Kabar MPM
Menjadi Kelompok Rentan, Nelayan Berharap Muhammadiyah Turun Tangan Lakukan Pemberdayaan
Kabar | 2024-02-04 19:33:10
Perubahan Iklim yang signifikan serta tren pemanasan global yang kian meningkat beberapa dekade ke belakang berpotensi menjadi salah satu faktor kerentanan kehidupan para nelayan, khususnya nelayan tradisional.
Berangkat dari kondisi tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Diskusi Publik dengan dengan tema “Dampak Perubahan Iklim Bagi Nelayan Tradisional” sebagai bentuk sosialisasi kepada para nelayan pada hari Ahad (04/02).
Anggota Bidang Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Riza Yulianto mengajak bersama-sama membangun kolaborasi untuk pemberdayaan bagi kelompok nelayan tradisional. Keterbatasan alat menjadikan mereka tak berdaya menghadapi perubahan iklim ekstrim.
Sementara itu sebagai pemateri, Sugeng Nugroho Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia. Sugeng membuka diskusi tersebut dengan memaparkan sejumlah data yang mengungkap realita kondisi sosial para nelayan di Indonesia.
“Berdasarkan Survei KNTI yang dilakukan pada tahun 2021 terhadap nelayan di 25 Kabupaten/Kota, kepemilikan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) hanya dalam kisaran 47,2 %, sedangkan kepemilikan KUSUKA oleh para nelayan akan memudahkan mereka dalam mendapat berbagai macam keuntungan dari program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk didalamnya perlindungan, bantuan dan pemberdayaan,” ungkapnya.
“Disisi lain, sebanyak 80% dari para nelayan Indonesia tidak memiliki pekerjaan sampingan kecuali sebagai seorang nelayan. Bahkan sejumlah 77% dari mereka tidak memiliki asuransi keselamatan nelayan,” sambung Sugeng.
Jika ditelisik lebih dalam, data-data tersebut menggambarkan kondisi nelayan saat ini dalam keadaan kritis. Tidak hanya sebatas pada kekurangan kepemilikan KUSUKA, tetapi juga mencakup kurangnya diversifikasi pekerjaan sampingan di antara para nelayan.
Asuransi dan Pendampingan untuk Nelayan
Selain itu, ketidakberlanjutan dalam perlindungan asuransi keselamatan nelayan menjadi tantangan serius yang memerlukan fokus perhatian lebih lanjut serta implementasi langkah-langkah perbaikan yang konkret.
Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas dan mendalamnya masalah yang dihadapi oleh komunitas nelayan, yang mengindikasikan perlunya intervensi terkoordinasi baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi nelayan dalam jangka panjang.
Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan ruang terbuka untuk diskusi dua arah. Ini menciptakan lingkungan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, pemikiran, dan pandangan dari semua peserta, memberikan dimensi interaktif yang lebih mendalam pada kegiatan tersebut.
Salah satu peserta yang memberikan respon terhadap pembicara adalah Taufik Hizbullah dari Yayasan Jaring Nusa Tenggara Barat. Dia mengungkapkan, berbagai macam latar belakang kondisi nelayan di Indonesia yang menciptakan kerentanan dapat diselesaikan dengan pendampingan terkoordinir dan konsistensi dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.
“Kerentanan nelayan, yang berasal dari berbagai latar belakang, dapat diatasi melalui konsistensi pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan, edukasi, dan perlindungan hak-hak nelayan,” ucapnya.
Sementara itu, peserta lain dari kelompok nelayan asal Kabupaten Lamongan, Ali Efendi turut menyampaikan harapan agar pendampingan pada nelayan yang dilakukan Muhammadiyah dapat segera menjangkau wilayah lain di seluruh penjuru Nusantara.
Sebagai penutup dari sesi diskusi publik ini, Sugeng mengemukakan bahwa Muhammadiyah berperan sebagai pelopor yang sangat signifikan dalam menggalakkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan.
“Muhammadiyah sedari dulu telah menjadi sebagai pelopor yang sangat signifikan dalam menggalakkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan, dan semoga pemberdayaan tersebut akan terus berlanjut di kemudian hari,” tandasnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
