Afif Sholahudin

Pemerintahan Baru, Tantangan Lama: Membangun di atas Pusaka Masalah

Setelah hampir dua periode pemerintahan Jokowi yang diwarnai dengan berbagai kontroversi dan prestasi, masyarakat Indonesia kini menantikan kepemimpinan yang baru di bawah Prabowo Subianto. Dikabarkan bahwa Prabowo Subianto telah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa. Meskipun masih beberapa tahun lagi sebelum pelantikan resmi dilakukan, namun suasana politik di Tanah Air sudah mulai memanas dengan spekulasi dan pro dan kontra mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diusung oleh pemerintahan baru. Masyarakat pun terbagi antara yang mendukung penuh Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru dan yang masih mempertahankan loyalitas terhadap Jokowi. Dengan demikian, semakin mendekati tanggal pelantikan, proses transisi kekuasaan antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo pun akan semakin intens. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa pergantian kekuasaan berlangsung secara lancar tanpa adanya gesekan yang berarti. Menjadi sebuah tantangan besar bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan harapan baru dan membangun kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, anggota DPR yang baru juga sudah resmi dilantik. Walaupun wajah-wajah baru, banyak di antara mereka yang sebenarnya sudah dikenal. Misalnya, ketua DPR yang baru, Puan Maharani dari PDIP, kembali menjabat setelah sebelumnya juga memimpin. Yang menarik, ternyata 60% dari anggota DPR baru ini adalah pengusaha, dan 174 orang di antaranya terindikasi terhubung dengan politik dinasti.

Di satu sisi, banyak yang berharap besar pada pemerintahan dan DPR baru ini. Tapi di sisi lain, ada juga yang pesimis, terutama dari kalangan Muslim yang kritis. Soalnya, pemerintahan baru dan DPR baru pasti bakal melanjutkan sistem lama, yaitu demokrasi-kapitalisme sekuler. Dan kita semua tahu, sistem ini sudah terbukti gagal dan jauh dari nilai-nilai Islam. Dalam sistem ini, sulit untuk berharap syariah Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Tanpa penerapan syariah Islam yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan, bisa dipastikan tidak akan ada perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini.

Faktanya, meskipun sudah sering ganti rezim, keadaan negeri ini bukannya semakin maju, malah semakin mundur. Rezim Jokowi yang di awal pemerintahannya (2014-2019) digadang-gadang bakal membawa harapan baru, ternyata hanya memberikan harapan palsu. Justru di masa Jokowi, banyak hal yang semakin rusak, dan itu terus berlanjut sampai periode kedua (2019-2024).

Pemerintahan baru yang akan datang tidak akan lepas dari tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan sebelumnya. Prabowo Subianto, sebagai pemimpin baru, akan mewarisi banyak beban dan masalah yang belum terselesaikan oleh rezim Jokowi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam bidang ekonomi. Angka kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang meningkat, serta meningkatnya jumlah PHK menjadi beban yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan baru. Selain itu, pajak yang semakin besar dan merosotnya daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, jumlah kelas menengah yang berkurang serta beban utang negara yang semakin berat juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang, baik asing maupun lokal, yang tidak terkontrol juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintahan baru. Dengan berbagai masalah ekonomi yang terus bertambah, beban ekonomi bagi masyarakat juga semakin berat. Oleh karena itu, pemerintahan baru diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Contohnya, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Ini berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik yang menetapkan garis kemiskinan di angka Rp 582.932 per kapita per bulan. Kalau kriteria kemiskinan ini dinaikkan sesuai standar Bank Dunia yang menetapkan US$ 3 per hari, maka jumlah orang miskin bisa mencapai 40% dari total penduduk Indonesia. Artinya, dari sekitar 282 juta penduduk, ada 112,8 juta orang yang termasuk kategori miskin.

Di samping itu, dengan memiliki dukungan yang kurang solid di legislatif, Prabowo juga dihadapkan pada tantangan lain dalam menjalankan pemerintahan. Keputusan-keputusan penting yang harus diambil di parlemen dapat menjadi sulit jika tidak didukung oleh mayoritas anggota. Hal ini dapat memperlambat proses legislatif dan menghambat implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan. Selain itu, dalam membangun koalisi politik yang luas, Prabowo juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dan agenda politik dari partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi tersebut. Konflik kepentingan antara partai-partai yang berbeda bisa menghambat jalannya pemerintahan dan membuatnya sulit untuk focu pada pencapaian tujuan yang sebenarnya, yakni mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, meskipun Prabowo berhasil memenangkan pemilu, tantangan-tantangan politik yang dihadapinya dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa dianggap remeh. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana dan strategi negosiasi yang kuat untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hanya dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, Prabowo bisa memastikan bahwa pemerintahannya benar-benar efektif dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Di sisi lain, kekuasaan oligarki semakin menguat. Hal ini terlihat jelas di struktur politik dan ekonomi, di mana segelintir konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan perbankan. Para oligark ini seringkali dekat dengan kekuasaan politik, sehingga mereka bisa mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi dan kelompok mereka.

Tidak hanya itu, kita juga harus menghadapi berbagai masalah yang timbul di berbagai bidang seperti hukum, sosial, pendidikan, dan bidang lainnya yang semakin rumit dan kompleks. Misalnya, di bidang hukum, kita harus berurusan dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang terus berkembang dan berubah, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat menjalani proses hukum dengan baik. Di bidang sosial, kita harus menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan sosial, konflik antar kelompok, dan berbagai masalah lain yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, kita harus terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin rumit dan kompleks di era yang terus berkembang ini. Dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Berita Terkait

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Yang Terserak dari Harapan

Bisakah Investasi Menahan Serangan Badai PHK?