Naufal Hasan

    FOLLOW  

Pembangunan Ibu Kota Baru Menuai Kritik Aktivis Lingkungan

Politik | Thursday, 20 Jan 2022, 20:08 WIB

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, di kritik oleh aktivis lingkungan, mereka mengkhawatirkan kondisi lingkungan disana akibat dari pembangunan ibu kota baru tersebut. Mereka menyebutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru tersebut harus mempertimbangkan dampak lingkungan.

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan struktur tanah dan lahan di daerah tersebut. Karena itu pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek, salah satunya adalah aspek dampak lingkungan, agar tidak terjadi banjir dan kerusakan lingkungan.

Walaupun rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ini menuai kritik dari aktivis lingkungan, namun rencana ini juga diapresiasi oleh Analis Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Sebab, pemindahan ibu kota negara baru ini diharapkan mendorong perkembangan dan pusat ekonomi diluar pulau Jawa.

“Karena selama ini ada ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, semoga dengan berpindahnya ibu kota ini menjadi penyeimbang dari ketimpangan tersebut” ucap Yayat.

Menurut dia, pemerintah harus belajar tata kelola kota yang baik, supaya tidak seperti Jakarta yang mempunyai problematika. Jika tata kelola ibu kota baru berjalan dengan baik, maka ibu kota baru ini tidak memiliki masalah di depan. Contoh kecil masalahnya seperti banjir dan juga kemacetan yang sangat sudah biasa terjadi di kota Jakarta.

Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru ini diharapkan tidak merusak lingkungan, dikarenakan di Kalimantan ini sangat banyak sekali spesies flora dan fauna, jika tidak mempertimbangkan pembangunan dan terjadinya kerusakan habitat, maka akan terjadi kepunahan dan juga spesies fauna akan masuk ke pemukiman.

Jokowi menjawab kritikan para aktivis tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa kawasan Kalimantan Timur merupakan hutan produksi, bukan hutan alam maupun tropical land forest. Jokowi menyebut, dari 256 ribu hektare di sana, lokasi ibu kota baru hanya memakai 56 ribu hektare. Menurutnya sisa lahan kosong akan dijadikan kawasan hijau.

"Dari 56.000 hektare yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya (dipakai) 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan. Lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ," kata Jokowi seperti dikutip dari wawancara eksklusif BBC Indonesia.

Jokowi mengaku, dirinya telah memerintahkan para meterinya untuk membangun kebun bibit. Total, kurang lebih 17 ribu bibit tanaman disiapkan untuk perbaikan.

Jokowi juga memaparkan bahwasannya konsep ibu kota baru berkonsep rimba nusa. Konsep very green city, smart city, compact city, dan zero emission. Disana juga akan ditanam hutan mangrove dan penghijauan yang tertata dan di proteksi. Jadi tujuannya adalah memproteksi, melindungi, dan memperbaiki hutan yang ada.

Beberapa hari lalu juga sudah diresmikan nama ibu kota negara (IKN) baru, yaitu ‘NUSANTARA’. Nama tersebut sesuai dengan konsep ibu kota baru tersebut, yang mengambil konsep negara rimba nusa. Rimba artinya forest, jungle, dan nusa artinya pulau.