Aulia Zahra
Komunikasi Politik dan Bagaimana Implementasinya dalam Demokrasi Era Digital
Eduaksi | 2024-11-19 18:59:43
Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam setiap proses demokrasi, dan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Di era digital saat ini, komunikasi politik mengalami proses transformasi signifikan yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi. Digitalisasi ini telah membuka peluang baru bagi partisipasi publik, tetapi juga menimbulkan tantanganan seperti adanya disinformasi dan polarisasi. Lalu bagaimana sih implementasi komunikasi politik dalam demokrasi di era digital ini? Dan apa sih dampak negative dan positifnya?
Definisi Komunikasi Politik
Sebelum kita membahas bagaimana implementasi komunikasi politik dalam demokrasi di era digital, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu komunikasi politik?. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh aktor politik kepada publik dengan tujuan dapat mempengaruhi opini serta prilaku masyarakat. Hal ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, adanya kampanye politik, dialog antara pemerintah dengan masyarakat, dan penggunaan media massa atau digital.
Menurut pandangan Nimmo komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi yang bisa dianggap komunikasi politik ketika berdasar dengan konsekuensi-konsekuensinya dalam mengatur perbuatan manusia pada kondisi konflik. Dengan arti Nimmo menekankan bahwa adanya suatu komunikasi menjadi politik yang terjadi karena terdapat dampak dan akibat yang ditimbulkan atau yang disebut konsekuensi dan komunikasi politik selalu saja berkaitan dengan konflik ataupun persaingan. Dalam konteks demokrasi, komunikasi politik berperan penting dalam menguatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah.
Implementasi Komunikasi Politik Dalam Demokrasi Di Era Digital
Era digital telah mengubah metode komunikasi politik dilakukan. Sebelumnya, media tradisional seperti tv serta pesan berita mendominasi penyampaian informasi. Tetapi, saat ini, media sosial serta platform online menjadi sarana utama bagi aktor politik untuk berinteraksi dengan publik. Hal ini membolehkan pesan politik disampaikan secara langsung serta real- time, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik secara cepat. Penggunaan media digital dalam komunikasi politik terbukti lebih efisien karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan anggaran yang lebih rendah. Politisi dan partai politik saat ini bisa menggunakan media sosial untuk membangun citra diri (personal branding), menyebarkan informasi, serta mengorganisir kampanye.
Di Indonesia, penggunaan media digital dalam komunikasi politik telah berkembang sangat pesat. Aktor politik mulai memanfaatkan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menjangkau pemilih muda serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik. Kampanye melalui media sosial terbukti efisien dalam menarik perhatian masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemilih. Tetapi, fenomena hoaks juga menjadi masalah serius di Indonesia. Penyebaran informasi yang tidak benar sering kali digunakan untuk kepentingan politik tertentu, mengganggu stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital serta menciptakan regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi palsu.
Transparansi dan akuntabilitas digitalisasi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat dapat dengan gampang mengakses informasi mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mendorong akuntabilitas pemerintah karena mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik.
Meskipun terdapat banyak manfaat dari komunikasi politik digital, tantangan besar juga muncul. Salah satunya ialah penyebaran disinformasi yang dapat mengganggu proses demokratis. Berita palsu sering kali menyebar lebih cepat daripada informasi yang akurat, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, polarisasi pendapat di media sosial dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk mengidentifikasi berita palsu serta memahami cara kerja algoritma media sosial yang bisa mempengaruhi informasi yang mereka terima. Pembelajaran tentang literasi digital harus menjadi prioritas agar masyarakat negeri bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat
Dampak Positif Komunikasi Politik Digital
Salah satu dampak positif dari komunikasi politik di era digital adalah peningkatan partisipasi publik. Dengan adanya platform online, masyarakat saat ini memiliki akses yang lebih mudah untuk terlibat dalam diskusi politik, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, dan menyuarakan pendapat mereka. Ini menciptakan ruang inklusif di mana berbagai suara bisa didengar.
Kesimpulan
Komunikasi politik di era digital menawarkan banyak peluang untuk memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Tetapi, tantangan seperti disinformasi serta polarisasi harus diatasi melalui pembelajaran literasi digital dan regulasi yang tepat. Dengan demikian, komunikasi politik dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses demokratis yang sehat serta inklusif. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa berharap bahwa komunikasi politik akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, membawa dampak positif bagi kehidupan demokratis masyarakat kita.
Referensi :
Ahmad Sampurna dkk, 2024. Konsep dan Definisi Komunikasi Politik. UIN Sumatera Utara Medan
Aida Chomsah, 2024. Demokrasi di Era Digital. Kementrian Agama Nusa Tenggara Timur
Nama : Aulia Zahra MAulidya Rosya
Npm : 23010400031
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
