UCare Indonesia

Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Agama | 2024-10-17 13:39:33

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, zakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen dalam memperkuat kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, pengaturan zakat di Indonesia tidak hanya diatur dalam norma-norma agama, tetapi juga diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan negara, termasuk dalam kerangka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan turunannya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang zakat, di antaranya adalah:

• Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Lembaga-lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), ditetapkan sebagai badan yang berwenang untuk mengelola zakat.

• Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat (mustahik).

Peran BAZNAS dan LAZ dalam Sistem Zakat di Indonesia

BAZNAS sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berfungsi untuk mengelola zakat secara nasional, baik zakat maal (harta) maupun zakat fitrah. LAZ, di sisi lain, adalah lembaga swasta yang juga diakui dan diatur oleh negara untuk membantu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, dengan syarat mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Kedua lembaga ini berperan penting dalam pelaksanaan zakat di Indonesia, dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul didistribusikan sesuai dengan syariat dan juga digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.

Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah terkait menjadi wujud konkret komitmen negara dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial.