Xenia Cerry Novia

Papua: Ketidakadilan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus Dihentikan

Update | 2024-06-13 09:11:28

Surabaya, Mei 2024 – Beberapa waktu terakhir, media sosial di Indonesia dihebohkan dengan

munculnya tagar “ All Eyes On Papua “. Tagar ini muncul setelah adanya tagar “All Eyes On

Rafah” yang saat ini tengah ramai juga. Tagar ini muncul pada berbagai platform, seperti

instagram dan juga twitter. Melansir dari berbagai sumber, hal tersebut berawal pada saat

pemerintah provinsi dan perusahaan sawit akan membabat habis hutan yang kemudian diganti

dengan pembukaan lahan perusahaan sawit. Sehingga hal ini memicu reaksi masyarakat adat

Papua yang menolak rencana tersebut sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan hutan

adat mereka yang mana telah menjadi sumber penghidupan utama mereka selama ini.

Kronologi Kejadian

Seperti yang kita tahu semua bahwa Papua merupakan salah satu provinsi yang kaya akan

kekayaan alam. Kekayaan alam tersebut seperti hutan yang sangat luas, tambang emas dan lain

sebagainya. Sehingga, banyak orang berlomba – lomba untuk datang kesana dan ingin merasakan

kekayaan alam tersebut. Namun karena keserakahan mereka demi merasakan kekayaan tersebut

membuat masarakat Papua menjadi sengsara. Seperti yang terjadi saat ini yaitu perusahaan sawit

(PT Indo Asiana Lestari) yang ingin membabat habis hutan adat masyarakat Papua dan menjadikan

lahan baru perusaan sawit.

Hal ini pastinya memicu reaksi penolakan dari masyarakat suku adat yang mendiami

wilayah tersebut, yaitu Suku Awyu, Papua Selatan dan Suku Moi, Papua Barat Daya. Karena hutan

yang luasnya setengah dari kota Jakarta itu merupakan warisan leluhur dan juga sumber

penghidupan utama bagi mereka. Sampai pada akhirnya pejuang lingkungan hidup Suku Awyu,

Hendrikus Woro mengajukan gugatan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Namun

gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Sehingga Mahkama Agung menjadi harapan terakhir

mereka.

Pada tanggal 27 Mei 2024, platform media sosial di hebohkan oleh video aksi damai dari

masyarakat adat Suku Awyu dan Suku Moi di depan gedung Mahkama Agung. Video tersebut

menampilkan kedua suku tersebut yang menggunakan pakaian adat mereka yang tengah

menggelar doa dan ritual. Mereka meminta agar Mahkama Agung menjauhkan putusan dan

membatalkan izin perusahaan sawit yang saat ini tengah mereka hadapi. Di dalam gugatan tersebut

tidak hanya menggugat PT Indo Asiana Lestari, tetapi juga mengajukan gugatan terhadapt PT

Magakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama.

Karena video aksi mereka yang tengah ramai dibicarakan di media sosial, banyak orang

yangn akhirnya menjadi simpati dan membantu memberikan upaya dukungan terhadap masyarakat

adat Papua. Mereka mendesak agar pemerintah khusunya pemerintah provinsi Papua serta

Mahkamah Agung dapat membantu dan membatalkan pembabatan hutan yang akan dilakukan

perusahaaan sawit tersebut. Karena meskipun kita tidak dapat merasakan dampak langsung seperti

yang dialami oleh masyarakat adat Papua, tetapi dengan adanya pembatatan hutan yang banyak

pastinya akan menghasilkan 25 juta ton karbon dioksida yang mana tidak hanya dirasakan

langsung oleh masyarakat Papua tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.

Selain itu, masyarakat Indonesia menilai kurangnya perlindungan dan penegakan Hak

Asasi Manusia di Papua. Banyak masyarakat yang kecewa akan ketidakpedulian pemerintah

terhadap masyarakat Papua yang mana sampai saat ini juga masyarakat Papua masih mendapatkan

deskriminasi di Indonesia. Seharunya pemerintah sudah harus berbenah diri dan lebih

memperhatikan wilayah – wilayah Indonesia di pelosok – pelosok sana. Karena sesuai dengan sila

ke – lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika masih banyak ketidak – adilan yang terjadi di Indonesia maka tujuan dari bangsa Indonesia belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, tagar “ All Eyes On Rafah” yang saat ini tengah ramai di medsos

merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat Indonesia terhadap perjuangan masyarakat adat

papua dalam menjaga dan mempertahankan hutan mereka. Serta adanya harapan dari masyarakat

Indonesia terhadap keputusan Mahkama Agung yang dapat menerima gugatan masyarakat Papua

serta pemerintah yang lebih peduli dan mengutamakan keadilan bagi masyarakat Papua.