat, dan menjaga kelancaran distribusi barang. Jika responsnya tepat, Indonesia masih memiliki ruang untuk pulih dan melanjutkan pertumbuhan; namun bila ketidakpuasan publik dibiarkan berlarut, biaya ekonomi dan sosial bisa menjadi jauh lebih besar.[]
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
