Perlukah Etika dalam Kebebasan Berpendapat?
Politik | 2025-01-08 06:59:05Apakah ada batasan "etika" dalam berkomunikasi politik?
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan komunikasi dan teknologi informasi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Peran media sosial semakin penting, terutama dalam bidang politik. Fenomena ini mempengaruhi komunikasi politik dan menimbulkan perbedaan pandangan mengenai batasan kebebasan berekspresi dan etika dalam berkomunikasi politik. Salah satu isu utama yang muncul adalah disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan melalui media sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana disinformasi memengaruhi integritas demokrasi, kebenaran, dan keadilan dalam politik.
Media sosial telah mengubah cara komunikasi politik. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memungkinkan masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam diskusi politik dan menyebarkan informasi yang berdampak luas. Namun, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat, jujur, dan sesuai dengan etika komunikasi politik. Kecepatan aliran informasi yang begitu cepat membuat pencarian kebenaran menjadi lebih sulit, yang menjadi tantangan etika dalam komunikasi politik di era digital yang rentan terhadap disinformasi dan praktik demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan etika.
Etika komunikasi politik mencakup lebih dari sekadar kebenaran dan integritas informasi, tetapi juga melibatkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keragaman pandangan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan regulasi dapat membantu mengurangi dampak negatif disinformasi dan mendorong praktik komunikasi politik yang lebih etis di media sosial. Memahami dinamika media sosial sangat penting untuk menghadapi tantangan etika komunikasi politik dalam era disinformasi. Media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial dan politik yang luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana algoritma platform memengaruhi cara pengguna menerima dan memproses informasi di media sosial.
Komunikasi politik memainkan peran penting sebagai sarana untuk menyampaikan pesan di semua lapisan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah, serta berperan dalam transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Syarbaini (2021) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi politik yang relevan antar sistem politik dan sosial. Media digital berperan besar dalam membentuk pola komunikasi politik baru, dengan kemajuan teknologi dan keberagaman platform media sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kampanye politik dan diskusi publik. Namun, media massa seringkali terpengaruh oleh subjektivitas politik, mengurangi objektivitasnya sebagai alat kontrol yang netral. Oleh karena itu, etika komunikasi politik menjadi penting untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan media untuk kepentingan tertentu. Demokrasi memerlukan ruang publik yang sehat, di mana komunikasi politik berlangsung etis dan terbuka. Penerapan komunikasi politik dengan menggunakan media massa memerlukan perhatian khusus pada batasan-batasan tertentu yang disebut sebagai etika komunikasi politik untuk menghindari subjektivitas yang mengarah pada kepentingan oknumoknum tertentu. Demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat sesuai cita-cita demokrasi, yakni suatu proses-proses komunikasi politik yang beretika dan sesuai cita-cita demokrasi itu sendiri
Kebebasan berekspresi, sebagai pilar utama demokrasi, memungkinkan individu menyampaikan pandangan tanpa rasa takut, dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia (Susanto, 2017). Namun, pembatasan kebebasan berekspresi dapat menghambat dialog publik yang sehat dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pembatasan ini juga menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus dilindungi untuk menjaga demokrasi yang sehat dan mendorong perubahan positif. Komunikasi politik demokratis memungkinkan kebebasan individu berbicara di ruang publik tanpa dominasi kekuasaan negara, namun tetap dibatasi oleh tanggung jawab etis dan kontekstual.
Komunikasi politik memicu perdebatan antara dua pandangan, yakni pandangan pertama berargumen bahwa kebebasan berekspresi dalam media digital terbuka selebar-lebarnya. Sebab hal tersebut merupakan manifestasi maupun ekspresi dari demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi resiko akan menebarnya ujaran kebencian dan menurunkan citra pejabat politik. Sementara persepsi lain mengatakan bahwa etika komunikasi politik perlu adanya pemberian batasan terhadap nilai demokrasi di Indonesia, seperti halnya terdapat batasan dalam penyampaian aspirasi maupun pada etika-etika tertentu. Titik tengahnya adalah pentingnya pemahaman bahwa komunikasi politik, meskipun merupakan bentuk kebebasan berekspresi, tetap harus bersifat kontekstual, yaitu mempertimbangkan aspek ruang dan waktu dalam penyampaiannya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
