Nabila Fitri Nur Aini
Kenaikan Pajak 12: Solusi atau Masalah Baru Bagi Ekonomi di Indonesia?
Info Terkini | 2025-01-03 20:53:23
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan mengenai kebijakan kenaikan pajak, yang naik menjadi 12% sebagai bagian dari upaya menigkatkan penerimaan suatu negara. Kebijakan ini banyak sekali memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Di sisi lainya, kebijakan tersebut dianggap sebuah langkah strategis untuk menutupi defisit anggaran dan mendukung program pembangunan yang ada. Serta ada juga yang khawatir akan kenaikan pajak ini, karena takutnya nanti akan memeberikan beban tambahan kepada masyarakat, terutama di masa pemulihan ekonomi pascapandemi saat ini.
Dampak dari kenaikan pajak ini, tidak hanya berdampak pada konsumen saja, tetapi juga bagi para pelaku usaha. Untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), kenaikan pajak yang ada dapat mejadi tantangan yang besar karena para pedagang harus menyesuaikan harga produk atau jasa untuk menutupi biaya tambahan guna pajak. Hal tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat, yang akibat dari hal itu dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Tetapi jika dilihat dari sudut pandang fiskal, kanaikan pajak ini juga memiliki manfaat yang besar nantinya. Dengan adanya kenaikan pajak ini, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Investasi pada sektor-sektor ini diharapkan dapat menciptakan efek domino positif, seperti meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menarik lebih banyak dari investasi asing.
Bukan hanya itu saja, ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak dapat memperburuk tingkat ketimpangan ekonomi. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah mungkin akan merasakan dampak tersebut dengan signifikan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai pendapatan tinggi. Oleh karena itu, perlu sekali adanya keebijakan pendukung, seperti pemberian insentif pajak bagi kelompok tertentu atau penurunan pajak unttuk para UMKM, agar dampak negatif dari kenaikan pajak tersebut dapat diminimalkan dengan baik.
Sebagai solusi untuk jangka panjang, pemerintah juga memerlukan kepatuhan akan pentingnya membayar pajak. Adanya data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara asia tenggara lainnya. Dengan memperluas basis pajak yang ada, serta memberantas praktik penghindaran pajak, agar pemerintah dapat meningkatkan penerimaan tanpa harus terlalu sering menaikan tarif pajak.
Kenaikan kebijakan pajak ini juga perlu untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu diyakinkan bahwadan dari hasil pajak tersebut akan benar-benar dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi publik tentunya. Ketidakpercayaan dalam pengelolaan dana publik pada diri masyarakat ini, dapat memperburuk reaksi negatif terhadap kebijakan ini.
Untuk meyakinkan akan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan serta persetujuanya. Diskusi yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat sipil yang membantu yang dapat membantu agar pajak sudah sesuai dan berjalan dengan adil dan efektif. Bukan hanya itu saja, edukasi kepada masyarakat sangat perlu untuk dilakukan, agar masyarakat dapat menegerti akan pentingnya pajak dalam pembangunan sebuah negara juga harus terus ditingkatkan.
Kenaikan pajak 12% ini, meskipun penuh tantangan, dapat menjadi solusi yang baik jika diimbangi dengan kebijakan pendukung yang tepat. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kebijakan ini berisiko menciptakan masalah baru bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap cermat dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
