shaqila
Menggali Potensi Ekonomi: Investasi dalam Pendidikan dan Pengembangan SDM
Edukasi | 2024-05-14 18:42:04
Indonesia sebagai negara berkembang melakukan berbagai hal untuk keluar dari situasi seperti ini. Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, menjadi faktor utama mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas kemiskinan atau setidaknya meminimalisir kemiskinan dan menghapus ketimpangan sosial di masyarakat.
Jika melihat dari sudut pandang liberalisme dimana seseorang atau negara yang menganut paham liberal akan cenderung memposisikan dirinya sebagai support sistem atau seseorang yang menjembatani orang lainnya. Negara yang menganut ideologi ini salah satunya yakni Amerika, cenderung memberikan kebijakan yang bersifat hanya sebagai pendukung dari apa yang dibutuhkan masyarakatnya.
Dilansir dari postingan di laman instagram Mentri Keuangan Indonesia Sri mulyani (@/smindrawati), dengan topik mengenai “membuka potensi untuk menciptakan Indonesia menjadi lebih baik, ”(6/5) lalu. Dalam acara yang diselenggarakan oleh awardee LPDP, Mata GarudaBritania Raya yang dihadiri pula oleh Duta besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Britania Raya merangkap Irlandia, dan Organisasi Maritim Nasional.
Beliau menyampaikan bahwa,
“Terdapat 3 potensi yang perlu digali agar Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Yakni, melakukan investasi untuk mengembangkan SDM, Hilirisasi untuk memaksimalkan potensi SDA Indonesia, dan Reformasi struktural yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan desain dan aturan kebijakan yang baik. ”
Dalam realitanya pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan investasi yang cukup tinggi untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Indonesia sendiri terutama di bidang pendidikan, baik itu bantuan beasiswa dan program kurikulum.
Hanya saja, berbagai bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah hanya bisa di dapatkan oleh kalangan tertentu (pada umumnya masyarakat kurang mampu), sementara untuk masyarakat Indonesia yang berada di kelas menuju menengah (Aspiring Middle Class/AMC) ke kelas menengah (Middle class) yang tidak termasuk ke dalam kategori miskin sehingga tidak bisa mendapat bantuan pendidikan berupa beasiswa seperti KIP-K dan lain sebagainya.
Pada umumnya mereka bisa mengenyam pendidikan hingga ke tingkat universitas. Hanya saja, banyak juga yang pada akhirnya putus di tengah jalan karna biaya pendidikan yang kian meningkat.
Dilansir dari databoks yang dirilis pada 2021 lalu, terdapat Laporan Statistik Pendidikan Tinggi 2020 menunjukkan, sebanyak 601.333 mahasiswa putus kuliah pada 2020. Perguruan tinggi swasta (PTS) menyumbangkan angka putus sekolah, sebanyak 478.826 orang atau 79,5% mahasiswa putus sekolah dari PTS.
Mahasiswa putus kuliah tertinggi selanjutnya berasal dari PTN sebanyak 101.758 orang. Kemudian, mahasiswa putus kuliah yang berasal dari perguruan tinggi agama (PTA) sebanyak 18.284 orang dan perguruan tinggi kementerian/lembaga lain (PTK) 3.395 orang.
Berdasarkan survei, permasalahan dikarenakan faktor ekonomi sebagai faktor utama putusnya pendidikan berada di angka 35%. Belum lagi termasuk kepada mereka yang tidak mendapatkan beasiswa dikarenakan kekurangan persyaratan dan lain sebagainya.
Dengan demikian, perlu adanya evaluasi program dan kebijakan oleh pemerintah Indonesia agar terus meningkatkan potensi pendidikan perguruan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Student Loan Sebagai Jalan Alternatif
Student loan adalah semacam koperasi peminjaman yang dapat diajukan oleh mahasiswa untuk pendidikannya. Yang dapat mereka bayar kembali dengan cicilan berbasis pendapatan. Program ini sudah di tetapkan di beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Sistem cicilan berbasis pendapatan ini dianggap lebih sesuai di-aplikasikan di Indonesia dibandingkan sistem hipotek (penggunaan jangka waktu) berdasarkan studi SMERU Institute yang dilakukan oleh peneliti Daniel Suryadarma dan Elza Samantha Elmira.
Meskipun dalam sisi lain, student loan juga dapat menimbulkan efek samping dimana mahasiswa yang telah lulus bisa jadi menganggur atau mendapatkan peran ganda antara pemenuhan biaya hidup dan juga membayar cicilan pendidikan.
Resiko ini sebenarnya dapat diminimalisir jika pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan perusahaan baik pemerintahan ataupun swasta untuk dapat menerapkan keutamaan penerimaan fresh graduate. Terlebih kurikulum pendidikan saat ini sangat menuntut mahasiswa untuk dapat akrab dengan dunia kerja dan mendapatkan berbagai macam pengalaman di dunia kerja sesuai dengan skill mereka masing-masing.
Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi struktural mendalam di seluruh sektor agar dapat menghasilkan desain dan aturan kebijakan yang efektif dan efesien.
Sources:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/pts-sumbang-795-mahasiswa-putus-kuliah-pada-2020
https://smeru.or.id/id/publication-id/pembiayaan-pendidikan-tinggi-di-indonesia-menilai-fisibilitas-sistem-pinjaman
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2223343
https://www.researchgate.net/publication/377517056_Pengaruh_faktor_ekonomi_terhadap_angka_putus_sekolah_di_kalangan_mahasiswa_indonesia
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
