Naufal Akbar
Uang Negara dari Rakyat, untuk Siapa Sebenarnya?
Politik | 2025-06-11 12:50:39
Setiap kali pemerintah mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mendengar deretan angka besar yang seolah-olah jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya, APBN adalah gambaran konkret bagaimana negara mengelola uang yang sebagian besar dikumpulkan dari rakyatnya sendiri. Mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), cukai barang, hingga retribusi daerah, semua berasal dari aktivitas masyarakat. Tanpa kontribusi rakyat, negara tidak akan memiliki sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan.
Namun, yang sering menjadi kegelisahan adalah pertanyaan lanjutan: uang sebanyak itu digunakan untuk siapa? Apakah benar-benar kembali kepada rakyat, atau justru mengalir ke sektor-sektor yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat? Ketika harga bahan pokok naik, jalanan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rumah sakit penuh sesak, masyarakat berhak bertanya: di mana peran uang negara dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari?
Dari Mana Datangnya Uang Negara?
Uang negara tidak muncul begitu saja. Ia berasal dari keringat rakyat yang bekerja keras setiap hari. Pajak penghasilan dipotong dari gaji buruh, guru, pegawai swasta, dan aparatur sipil negara. Setiap kali kita membeli barang di toko, kita membayar PPN. Bahkan rokok yang dibeli pedagang kecil di warung dikenai cukai, yang semuanya masuk ke kas negara. Setiap lembar uang yang digunakan oleh pemerintah berasal dari pengorbanan dan kontribusi rakyat dalam skala besar maupun kecil.
Yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa rakyat sering kali tidak menyadari betapa besar perannya dalam membiayai negara. Ketika kita membayar pajak kendaraan, membeli pulsa, atau bahkan parkir di ruang publik, kita sedang menyumbang pada kas negara. Karena itu, bukan hanya pemerintah yang berhak menentukan arah penggunaan anggaran, tetapi rakyat juga punya hak dan kepentingan untuk memastikan uang itu digunakan sebaik mungkin. Ini bukan soal teknis anggaran saja, tapi menyangkut keadilan dan keberpihakan.
Digunakan untuk Siapa?
Secara teori, uang negara digunakan untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan subsidi. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang adil dan merata. Pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, subsidi BBM dan listrik, hingga jaminan kesehatan nasional (BPJS) adalah contoh nyata dari bagaimana anggaran negara seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan teori. Kita masih melihat kasus-kasus anggaran yang bocor karena korupsi, proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, atau bahkan program bantuan yang tidak sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Ironisnya, di saat rakyat menanggung beban hidup yang semakin berat, ada pejabat yang menikmati fasilitas mewah dari uang yang sama. Di sinilah pertanyaan “digunakan untuk siapa?” menjadi sangat relevan dan layak untuk terus diajukan secara kritis.
Rakyat Wajib Tahu dan Mengawasi
Sebagai penyumbang terbesar dalam anggaran negara, rakyat tidak boleh tinggal diam. Rakyat berhak tahu ke mana aliran dana publik diarahkan dan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah disusun. Sayangnya, keterbukaan informasi masih belum merata. Tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap laporan keuangan atau pengawasan anggaran. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka bisa mengakses data penggunaan APBN dan APBD melalui situs resmi pemerintah.
Lebih dari sekadar tahu, rakyat juga harus terlibat aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, forum warga, hingga pelaporan kasus dugaan penyimpangan anggaran merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat penting. Pemerintah harus didorong untuk lebih transparan dan akuntabel, bukan hanya di level pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dengan pengawasan publik yang kuat, penyalahgunaan anggaran bisa ditekan dan kepercayaan terhadap negara akan tumbuh kembali.
Untuk Siapa Sebenarnya?
Jika ditanya secara ideal, tentu jawabannya: untuk rakyat. Namun realitas tidak selalu seindah harapan. Sering kali, keputusan anggaran lebih ditentukan oleh kepentingan politik, elite penguasa, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Proyek-proyek mercusuar dikerjakan bukan karena dibutuhkan rakyat, tapi karena mendatangkan keuntungan politik atau ekonomi bagi sebagian kecil orang. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jalan desa, dan pelayanan kesehatan masih menjadi keluhan yang tak kunjung selesai.
Inilah mengapa pertanyaan "untuk siapa sebenarnya uang negara digunakan?" tidak boleh berhenti diajukan. Pertanyaan ini harus menjadi pengingat bagi para pengelola anggaran bahwa mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketika uang negara benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, maka keadilan sosial bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok desa.
Penutup: Waktunya Rakyat Bicara
Sudah saatnya rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam panggung besar pemerintahan dan ekonomi negara. Uang negara bukanlah milik segelintir orang di gedung-gedung tinggi, tapi milik seluruh warga bangsa. Dengan menyadari bahwa kita adalah pemilik sah dari anggaran negara, maka kita juga punya tanggung jawab untuk mengawal, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan sebaik-baiknya.
Negara yang sehat adalah negara yang rakyatnya kritis, berani bersuara, dan tidak takut menuntut haknya. Jika semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat bekerja sama dalam semangat transparansi dan tanggung jawab, maka uang negara benar-benar bisa menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
