Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Seruan Politik Hari Perempuan Internasional Tahun 2024

Politik | Friday, 08 Mar 2024, 06:16 WIB

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan anti-kolonialisme. Perempuan Indonesia, sedari awalnya, sudah menyadari bahwa kolonialisme merupakan rantai penindasan yang menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan di dalamnya.

Rantai kolonialisme yang menjajah kita secara fisik sempat dihilangkan, tetapi rantai neo-kolonialisme kembali dijeratkan. Itulah neoliberalisme dengan berbagai perangkat kebijakannya.

Bagi kaum perempuan, neoliberalisme jelas menghalangi kemajuan perempuan Indonesia. Secara politik, neoliberalisme telah menendang keluar mayoritas kaum perempuan, khususnya perempuan kalangan menengah ke bawah, dari ruang-ruang sosial-politik dan kekuasaan.

Secara ekonomi, neoliberalisme melemparkan sejumlah tugas yang mestinya urusan negara kepada kaum perempuan. Privatisasi, misalnya, tidak sekedar bermakna swastanisasi. Privatisasi pada hakekatnya—bagi kaum perempuan–adalah pemindahan tugas-tugas negara (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) menjadi tugas-tugas ibu rumah tangga.

Apakah ada kemajuan perempuan di bawah rezim Jokowi? Tidak ada sama sekali. Banyak perempuan yang masuk dalam politik, baik pemerintahan maupun parlemen, justru menjadi pelayan setia kebijakan neoliberal itu. Perempuan itu telah bertindak tak ubahnya “Margaret Thatcher” atau "Angela Merkel" nya di Indonesia, yang bukan pada aspek kekuatannya, tapi kekerasannya dalam menjalankan liberalisasi ekonomi yang merugikan rakyat marhaen.

Kaum perempuan Indonesia tetap sulit mengejar kemajuan. Mayoritas perempuan Indonesia masih sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak dan hak-hak dasar lainnya. Padahal, seseorang akan sulit mengembangkan diri dan kapasitasnya jika ia tetap buta-huruf, tidak sehat, lapar, dan tidak punya tempat tinggal yang layak.

Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju kemajuan perempuan tanpa membuka akses yang demokratis terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan demikian, cara untuk membuka jalan bagi kemajuan perempuan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Tetapi itu tidak mungkin terwujud di bawah neoliberalisme. Itu juga tidak mungkin terwujud jikalau kekayaan alam dan sumber-sumber kemakmuran masih terus dikeruk dan diangkut bebas oleh negeri-negeri imperialis-kolonialis. Oleh karena itu, gerakan perempuan perlu memperjuangkan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 sebagai jalan membebaskan ekonomi Indonesia dari imperialisme-kolonialisme dan mendemokratiskannya.

Karena itu, tidak ada pilihan lain: gerakan perempuan Indonesia, khususnya dari kalangan buruh, petani, dan rakyat miskin, harus bergandengan tangan dengan sektor-sektor rakyat miskin lainnya untuk menghancurkan imperialisme dan neoliberalisme!

Perlu pula ditekankan, bahwa sudah tiba saatnya kaum perempuan dari kalangan buruh, petani, dan rakyat miskin untuk membangun politiknya sendiri. Janganlah diserahkan kepada politisi perempuan dari kalangan atas yang bersekutu dengan neoliberalisme. Jangan pula diserahkan kepada kelas menengah yang hanya asyik bermasturbasi dengan teori-teori yang jauh dari persoalan perempuan.

Sejarah perjuangan perempuan yang diperingati hari ini telah membuktikan pentingnya andil kaum perempuan sendiri dalam perjuangan politik. Karena itu, dalam rangka memajukan gerakan politiknya, kaum perempuan dari kalangan buruh, petani, dan rakyat miskin kota harus aktif menjalankan kursus-kursus politik, mendirikan organisasi-organisasi dan sekretariat perempuan, dan terlibat dalam ajang-ajang politik (termasuk pemilihan ketua RT/RW). Gerakan perempuan juga harus aktif dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat kecil sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Selamat Hari Perempuan Sedunia!