Ismail Suardi Wekke
Empat Pertanyaan untuk Kita di Makassar
Politik | 2025-08-31 09:42:45
Tragedi yang menimpa gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Makassar baru-baru ini menyisakan luka dan pertanyaan mendalam. Apa yang seharusnya menjadi simbol aspirasi rakyat, kini tinggal puing-puing.
Peristiwa ini bukan sekadar insiden, melainkan cerminan dari sejumlah permasalahan sistemik yang harus kita hadapi bersama. Melalui tulisan ini, kita akan merenungkan empat pertanyaan kritis yang timbul dari musibah ini, yang kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kota kita.
1. Mengapa Pemadam Kebakaran Tidak Datang?
Ini adalah pertanyaan paling mendasar yang muncul dari masyarakat. Dalam situasi darurat, kehadiran tim pemadam kebakaran seharusnya menjadi respons pertama dan paling vital. Namun, laporan dan kesaksian di lapangan menyebutkan bahwa api dibiarkan melahap gedung tanpa adanya upaya pemadaman yang sigap. Jika benar, hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem tanggap darurat kita.
Apakah ada keterlambatan dalam komunikasi? Apakah peralatan yang tersedia tidak memadai? Atau, apakah ada faktor lain yang menghambat petugas untuk mencapai lokasi? Kerusakan akibat kebakaran tidak hanya sebatas materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi aset dan keselamatan warga.
Kota sebesar Makassar seharusnya memiliki sistem pemadam kebakaran yang terkoordinasi dan efisien, siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Tragedi ini menjadi panggilan darurat bagi kita semua untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut secara menyeluruh.
2. Mengapa Kekuatan Polisi Tidak Mampu Menghalau Massa?
Kekerasan massa yang terjadi juga menimbulkan kekhawatiran besar. Aparat kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, tampak kewalahan menghadapi situasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan, strategi, dan kapasitas aparat dalam mengendalikan massa yang brutal dan destruktif.
Apakah ada kekurangan personel? Apakah taktik yang digunakan tidak efektif? Atau, apakah ada kelemahan dalam rantai komando yang membuat respons menjadi lambat? Kegagalan polisi dalam menghalau massa bukan hanya mengancam keamanan publik, tetapi juga meruntuhkan wibawa negara di mata masyarakat.
Kita perlu meninjau kembali strategi keamanan, pelatihan personel, dan juga bagaimana aparat berinteraksi dengan massa. Pencegahan dan penanganan kerusuhan harus dilakukan dengan profesionalisme tinggi, mengutamakan keselamatan semua pihak, dan meminimalkan eskalasi kekerasan.
3. Adakah Konferensi Pers Resmi dari Pemerintah Kota Makassar?
Dalam krisis, komunikasi publik yang cepat dan transparan sangatlah krusial. Namun, banyak masyarakat yang merasa informasi yang beredar simpang siur dan tidak ada pernyataan resmi yang jelas dari pemerintah kota terkait insiden ini. Ketiadaan konferensi pers atau pernyataan resmi yang meyakinkan dapat memicu spekulasi, menyebarkan berita palsu, dan semakin merusak kepercayaan publik.
Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan penjelasan yang jujur dan akuntabel kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil? Pertanyaan-pertanyaan ini butuh jawaban langsung dari pihak berwenang. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, setiap tindakan yang diambil akan dicurigai dan diragukan.
4. Tidak Mampukah Kita Melalui Operasi Intelijen Memitigasi Kerusuhan?
Kerusuhan, apalagi yang melibatkan pembakaran fasilitas publik, bukanlah kejadian yang terjadi tiba-tiba tanpa pemicu. Seringkali, ada indikasi-indikasi awal yang dapat dideteksi oleh lembaga intelijen. Pertanyaan terakhir ini menyoroti peran intelijen dalam mendeteksi dan mencegah potensi kerusuhan.
Apakah ada kelalaian dalam deteksi dini? Apakah sinyal-sinyal awal kerusuhan tidak terbaca? Atau, apakah informasi yang didapat tidak direspons dengan cepat dan tepat? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Operasi intelijen yang efektif seharusnya mampu mengidentifikasi benih-benih kerusuhan, mengurai pemicunya, dan memberikan rekomendasi strategis kepada pihak berwenang untuk melakukan intervensi sebelum semuanya terlambat.
Kerusuhan ini menjadi bukti bahwa sistem intelijen kita perlu dievaluasi. Kita perlu memastikan bahwa mata dan telinga negara berfungsi dengan baik, bukan hanya untuk keamanan nasional, tetapi juga untuk ketenangan masyarakat di tingkat lokal.
Penutup
Kebakaran gedung DPRD Makassar bukan sekadar musibah yang menghanguskan sebuah bangunan. Ini adalah alarm yang berbunyi nyaring untuk kita semua. Empat pertanyaan di atas adalah refleksi dari kelemahan sistemik yang harus kita hadapi dengan jujur dan berani.
Mari kita jadikan tragedi ini sebagai momentum untuk berbenah, membangun sistem yang lebih kuat, responsif, dan akuntabel. Hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara tuntas, kita bisa memastikan bahwa Makassar tidak hanya bangkit dari puing-puing, tetapi juga tumbuh menjadi kota yang lebih tangguh dan terpercaya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
