Ananda Rafli
Mengulas Kebijakan Transportasi Publik di Kota-Kota Besar di Indonesia
Edukasi | 2025-07-15 13:30:13
Berbicara tentang pembangunan sebuah kota modern, tak bisa dilepaskan dari keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Kota yang layak disebut modern bukan hanya diukur dari gedung pencakar langit atau pusat perbelanjaannya, tapi juga dari sistem transportasi publik yang dimiliki. Transportasi publik memegang peran strategis dalam mengurangi kemacetan, menurunkan emisi, hingga meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat kota.
Di Indonesia, sistem transportasi publik mulai tumbuh, meski belum merata. Jakarta menjadi contoh paling menonjol. Ibukota negara ini bisa dibilang memiliki sistem transportasi publik paling lengkap dibanding kota lain di Indonesia. Semuanya berawal pada 2004, saat Gubernur Sutiyoso meresmikan Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta. Kehadiran Transjakarta menjadi tonggak penting dalam upaya merevolusi mobilitas warga kota yang saat itu sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Kini, Jakarta tak lagi hanya mengandalkan Transjakarta. Di tahun 2025, ibu kota ini telah memiliki jaringan transportasi yaitu KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, hingga sistem integrasi tarif dan rute melalui Jaklingko. Untuk kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa menurut BPS, ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, tentu saja, keberadaan moda transportasi modern belum menjamin hilangnya kemacetan. Data dari INRIX pada 2024 menunjukkan bahwa Jakarta masih termasuk dalam daftar kota termacet di dunia. Tapi, di sini kita patut memberikan catatan penting: tanpa transportasi publik yang sudah dibangun, bisa jadi tingkat kemacetan Jakarta jauh lebih buruk. Yang dibutuhkan kini bukan hanya moda baru, tapi perubahan pola pikir masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Lantas, bagaimana dengan kota lain di Indonesia?
Berikut ini, kami akan mengulas kebijakan transportasi publik di luar Kota Jakarta sebagai ibukota negara.
1. Palembang
Salah satu kota besar lainnya di Indonesia yaitu Palembang, telah membangun sistem transportasi publik sejak pelaksanaan Asian Games Jakarta – Palembang tahun 2018. Pembangunan ini merupakan hasil inisiasi dari pemerintah pusat yang ingin menjadikan Palembang sebagai kota yang layak pada pagelaran akbar tersebut. Selain LRT Palembang, ada juga Trans Feeder Musi yang merupakan layanan pengumpan untuk LRT Palembang. Walaupun Palembang sudah memiliki transportasi publik yang dibilang cukup memadai, kota tersebut mengalami permasalahan pada tingkat keterisian penumpang yang dapat dibilang cukup rendah untuk sebuah transportasi umum.
2. Surabaya
Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya sangat membutuhkan adanya transportasi publik untuk mendukung mobilitas penduduknya. Saat ini, Surabaya memiliki moda transportasi berupa BRT yang dinamai dengan Suroboyo Bus. Keberadaan Suroboyo Bus merupakan inisiasi dari wali kota saat itu yaitu Tri Rismaharini pada tahun 2018. Selain Suroboyo Bus, kota ini juga memiliki moda transportasi publik lain seperti Trans Semanggi Suroboyo, Wira Wiri Suroboyo sebagai angkutan pengumpan, dan beberapa kereta lokal Surabaya. Walaupun sudah memiliki beberapa moda transportasi, Surabaya menghadapi beberapa masalah terkait dengan integrasi dari semua moda transportasi tersebut. Pengelola yang berbeda menjadi salah satu alasan mengapa integrasi dari moda transporatsi ini sangat kurang. Selain integrasi, Surabaya juga menghadapi masalah berupa jumlah armada yang kurang memadai untuk melayani 3 juta warganya untuk bermobilitas.
3. Bandung
Sebagai salah satu destinasi wisata utama sekaligus pusat pertumbuhan di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki tantangan mobilitas yang cukup pelik. Kemacetan yang terjadi di akhir pekan hingga hari kerja membuat kebutuhan akan transportasi publik semakin mendesak. Pemerintah Kota Bandung sejauh ini telah mengoperasikan beberapa layanan, di antaranya Trans Metro Pasundan yang merupakan bagian dari program Teman Bus Kementerian Perhubungan. Selain itu, ada juga DAMRI dan angkutan kota (angkot) yang telah bertransformasi secara bertahap. Namun demikian, Bandung masih menghadapi tantangan serius terkait konsistensi jadwal, kualitas armada, serta minimnya integrasi antarmoda. Rencana pembangunan kereta cepat yang terhubung hingga pusat kota juga belum sepenuhnya berdampak terhadap sistem transportasi lokal harian warga Bandung.
4. Yogyakarta
Sebagai kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan tujuan wisata budaya, juga menghadapi dinamika serupa. Kota ini telah memiliki Trans Jogja sejak tahun 2008 sebagai layanan BRT yang menghubungkan titik-titik strategis seperti bandara, terminal, dan kawasan pendidikan. Meski tergolong lebih tertib dibanding angkutan kota biasa, Trans Jogja masih menghadapi tantangan okupansi penumpang yang fluktuatif, rute yang belum menjangkau seluruh wilayah, serta kurangnya minat dari kalangan lokal yang masih cenderung memilih kendaraan pribadi atau sepeda motor. Selain itu, integrasi transportasi dari dan ke wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul yang merupakan bagian dari kawasan aglomerasi Yogyakarta masih belum maksimal.
KESIMPULAN
Kebijakan transportasi publik di beberapa kota besar Indonesia telah menunjukan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dekade lalu. Namun, perkembangan ini juga harus berjalan bersamaan dengan naiknya minat transportasi publik di masyarakat. Pemerintah perlu untuk melakukan promosi yang mendalam untuk menarik minat masyarakat dalam menaiki transportasi publik. Selain promosi, pemerintah juga perlu menambah jumlahdan kualitas armada untuk menampung lebih banyak orang di beberapa kota besar.
Di masa yang akan datang, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan daerahnya masing masing dalam membangun transportasi publik. Prioritasnya adalah membangun integrasi yang baik antar moda transportasi yang ada. Evaluasi berkala juga harus dilaksanakan demi membuat transportasi publik yang ada menjadi jauh lebih baik lagi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
