Sirhan Aufa
Reformasi Pajak: Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran
Edukasi | 2025-01-02 16:44:48Pajak adalah salah satu pondasi utama keuangan negara. Lewat pajak, pemerintah membiayai banyak hal yang kita nikmati sehari-hari: jalan yang kita lalui, sekolah tempat anak-anak belajar, hingga layanan kesehatan di rumah sakit. Tapi, kenyataannya, kebijakan pajak di Indonesia masih jadi bahan perdebatan. Banyak yang merasa sistemnya belum adil, terlalu rumit, dan kurang transparan. Akibatnya, alih-alih membantu, pajak malah terasa seperti beban yang berat.
Salah satu masalah utama adalah tarif pajak yang dianggap tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Orang dengan penghasilan pas-pasan bisa saja dikenakan tarif pajak yang sama dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. Hal ini juga berlaku pada pelaku usaha kecil, yang sering merasa diperlakukan sama seperti perusahaan besar. Bagi banyak UMKM, pajak bisa jadi penghalang besar untuk bertahan, apalagi berkembang.
Selain itu, aturan pajak di Indonesia cenderung rumit dan sulit dipahami. Tidak semua orang punya waktu atau kemampuan untuk memahami seluk-beluknya, sehingga banyak yang akhirnya mengabaikan kewajiban mereka, entah karena bingung atau frustrasi. Di sisi lain, transparansi penggunaan dana pajak masih menjadi isu besar. Ketika fasilitas publik seperti jalan, sekolah, atau rumah sakit tetap dalam kondisi buruk, wajar jika masyarakat mempertanyakan, “Ke mana uang pajak saya sebenarnya pergi?”
Reformasi kebijakan pajak bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Langkah pertama adalah menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan masyarakat. Sistem pajak progresif, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak, adalah solusi yang paling masuk akal. Selain itu, insentif untuk UMKM wajib diberikan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi mereka sering kali merasa terpinggirkan. Memberikan keringanan pajak bagi UMKM tidak hanya membantu mereka berkembang, tapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja.
Langkah kedua adalah menyederhanakan aturan pajak. Kebijakan yang terlalu berbelit membuat masyarakat kesulitan. Dengan sistem yang lebih sederhana dan edukasi yang lebih merata, kepatuhan pajak bisa ditingkatkan. Apalagi di era digital seperti sekarang, teknologi bisa dimanfaatkan untuk mempermudah akses dan pelaporan pajak, bahkan untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil sekalipun.
Kalau kita melihat ke negara lain, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Singapura, misalnya, punya sistem pajak yang dianggap ramah bagi pengusaha kecil. Tarif pajak penghasilannya berkisar antara 2-22%, jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Singapura juga memberikan insentif besar bagi pelaku UMKM, sehingga mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Di sisi lain, Australia punya sistem pajak progresif yang memastikan mereka yang kaya berkontribusi lebih banyak, sementara mereka yang kurang mampu mendapat keringanan. Selain itu, Australia memberikan banyak insentif bagi investasi, yang membuat ekonominya terus tumbuh.
Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih jauh dari ideal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan hanya 30% wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Ini bukan hanya soal masyarakat yang enggan membayar pajak, tapi juga soal sistem yang belum mendukung. Aturan yang membingungkan, kurangnya insentif, hingga minimnya rasa percaya pada pemerintah adalah penyebab utamanya.
Salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan itu adalah dengan transparansi. Jika masyarakat bisa melihat dengan jelas ke mana pajak mereka digunakan—misalnya untuk memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, atau mendanai sekolah—maka mereka akan merasa pajak yang mereka bayar tidak sia-sia. Di sinilah teknologi bisa memainkan peran besar. Pemerintah bisa menciptakan platform daring yang memungkinkan masyarakat melacak penggunaan pajak mereka secara real-time. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya menunjukkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Reformasi pajak bukan hanya soal menaikkan penerimaan negara, tapi juga soal menciptakan keadilan. Dengan kebijakan yang lebih adil, sistem yang sederhana, dan transparansi yang lebih baik, pajak bisa menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk kontribusi bersama untuk membangun masa depan. Jika dikelola dengan bijak, pajak tidak akan lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi kita semua untuk Indonesia yang lebih baik.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
