Erika Fara Andini

Menjaga Demokrasi Kotak Kosong

Politik | 2024-11-28 12:28:11

Munculnya fenomena kotak kosong pada Pilkada 2024 mencerminkan dinamika politik yang perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat Indonesia. Kotak kosong mengacu pada situasi di mana hanya satu pasangan calon (paslon) yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, kotak kosong menjadi pilihan bagi pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tersebut. Dalam konteks ini, kotak kosong tidak menunjukkan afiliasi langsung dengan partai politik, sponsor, atau pendukung, seperti halnya kandidat tunggal. Hal ini menjadikan pemahaman dan pemantauan sebagai elemen netral.

Kotak kosong merupakan mekanisme demokrasi yang memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat ketika hanya ada satu calon dalam pemilukada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan dasar hukum adanya kotak kosong. Pasal 54C menjelaskan, meskipun hanya ada satu calon, pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan dengan mengosongkan surat suara. Jika kotak kosong memperoleh suara lebih banyak dari satu pasangan calon, maka pemilihan baru akan diadakan pada periode berikutnya dan Pengurus Wilayah yang sedang menjabat akan diangkat hingga pemilihan baru.

Di kutip dari tempo.com pada Pilkada 2024, kotak kosong menjadi pilihan yang muncul di sejumlah daerah Indonesia, termasuk baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sejauh ini, dari pembahasan artikel nu.or.id. KPU mencatat bahwa ada 43 daerah yang mengindikasikan adanya kotak kosong sebagai pilihan dalam pemilihan kepala daerah. Daerah-daerah ini mengalami kekosongan calon, baik karena ketidaksesuaian pencalonan atau kurangnya kandidat yang memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada. Sebagai contoh, beberapa daerah besar dan kecil, seperti kabupaten atau kota di Jawa dan Sumatera, juga mengalami fenomena ini, yang menyebabkan pengawasan lebih besar dari masyarakat agar tidak terjadi pembiayaan politik yang tidak jelas.

Fenomena kotak kosong dalam pemilukada seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dominasi politik koalisi partai besar. Koalisi ini seringkali sangat mendukung dua kandidat, sehingga menyulitkan partai-partai kecil dan kandidat independen untuk mencalonkan diri. Situasi ini membuat proses politik menjadi kurang kompetitif dan mengurangi keberagaman pilihan pemilih. Selain itu, persyaratan peraturan yang rumit juga berkontribusi terhadap munculnya kotak kosong.

Kandidat alternatif seringkali tidak memenuhi persyaratan dokumentasi dan dukungan minimum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini sendiri sulit dilakukan, terutama bagi calon independen yang perlu menggalang dukungan dalam jumlah besar melalui mekanisme yang tidak mudah. Kurangnya antusiasme calon independen juga menjadi salah satu penyebabnya. Kendala logistik dan biaya tinggi menghalangi banyak individu dan kelompok untuk mencalonkan diri. Faktor ini semakin diperburuk dengan hadirnya pasangan calon yang sudah populer atau dianggap tiada tandingannya, dan tidak ada satupun pesaing yang merasa cukup kuat untuk melawannya.

Secara keseluruhan, kotak kosong mencerminkan tantangan dalam mencapai demokrasi yang inklusif dan kompetitif. Ketika pilihan politik dibatasi, masyarakat kehilangan kemampuan untuk secara bebas mengevaluasi alternatif-alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pencalonan dan dukungan yang lebih luas terhadap calon independen diperlukan untuk menjaga persaingan politik tetap sehat dan seimbang.

Pengawasan terhadap kotak kosong dalam pemilukada sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Kotak kosong mencerminkan kurangnya persaingan yang sehat dalam proses pemilu, yang dapat membatasi pilihan pemilih antara memilih satu kandidat atau tidak sama sekali. Tanpa pengawasan yang tepat, situasi ini dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mempunyai hak untuk memilih beberapa pilihan. Kotak kosong juga perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilukada.

Tingkat partisipasi pemilih bisa rendah jika pemilih tidak mempunyai cukup pilihan. Situasi ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan melemahkan kesehatan demokrasi itu sendiri. Selain itu, pemantauan kotak-kotak kosong membantu sistem politik tetap terbuka dan inklusif. Tanpa pengawasan yang baik, kemampuan calon independen dan partai kecil untuk bersaing secara sehat akan semakin terbatas. Memantau kotak kosong tidak hanya berkontribusi pada kualitas pemilu, namun juga membantu memastikan demokrasi yang lebih adil dan beragam.

Demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."(Rahmawati et al., 2024). Hal ini menggambarkan prinsip dasar demokrasi yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks Pilkada, sistem demokrasi di Indonesia mengutamakan pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur pelaksanaan Pilkada yang bebas, umum, langsung, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi dalam proses pemilihan.

Namun, meskipun sistem demokrasi ini dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, fenomena kotak kosong dalam Pilkada menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi demokrasi yang sesungguhnya. Kotak kosong menggambarkan kekosongan pilihan bagi pemilih, yang bisa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi proses demokrasi di Indonesia, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih representatif dan akuntabel.

Sebagaimana dikatakan oleh A. S. Hikam, seorang pakar politik Indonesia, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang bagi keberagaman pendapat dan kompetisi sehat dalam kehidupan politik. Pengawasan terhadap proses pemilihan, termasuk fenomena kotak kosong, menjadi kunci untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.