Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Mengembalikan Fungsi Kekuasaan Sesuai dengan Ajaran Islam dan Marhaenisme

Agama | Thursday, 30 May 2024, 05:09 WIB

Kekuasaan sering kali dipersepsikan sebagai alat untuk mengontrol dan mendominasi. Namun, dalam ajaran Islam yang dipelopori RASULULLAH SAW dan Marhaenisme yang dikemukakan oleh Bung Karno, kekuasaan memiliki fungsi yang jauh lebih mulia: sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Artikel ini akan membahas bagaimana kita dapat mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dan Marhaenisme Sukarno.
## Kekuasaan dalam Perspektif Islam
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin adalah pelayan masyarakat yang harus menjalankan kekuasaan dengan adil dan bijaksana.
### Prinsip Keadilan
Dalam Islam, keadilan (al-adl) adalah prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90). Pemimpin harus memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan mereka didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
### Amanah dan Tanggung Jawab
Kekuasaan dalam Islam juga merupakan amanah (kepercayaan) yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil.
### Musyawarah dan Partisipasi
Islam mengajarkan prinsip musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT, "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38). Pemimpin harus melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi mereka, dan memastikan bahwa suara mereka diperhitungkan.
## Marhaenisme: Kekuasaan untuk Keadilan Sosial
Marhaenisme adalah ideologi yang diperkenalkan oleh Bung Karno, yang berfokus pada keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat kecil. Ideologi ini mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menghapuskan eksploitasi dan ketidakadilan, serta untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
### Kedaulatan Rakyat
Salah satu prinsip utama Marhaenisme adalah kedaulatan rakyat. Bung Karno percaya bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Demokrasi adalah cara untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak jatuh ke tangan segelintir elit, tetapi digunakan untuk memajukan kepentingan seluruh rakyat.
### Anti-Kapitalisme dan Anti-Imperialisme
Marhaenisme menolak segala bentuk eksploitasi, baik yang datang dari kapitalisme maupun imperialisme. Bung Karno berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah penindasan terhadap rakyat. Ini berarti kebijakan ekonomi dan politik harus dirancang untuk memberdayakan rakyat kecil dan memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan mereka.
### Keadilan Sosial
Marhaenisme juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Kekuasaan harus digunakan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bung Karno menginginkan sebuah masyarakat di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan.
## Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Marhaenisme dalam Kekuasaan
Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Marhaenisme dalam kekuasaan berarti menjalankan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam dan Marhaenisme:
### 1. Menegakkan Keadilan
Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam semua kebijakan pemerintah. Ini berarti memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.
### 2. Mewujudkan Demokrasi yang Sejati
Demokrasi sejati harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat, melibatkan mereka dalam musyawarah, dan memastikan bahwa suara mereka dihormati dalam setiap kebijakan.
### 3. Memberdayakan Rakyat Kecil
Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk memberdayakan rakyat kecil dan menghapuskan eksploitasi. Ini bisa dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang fokus pada kelompok masyarakat yang paling rentan.
### 4. Melawan Eksploitasi dan Imperialisme
Pemerintah harus mengambil sikap tegas melawan segala bentuk eksploitasi dan imperialisme. Ini berarti melindungi sumber daya alam dan kekayaan negara dari penguasaan asing, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik mendukung kepentingan nasional.
### 5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial harus menjadi tujuan utama pemerintah. Ini berarti menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Program-program kesejahteraan harus dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.
## Kesimpulan
Mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam dan Marhaenisme Sukarno adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Dengan menjadikan keadilan, kedaulatan rakyat, dan pemberdayaan rakyat kecil sebagai prinsip utama, kita dapat membangun sebuah negara yang menghormati nilai-nilai keislaman dan semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh Bung Karno. Saatnya kita mengambil pelajaran dari ajaran-ajaran ini dan mengaplikasikannya dalam praktik pemerintahan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.