Layakkah Demokrasi Diperjuangkan?
Politik | 2024-09-15 21:05:43
Aksi kawal putusan MK terjadi di banyak kota besar di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa. Termasuk Yogyakarta yang menjadi ikon kota pendidikan juga melakukan seruan aksi ‘Jogja Memanggil’ oleh Aliansi Mahasiswa UGM. Elemen aksi yang akan turun ke jalan seperti, Forum Cik Di Tiro Universitas Islam Indonesia (UII), Aliansi Mahasiswa UGM, forum mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN), hingga aktivis Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta. Dalam aksi turun ke jalan ini para aktivis menyoroti kian bobroknya kehidupan demokrasi yang ditunjukkan oleh langkah Baleg DPR menganulir Putusan MK soal syarat usia kepala daerah.
Kerusakan yang semakin nampak di tengah-tengah masyarakat akibat penerapan sistem demokrasi ini, justru tidak sedikit yang percaya bahwa demokrasi ini bisa mewujud dalam kenyataan, sehingga wajib untuk terus diperjuangkan. Padahal, kekecewaan masyarakat memang tampak sudah sedemikian memuncak.
Dari prinsip demokrasi yang memiliki ide kadaulatan ada di tangan rakyat, jika dinilai dari aspek rasionalitas manusia, tentu saja tidak rasional dan tidak masuk akal jika manusia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa adanya batasan tertentu. Kemudian jika dinilai dari aspek kesesuaian dengan fitrah manusia, negara demokrasi cenderung menganut ideologi kapitalisme yang memisahkan kehidupan manusia dari agama. Ketika fitrah beragama dihilangkan dalam kehidupan manusia, maka fitrah-fitrah manusia lainnya tidak dapat terpenuhi karena tidak sesuai dengan aturan Tuhan.
Berbeda dengan sistem Islam yang berisi seperangkat peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dikarenakan sistem ini diturunkan langsung oleh Sang Pencipta, yang Maha Pengatur dan Maha Mengetahui. Dapat disaksikan sejarah keagungan penerapan sistem Islam selama 14 abad lamanya. Umat yang tinggal di dalam daulah Islam dapat merasakan kemanan dan kecukupan hidup, hasil dari penerapan sistem Islam. Tentunya hal ini tak lepas dari pengaturan politik Islam yang paripurna.
Sistem politik Islam meletakkan keadulatan ada di tangan hukum syara’ di mana yang berhak membuat hukum (Al-Hakim) hanyalah Allah Taala. Allah adalah Al-Mudabbir, Sang Maha Pembuat aturan. Dalam pengaturann urusan umat pun akan dikembalikan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga hak-hak umat dapat terpenuhi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
