Dimas Muhammad Erlangga

Pemilu 2024 dan Kedaulatan Tambang-Migas

Politik | 2024-02-05 14:19:14

Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi momentum penting bagi warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pada pemilu tersebut, isu-isu krusial termasuk kedaulatan tambang dan migas di Indonesia mungkin akan menjadi perhatian utama.

Kedaulatan tambang dan migas adalah isu strategis di banyak negara, termasuk Indonesia. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor tambang dan minyak serta gas bumi. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat menjadi wadah bagi calon pemimpin untuk menyampaikan pandangan dan program mereka terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Beberapa isu yang mungkin muncul terkait kedaulatan tambang-migas di Indonesia meliputi:

1. **Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Calon pemimpin dapat menawarkan visi dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keadilan dalam distribusi manfaatnya.

2. **Negosiasi Kontrak dan Investasi:** Kedaulatan negara dalam menegosiasikan kontrak dengan perusahaan tambang dan migas asing dapat menjadi perdebatan. Calon pemimpin mungkin akan diharapkan untuk menjaga kepentingan nasional dalam negosiasi tersebut.

3. **Pengawasan dan Transparansi:** Masyarakat mungkin menuntut adanya pengawasan dan transparansi yang lebih baik terkait aktivitas tambang dan migas untuk mencegah korupsi dan memastikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.

4. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Bagaimana sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal juga dapat menjadi fokus pembicaraan. Ini dapat melibatkan program pemberdayaan, pelibatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang terpengaruh.

Penting untuk diingat bahwa isu-isu ini mungkin berkembang seiring waktu, dan sikap calon pemimpin terhadap kedaulatan tambang-migas dapat memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Warga negara diharapkan untuk memperhatikan visi dan rencana aksi dari calon pemimpin selama kampanye pemilu untuk membuat keputusan yang informasional dan tepat saat memilih.

Pembelajaran

Pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2024 nanti mesti belajar dari gagalnya rezim terdahulu menegakkan kepala di hadapan korporasi asing dan kekuatan imperialisme-neo kolonialisme. Kegagalan menghadapi dikte dan kuasa korporasi mengakibatkan kedaulatan alam tergadaikan. Rakyat banyak dan ekologi jadi korban.

Presiden dan kabinet berikutnya mestinya lebih berani dari yang ada sekarang.

Kita boleh berbeda pandangan dalam soal-soal teknis bagaimana jalan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat marhaen.

Namun, bila kita berkehendak memastikan kekayaan dan sumber daya agraria, bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sekaligus menguatkan kontrol dan kemandirian rakyat atas kekayaan tersebut, maka melaksanakan reforma agraria dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 adalah solusinya.

Kepentingan nasional mutlak di tempatkan di atas kepentingan partai atau pun golongan.

Sampai di sini, langkah fundamental dalam wujud menjalankan nasionalisasi tambang-migas, bukan sesuatu yang tabu.