Admin Eviyanti
Kemacetan Butuh Solusi Pasti
Politik | 2025-02-18 15:01:38
Oleh Rukmini
Aktivis Muslimah
Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan tiga pembangunan flyover, yaitu di Bojongsoang, Kopo-Sayati, dan Rancaekek-Dangdeur untuk mengatasi kemacetan sehingga mobilitas warga menjadi lebih cepat. Rencana tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, rencana pembangunan flyover ini pun mendapat sambutan yang positif dari warga.
Dadang berharap Basic Engineering Design (BED) dari flyover Kopo-Sayati, Rancaekek-Dangdeur, dan Bojongsoang dapat segera rampung, sehingga pelaksanaan fisik bisa segera dikerjakan di masa kepemimpinannya di periode kedua sebagai Bupati Bandung.
Kemacetan menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari saat ini, hampir di seluruh wilayah terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Jika diamati, banyak faktor penyebab kemacetan, diantaranya volume kenderaan yang melebihi kapasitas jalan, buruknya layanan transfortasi publik, infrastruktur jalan yang rusak dan perbaikan jalan, serta budaya tertib lalu lintas yang rendah di kalangan pengendara.
Namun, benarkah penambahan jalan flyover mampu mengatasi kemacetan? Realitasnya, hanya memindahkan titik kemacetan. Ditambah lagi, selama proyek berjalan menimbulkan kemacetan di jalan-jalan sekitar proyek, juga menimbulkan udara kotor (polusi debu) dari aktivitas proyek.
Kemacetan parah yang mengakibatkan banyak kerugian, menunjukkan buruknya sistem transfortasi publik di negeri ini diantaranya infrastruktur jalan yang dibangun di atas dasar sistem kapitalis neoliberal. Sistem ini tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan korporasi penguasa yang menjalankannya.
Menciptakan berbagai proyek strategis hanya untuk memberi peluang bagi swasta atau asing menguasainya, bukan rakyat yang diuntungkan tetapi para pengusaha dan penguasa negeri ini.
Fakta lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan seringkali bukan karena adanya rakyat yang membutuhkan akses, tetapi karena adanya perusahaan baru yang akan dibangun di wilayah tersebut yang membutuhkan jalan untuk akses distribusi perusahaan. Sangat jelas bukan rakyat yang diuntungkan, tetapi justru rakyatlah yang merasakan dampak buruknya. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam jalan merupakan salah satu infrastuktur yang sangat penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan rakyatnya, sehingga negara wajib membangun infrastruktur yang baik, memadai, dan merata ke seluruh wilayah bukan hanya di perkotaan atau daerah industri saja. Jalan yang bagus dan juga lebar akan mengurangi kemacetan, pemenuhan kebutuhan dan distribusi rakyat, kegiatan pendidikan, perkantoran, juga industri akan berjalan lancar. Selain itu negara juga menyediakan sarana transportasi umum yang nyaman, aman, dan ongkos yang murah bahkan gratis. Negara akan membatasi distribusi kendaraan pribadi serta melarang transaksi leasing dan ribawi karena hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu negara juga akan memperbanyak transportasi umum, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, juga akan mengedukasi masyarakat akan pentingnya budaya tata tertib berlalu lintas.
Karena transfortasi publik adalah pelayanan yang wajib disediakan negara bagi rakyatnya sama halnya pendidikan dan kesehatan, sehingga negara tidak akan menjadikannya sebagai ladang bisnis untuk pemasukan negara.
Negara akan membuat perencanaan dan penataan suatu kota yang baik dan efektif, yang dilengkapi sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan warga seperti Masjid, Taman, Pusat Industri, Perpustakaan, Rumah Sakit, Perkantoran dan Sekolah. Dengan perencanaan dan penataan kota seperti itu sebagian besar warga tidak perlu berurbanisasi untuk memenuhi kebutuhan di perkotaan seperti menuntut ilmu dan bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar dan kualitas yang standar.
Pembangunan yang merata dan ketersediaan lapangan pekerjaan di setiap wilayah akan menghindari konsentrasi warga negara pada satu wilayah tertentu, sehingga dapat mengatasi urbanisasi dari desa ke kota secara berlebihan.
Dengan menerapkan sistem Islam dan adanya pemimpin yang amanah yang menjalankan perintah Allah Swt dengan ketakwaan, maka persoalan buruknya transfortasi publik dan infrastruktur jalan yang mengakibatkan kemacetan parah mampu diselesaikan.
Khalifah adalah Raa’in (periayah, pelayan, pelindung bagi rakyatnya), sehingga bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.
Demikianlah cara Islam mengatasi kemacetan, pelayanan terbaik untuk rakyat ini hanya bisa dirasakan dalam penerapan Islam secara kaffah, sehingga kemacetan dapat diselesaikan.
Wallahuaalam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook