Miaa

    FOLLOW  

Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Eduaksi | Wednesday, 15 May 2024, 20:21 WIB

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ayat (3), dana otonomi khusus ditunjukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dengan disahkan nya undang-undang tersebut pemerintah berharap dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat daerah papua dari berbagai aspek, namun dalam pengimplementasiannya tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan pemerintah dikarenakan adanya permasalahan pada alur pendanaan Otonomi Khusus Papua. Yang mengakibatkan provinsi papua menduduki posisi terendah diantara 34 provinsi di indonesia, jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh wilayah papua merupakan tambang emas, seharusnya papua memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan sektor ekonomi dan pendapatan daerah.

Dana otonomi khusus ini dirasa belum memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal papua, program-program yang dijalankan hanya sekedar simbolik dan formalitas belaka yang mana tidak menimbulkan output sehingga kurang mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, salah satunya dalam menekan angka kemiskinan yang terjadi pada wilayah papua. Dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah papua daerah pegunungan bintang harga bahan pokok seperti harga beras mencapai 50 ribu rupiah per kg, harga minyak 60 ribu rupiah per liter bahkan dikarenakan tidak ada sinyal untuk telepon seluler di abmisibil, distrik okbibab penyewaan wifi satelit mencapai 80rb rupiah per 10 menit. Hal ini disebabkan infrastruktur yang kurang memadai yang menyebabkan biaya transportasi ke wilayah tersebut melonjak tinggi, hal ini menjadi tugas prioritas pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar segera mengatasi permasalahan tersebut, mengingat otonomi khusus yang dimiliki wilayah papua yang mana seharusnya masalah ini dapat dengan cepat ditangani.

Pada bidang pendidikan, berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Belantara Papua, yang menjadi persoalan pendidikan saat ini di kota sorong provinsi papua barat adalah belum optimalnya penyelenggaraan anggaran dana sebesar 2% yang didapatkan melalui dana otonomi khusus dengan tujuan menyejahterakan orang asli papua dari dalam bidang pendidikan, namun penerapannya dana otonomi khusus tidak berjalan sesuai dengan tujuan nya sehingga menyebabkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya itu dalam infrastruktur pendidikan berupa gedung-gedung sekolah tidak memadai bahkan sampai mengalami kerusakan karena tidak adanya perawatan rutin dan kurang nya tenaga pendidik menjadi salah satu faktor besar yang menjadi kendala dalam proses pendidikan di wilayah papua.

Tidak berhasilnya pengelolaan dana otonomi khusus di daerah papua merupakan salah satu bentuk ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan dan mengawasi pengelolaan dana otonomi khusus daerah papua sehingga perlunya ada evaluasi dari pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk tanggung jawab yang seharusnya di emban oleh pemerintah.

Melihat data-data di atas maka perlunya pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khusunya masyarakat lokal di wilayah papua tentang pengetahuan mengenai penting dana otonomi khusus sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam mengawasi jalannya administrasi yang ada pada pemerintah daerah, dengan itu dapat mendorong partisipasi masyarakat guna menciptakan administrasi yang lebih akuntabel dan transparan.