Delky Nofrizal Qutni
Indonesia Bubar 2030? Peringatan yang Bukan Sekedar Gimmick, Tapi Peta Resiko Nyata
Politik | 2025-08-23 18:54:57MASIH ingat saat Prabowo yang waktu itu masih calon presiden yang berkoar bahwa Indonesia bisa bubar tahun 2030? Kala itu, pernyataan itu dianggap gimik kampanye, sekadar bumbu pidato politik. Tapi siapa sangka, ketika ia benar-benar duduk di kursi RI-1, peringatan itu justru bergaung kembali, kali ini bukan dari mulut politisi, melainkan dari angka-angka rindang di laporan fiskal negara.
Mari kita tengok anggaran pertahanan. Per Juli 2025, Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,77 persen dari PDB untuk belanja militer atau sekitar USD 10,6 miliar, sementara rata-rata Asia Tenggara mencapai 1,85 persen. Artinya, tetangga sudah sibuk memoles jet tempur dan drone otonom, Indonesia masih berkutat pada gaji polisi tidur di jalan raya. Angka ini lebih mirip catatan rumah tangga hemat ketimbang negara dengan garis pantai 108 ribu kilometer. Kalau pakai istilah intelijen warung kopi bisa disebut bahwa 'perimeter negara kita sudah bocor bahkan sebelum perang siber meletus'. Ketika tetangga sudah melengkapi perlindungan perimeter mereka, Indonesia justru masih asyik mempercantik papan nama 'poros maritim dunia'.
Di sisi fiskal, kabar tak kalah suram dan memilukan. Tercatat hngga Juli 2025, pemerintah sudah menerbitkan utang baru Rp 315,4 triliun, naik hampir 47 persen dibanding periode sama 2024. Total utang pemerintah kini USD 548 miliar, atau 39,2 persen dari PDB. Kementerian Keuangan bangga bilang itu rasio terendah di G20. Tapi, seperti anak kost yang bangga masih bisa ngutang di warung meski dompet kosong, pernyataan itu lebih terdengar seperti dongeng sebelum tidur agar anak-anak bisa terlelap dalam mimpi. Utang murah hari ini bisa jadi jerat maut besok, apalagi ketika bunga pinjaman global terus menanjak. Dalam kacamata intelijen anak gampong dari wilayah selatan Aceh, ini sebenarnya adalah penumpukan resiko, dimana semakin tinggi utang, maka akan semakin kecil ruang kebijakan yang tersedia ketika krisis datang melanda.
Tak berhenti disitu, Pemerintah pusat memotong belanja hingga Rp 306,7 triliun pada 2025, namun tetap mengalokasikan Rp 100 triliun untuk program makan gratis bagi 82,5 juta anak. Mungkin inilah definisi politik pangan yang ironis, perut kenyang, tapi sekolah dan puskesmas kehilangan alokasi. Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya jadi benteng sosial justru dikorbankan. Dalam ilmu intelijen anak gampong dari sudut Sumatera disebut kondisi itu sebagai “soft vulnerability”, kerapuhan yang tak langsung terlihat, tapi bisa pecah sewaktu-waktu.
Dampaknya, daerah pun terpaksa mencari cara sendiri. Di Pati, Jawa Tengah, pajak tanah dan bangunan naik hingga 1000 persen. Rakyat pun protes, jalan-jalan jadi panggung amarah. Bagaimana tidak? Gaji tak naik, harga beras melambung, listrik merayap, kini tanah sendiri pun ditagih setara harga satu motor. Fenomena ini, kalau dilihat di lapangan, bukan sekadar buntut fiskal, melainkan tanda rapuhnya kontrak sosial. Rakyat di daerah-daerah mulai bertanya, untuk siapa negara ini bekerja? Untuk Jakarta atau untuk mereka?
Jika dirangkai, potret 2025 ini seperti laporan risiko intelijen aneuk gampong di sudut Bumi Pala yang melihat bahwa kondisi ini sebenarnya berisiko kepada legitimasi politik pusat menurun, terbukti dengan demo dan penolakan di daerah. Kemudian kapasitas fiskal terkikis oleh utang dan belanja populis, pertahanan tak sebanding dengan ancaman regional, serta sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan desa justru digadaikan demi program cepat saji.
Terlalu dini memang menyebutkan Indonesia benar-benar akan bubar 2030. Tapi tanda-tanda retakannya sudah tampak dimana defisit fiskal melebar, kesenjangan pusat-daerah kian dalam, dan rakyat mulai lelah dengan simbol-simbol kosong. Di atas meja, aparat intelijen mungkin bisa saja menulis dengan istilah “high risk, moderate probability.” Tapi di lapangan, rakyat menulis lebih sederhana dengan guyonan bahasa, “kami sudah bosan.”
Prabowo dulu melontarkan ramalan itu dengan nada retoris. Kini, sejarah akan menuntut, apakah ia akan membuktikan bahwa ramalan itu bisa dicegah, atau justru membiarkan satire menjadi kenyataan?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
