Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Lin

Ketua DPP KNPI: Tudingan DPR RI Tukang Stempel Keliru, Mekanisme Parlemen On The Track Terhadap Pemerintah

Politik | 2025-02-13 16:35:23
Foto istimewah. Rapat Paripurna DPR RI

JAKARTA - Belakangan muncul isu seolah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Tukang Stempel kebijakan pemerintah mendapatkan respon pro kontra banyak pihak. Tudingan DPR sebagai tukang stempel yang di dianggap sebagai pandangan yang keliru dan tidak berdasar.

Hal ini sebagaimana tanggapan oleh aktivis gerakan Muhammad Natsir. Menurutnya, tuduhan DPR sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah merupakan anggapan yang keliru. Mereka tidak baca berita, tegasnya.

Menurutnya, dalam menanggapi lembaga parlemen yang tuding sebagai tukang stempel, “di DPR masih berlangsung rapat dengan kementerian/lembaga pemerintah. Ini menunjukkan DPR bukan tukang stempel. Seperti rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, ungkapnya dalam keterangan, di Jakarta. (13/2025).

Menurutnya, fungsi pengawasan DPR masih on the track terhadap pemerintah, hal ini terlihat dari sejumlah isu yang di bahas.

“Justeru fungsi parlemen sekarang cukup visioner, kita lihat, misalnya, DPR melakukan revisi tatib, sebagai payung kontrol terhadap pemerintah.” Kata Ketua DPP KNPI, Muhammad Natsir.

Selain itu menurutnya, isu lain misalnya, DPR melakukan kritik terhadap pagar laut, gas elpiji 3 kg yang di anggap merugikan rakyat dan sejumlah isu penting lain. Saya pikir cukup banyak.

“Bahkan dalam konteks efisien anggaran pemerintah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menyatakan dan mengawasi bahwa efisiensi ini dipastikan tidak berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti PHK dll.”

Dirinyapun berharap agar pemerintah dan legislatif kompak dan sinergis untuk membangun bangsa, demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Kita berharap fungsi pengawasan di DPR ini berlangsung tidak kontraproduktif. Kita mendorong pemerintah dan DPR untuk selalu sinergis sepanjang untuk kepentingan negara dan rakyat. Inti fungsi pengawasan DPR itu, ya untuk kepentingan rakyat dan bangsa.” Tutupnya.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image