Menghitung Keseriusan Pemerintah Dalam Mengeradikasi Pandemi
Politik | 2022-02-05 21:23:37Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia memasuki tahun ketiga serta gelombang ketiga. Ada sejumlah negara yang telah melewati fase puncak banyaknya kasus infeksi dan mulai melonggarkan protokol kesehatan. Ada yang baru memasuki kurva kenaikan kasus seperti negara kita sehingga sedang menggalakkan kembali kedisiplinan prokes.
Apapun varian Covid-19 yang muncul, jurus andalan kita masih vaksin. Memang baru-baru ini telah ditemukan obatnya tetapi masih dalam tahap uji coba alias belum benar-benar final. Disepanjang pertarungan melawan wabah ini, sudah jutaan nyawa mati secara akumulatif. Bukankah ini menunjukkan adanya disfungsi solusi yang telah diambil untuk langkah mitigasi?
Vaksinasi bukan senjata ampuh mengeradikasi pandemi Covid-19. Seperti yang diedukasikan oleh para pakar kesehatan, vaksinasi dimaksudkan untuk memberikan kekebalan dan perlindungan saat terserang virus agar tidak mengalami fatalisasi infeksi. [1] Memang dijelaskan pula bahwa hal ini tidak menghilangkan potensi persebaran virus. [2] Orang yang telah divaksin memang tetap dapat terinfeksi namun tidak begitu parah. Inilah yang sedang bersama kita diupayakan.
Lalu untuk urusan menghentikan persebaran virus dengan cara apa? Tidak lain hanya dengan karantina wilayah secara serempak di daerah yang terdapat kasus selama periode infeksius yang ditunjukan oleh penelitan terkini. Tutup pintu-pintu perbatasan untuk menghentikan mobilisasi warga daerah tersebut agar tidak menularkan ke daerah lain. Galakkan testing, tracing dan treatment secara menyeluruh disertai protokol kesehatan 5M. Yang juga penting, pasok kebutuhan logistik dan obat-obatan untuk penduduknya.
Kesimpulannya, segala aktivitas publik dikerjakan di ranah domestik. Karena prioritas utama adalah kesembuhan total semua warga yang berada di daerah terdampak, bukan justru ekonomi. Kalau tetap egois, memaksa work from office dan pembelajaran diadakan secara tatap muka, tetap terjadi mobilitas penduduk. Tentu ini membutuhkan dukungan politik ekonomi yang bagus. Alokasi dana untuk mengeradikasi harus benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukan. Bukan dijadikan bancakan dan jalan korupsi, apalagi untuk pembangunan infrastruktur.
Sebagai muhasabah di tahun ini, apakah kita sudah disiplin melakukan itu semua? Atau justru kita tidak kunjung belajar dari keteledoran dan kesalahan?
Kalau kasus aktif sudah diatas ratusan ribu dan permintaan penghentian PTM 100% tidak dikabulkan (seperti di Jakarta), apakah ini tepat? Menyerahkan PTM hanya pada kedisiplinan prokes masyarakat, sedangkan itu mustahil, bukankah seperti menyuruh generasi muda bunuh diri. Di sisi lain terdapat wacana untuk mempekerjakan PNS kembali dari rumah, berarti ini akan menimbulkan ketidakadilan. Sebetulnya barometer penentuan pihak mana yang boleh WFH atau SFH itu apa?
Sejujurnya setiap dari kita memiliki andil. Sebagai individu, kita harus disiplin menjalankan prokes. Sebagai masyarakat, kita bisa saling mengingatkan dan mengawal hal tersebut. Kemudian pemerintah menjalankan segala perlakuan untuk menghadapi pandemi seperti yang telah dipaparkan di atas. Selesai.
Problem bisa berlanjut, jika tidak ada keteladan dari pemerintah dalam menegakkan semua proses mitigasi pandemi. Di antara warga akan terjadi keributan akibat hukum yang dibebankan tidak sama ketika terjadi pelanggaran prokes. Cukup jelas peristiwa yang menimpa salah seorang Habib yang berujung denda 50 juta, pedagang kecil dengan denda 5 juta, lalu kerumunan di salah satu mall dengan denda hanya 500 ribu rupiah. Saya tidak akan mendaftar kasus lain, terlalu banyak dan melelahkan. Relasi rakyat dan penguasa yang tidak rukun ini bisa menyebabkan kehidupan bernegara jadi panas.
Ayolah, kita berbenah. Jangan menunggu kapal terlanjur karam. []
Referensi:
[1] David A. Swan, "Vaccines that prevent SARS-CoV-2 transmission may prevent or dampen a spring wave of COVID-19 cases and deaths in 2021," 14 December 2020. [Online]. Available: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.13.20248120v1.full-text.
[2] P. Loftus, "WSJ News Exclusive, Health: Covid-19 Vaccine Study on Preventing Transmission Is Stalled," Dow Jones & Company, 31 December 2020. [Online]. Available: https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-study-on-preventing-transmission-is-stalled-11609436842.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.