ALSHA MAULIDA

Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender di Tiongkok

Edukasi | 2024-11-12 12:52:06

Di tengah kemajuan ekonomi global, masalah ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi negara-negara maju maupun berkembang. Salah satu bentuk ketimpangan pendapatan yang paling sensitif dan kompleks adalah kesenjangan upah gender. Negara Republik Rakyat Cina (RRC) atau Tiongkok merupakan contoh yang menarik karena proses transisi ekonominya yang dramatis selama dekade terakhir. Bagaimana kesenjangan upah gender di Tiongkok?

Perbandingan Internasional dan Isu Lokal

Secara internasional, kesenjangan upah gender telah menjadi fokus perhatian para ekonom dan aktivis hak-hak wanita. Data perbandingan menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki angka kesenjangan upah gender yang relatif tinggi, yaitu sekitar 82,7% pada tahun 2002, namun turun menjadi 81,1% pada tahun 2015. Angka ini masih lebih tinggi daripada beberapa negara demokrasi sosial Nordik, tetapi lebih rendah daripada beberapa negara Asia lainnya seperti Korea dan Jepang. Namun, apa yang membuat situasi di Tiongkok begitu unik? Faktor-faktor lokal seperti sistem Hukou, tradisi adat istiadat pedesaan, dan struktur industri swasta publik memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat diskriminasi terhadap pekerja perempuan.

Sistem Hukou dan Tradisi Adat Istiadat Pedesaan

Sistem Hukou yang digunakan oleh pemerintahan komunis Tiongkok sejak tahun 1958 bertujuan untuk mengatur migrasi tenaga kerja dan memastikan stabilitas politik. Namun, sistem ini juga melahirkan segmentasi pasar tenaga kerja yang parah, dengan wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Daerah pedesaan masih dominan oleh tradisi patriarki yang kuat, sehingga perempuan menghadapi diskriminasi yang tidak masuk akal dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan sosial.

Kesenjangan upah berdasarkan gender di Tiongkok: pengembangan hipotesis

Reformasi berorientasi pasar dan jalur pertumbuhan ekonomi di Tiongkok sejak paruh kedua tahun 1980-an, ketika kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (Gaige Kaifang ) diberlakukan, hingga saat ini. Selama pertengahan 1980-an, pemerintahan Deng Xiaoping memajukan reformasi berorientasi pasar sambil mempertahankan sistem kediktatoran politik yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Pemerintahan Deng memberlakukan kebijakan yang memungkinkan beberapa daerah/individu menjadi kaya lebih cepat daripada daerah/individu lain sebagai prinsip dasar kebijakan Reformasi dan Keterbukaan, dan sebagai hasilnya, beberapa ketimpangan ditoleransi.

Ini merupakan pelepasan dari filosofi kesetaraan absolut yang dianjurkan selama era Mao Zedong. Tiongkok menekankan kesetaraan gender sebagai ideologi sosialis yang penting, dan pemerintah menegakkannya secara menyeluruh dengan menerapkan kebijakan kesempatan kerja yang setara dan kebijakan untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh slogan “perempuan memegang separuh langit”.

Oleh karena itu, sejak tahun 1980-an, pengendalian tingkat upah untuk menekan ketimpangan pendapatan telah menjadi topik penting terkait kebijakan ekonomi Tiongkok. Menurut data perbandingan internasional, menggunakan persentase upah perempuan terhadap upah laki-laki, kesenjangan upah gender di Cina diperkirakan sebesar 82,7% pada tahun 2002 (Song et al. 2017), sementara indikator yang sama pada tahun 2015 mencapai 81,1% di AS, 82,3% di Inggris, 81,3% di Jerman, 88,0% di Swedia, 67,6% di Korea, dan 72,2% di Jepang. Persentase ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah gender lebih besar di Cina daripada di negara-negara demokrasi sosial Nordik tetapi jauh lebih kecil daripada di negara berorientasi keluarga seperti Korea dan Jepang dan hampir sama seperti di sebagian besar negara maju.

Dampak gender terhadap upah kecil selama masa transisi.

Di pedesaan Tiongkok, meskipun ada bimbingan ideologis komunisme, tradisi dan adat istiadat terus mempengaruhi pikiran dan cara hidup orang-orang dengan kuat. Faktanya, menurut Cheng (2011) dan Fen dan Xiao (2014), masih ada kesadaran sosial yang mengakar kuat, seperti dominasi laki-laki atas perempuan dan kebijaksanaan "laki-laki untuk bekerja, perempuan untuk keluarga" di daerah pedesaan bahkan sekarang; sebagai hasilnya, perempuan pedesaan menghadapi diskriminasi yang tidak masuk akal dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dalam kegiatan perusahaan, diskriminasi terhadap perempuan lebih parah di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan di mana pekerja perempuan memiliki kebebasan yang lebih besar dari batasan tradisi dan adat istiadat. Namun, di Tiongkok, ada kondisi khusus yang membuat keadaan di atas dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, yaitu sistem Hukou dan pengembangan perusahaan kota dan desa (TVE).

Sejak 1958, pemerintah Tiongkok telah menerapkan sistem Hukou , yang memisahkan wilayah perkotaan dan pedesaan untuk mengendalikan perubahan tempat tinggal. Di bawah sistem ini, perpindahan dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan dilarang, dan migrasi tenaga kerja sangat dibatasi. TVE telah berkembang untuk menyerap kelebihan tenaga kerja di wilayah pedesaan di bawah pembatasan kelembagaan ini (Minami dan Ma 2010 ). Selama tahun 1980-an, TVE dioperasikan sebagai perusahaan kolektif yang dikelola oleh komune rakyat, yang merupakan organisasi negara tingkat rendah di wilayah pedesaan.

Namun, pada tahun 1990-an, sebagian besar TVE diprivatisasi. TVE yang diprivatisasi ini sekarang memainkan peran yang kuat dalam kegiatan bisnis di ekonomi pedesaan, sementara kegiatan BUMN, yang di dalamnya dampak kebijakan kesetaraan gender yang diberlakukan selama periode ekonomi terencana sangat kuat, cukup terbatas. Dari perspektif ini, penting untuk memberikan perhatian besar pada argumen Meng dan Miller (1995) dan Meng (1998a , b) yang mengaitkan erat diskriminasi terhadap pekerja perempuan dengan perkembangan TVE.

Kesenjangan upah berdasarkan gender lebih besar di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

Banyak peneliti telah menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Tiongkok kontemporer tersegmentasi berdasarkan jenis kepemilikan perusahaan menjadi sektor publik dan sektor swasta (Dong dan Bowles 2002 ; Chen et al. 2005 ; Démurger et al. 2012 ; Ma 2018b ). Kondisi ketenagakerjaan bagi perempuan juga dibedakan dengan cara yang sama. Di era sistem terencana, pemerintah sangat mendukung kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan dan upah di seluruh sektor publik. Perlakuan ketenagakerjaan yang menguntungkan bagi perempuan tersebut berlanjut di sektor publik bahkan sekarang dan telah menjadi motivasi penting bagi perempuan berpendidikan tinggi untuk mencari pekerjaan di BUMN dalam beberapa tahun terakhir (Liu 2015).

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa BUMN di Tiongkok terus memiliki pengaruh yang kuat pada tingkat upah dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara atau dengan negara-negara sosialis sebelumnya di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Selama periode kebijakan Reformasi dan Keterbukaan setelah 1978, BUMN tumbuh pesat di Tiongkok. Namun, mengingat pemeliharaan yang kuat dari sistem kediktatoran satu partai dan reformasi bertahap, kehadiran BUMN dalam ekonomi nasional tetap besar. Bahkan, menurut statistik resmi, pada tahun 2017, proporsi produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan pajak BUMN terhadap jumlah nasional total masing-masing sekitar 40% dan 50% (Biro Statistik Nasional Tiongkok 2018). Dengan memperhitungkan kecenderungan BUMN untuk menaati kebijakan pemerintah pusat dan partai dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan dan masih kuatnya pengaruh ideologi kesetaraan gender terhadap pengelolaan BUMN, bahkan pada masa transisi.

Kesenjangan upah berdasarkan gender di BUMN lebih kecil dibandingkan di POE.

Berbeda dengan Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya, Tiongkok masih mempertahankan kediktatoran satu partai di bidang politik dan memberlakukan reformasi ekonomi berbasis gradualisme. Akan tetapi, pengaruh mekanisme pasar terhadap aktivitas perusahaan dan warga negara semakin meningkat dari hari ke hari (Hara 2018 ). Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan sektor swasta yang luar biasa menyebabkan perluasan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Secara teori, penyebaran mekanisme pasar dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan upah gender karena, di pasar yang kompetitif, perusahaan harus menentukan tingkat upah berdasarkan produktivitas pekerja, yang dapat mengurangi diskriminasi upah yang tidak masuk akal terhadap perempuan.

Meskipun sektor publik masih memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan nilai tambah dan pendapatan pajak, proporsi karyawan di sektor swasta terhadap total pekerja di wilayah perkotaan telah mencapai sekitar 80% (Biro Statistik Nasional Tiongkok 2018 ). Lebih jauh lagi, dengan kemajuan reformasi BUMN, yang mempromosikan otonomi manajemen sumber daya manusia di BUMN, pengaruh kebijakan kesetaraan gender pada proses pengambilan keputusan ketenagakerjaan dan upah di sektor publik telah melemah. Ketika kewenangan diskresioner menjadi lebih kuat di sektor publik, perilaku organisasi BUMN akan menyerupai perilaku POE, dan kesenjangan upah gender juga cenderung meningkat di BUMN. Di Tiongkok, dari paruh kedua tahun 1980-an hingga saat ini, pertumbuhan POE yang cepat dan promosi otonomi manajemen di BUMN cenderung meningkatkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan di kedua sektor korporat. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengujian hipotesis berikut mengenai tren waktu dalam kesenjangan upah gender selama periode transisi.

Konklusi

Di Tiongkok, ketimpangan pendapatan berbasis gender telah menjadi masalah ekonomi dan sosial yang signifikan. Selama beberapa dekade, banyak penelitian mencoba menganalisis dampaknya melalui data empiris, namun skala dan pola ketimpangannya masih belum jelas. Dalam sebuah meta-analisis yang mencakup 1472 estimasi dari 199 penelitian, terdapat tiga temuan utama. Pertama, meskipun kesenjangan upah gender di Tiongkok signifikan, skalanya relatif rendah dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dari sistem sosialis tetap terjaga di Tiongkok, meskipun ada pergeseran menuju ekonomi pasar. Kedua, kesenjangan upah lebih besar di daerah pedesaan dan sektor swasta (POE) daripada di perkotaan dan BUMN.

Perbedaan ini penting untuk memahami sistem upah yang kompleks di Tiongkok. Ketiga, kesenjangan upah gender di Tiongkok meningkat tajam dalam dua dekade terakhir, mendekati tingkat di negara-negara maju, seiring dengan berkembangnya sektor swasta dan otonomi BUMN. Meski Tiongkok telah melakukan langkahlangkah untuk mengendalikan kesenjangan upah gender, seperti intervensi negara dalam proses penentuan upah di sektor publik, masih banyak tantangan yang dihadapi. Meta-analysis berskala besar menunjukkan bahwa kesenjangan upah gender di Tiongkok tetap menjadi isu yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor lokal dan nasional. Untuk menciptakan kebijakan efektif yang mengurangi kesenjangan upah gender, pemerintah Tiongkok harus mempertimbangkan strategi multidimensional yang melibatkan pembatasan diskriminasi di tempat kerja, peningkatan kesetaraan pendidikan, dan promosi partisipasi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.