Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Jurdil dan Demokratis

Politik | Saturday, 03 Feb 2024, 06:08 WIB

di satu sisi, perkembangan politik di tanah air telah memberi ruang kebebasan berpendapat kepada rakyat marhaen secara luas. Ini diharapkan menjadi ruang persemaian untuk menumbuhkan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keterwakilan semua warga negara.

Namun Di sisi lain, masih terjadi proses distorsi demokrasi, yang menyandera suara rakyat miskin dan demokrasi itu sendiri. Penyebabnya, ketidakseimbangan distribusi akses informasi, masih kuatnya politik transaksional, dan maraknya korupsi politik. Inilah yang menyertai perhelatan demokrasi kita sehingga menghasilkan mozaik politik yang rapuh.

Untuk itu, terkait pelaksanaan pemilu 2024, GmnI Komisariat Universitas Terbuka mengeluarkan lima seruan :

Pertama, pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024 sangat penting untuk proses konsolidasi demokrasi Pancasila di tanah air. Karena itu, sangat penting bagi seluruh komponen bangsa untuk memastikan bahwa perhelatan demokrasi ini berjalan sesuai dengan kaidah dan asas demokrasi.

Kedua, karena momentum pemilu sudah dekat, maka penting bagi penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, dan parpol-parpol peserta pemilu 2024, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 bisa dilakukan tepat waktu dan seksama.

Ketiga, peran pemerintah dan aparat keamanan sebagai sistem pendukung utama dalam penyelenggaraan pemilu perlu dipastikan bisa melaksanakan perannya secara profesional dan proporsional, yakni dengan mengedepankan independensi penyelenggara negara untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis, sekaligus mencegah potensi kekerasan yang mungkin timbul dalam berbagai bentuknya.

Keempat, mengajak seluruh kekuatan demokratik dan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi mencegah terjadinya tindakan-tindakan kontra-demokrasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Kelima, penyelenggaraan pemilu yang bersih dan anti korupsi-kolusi-nepotisme untuk membentuk pemerintahan yang kredibel dan berwibawa sebagai amanah reformasi mei 1998 perlu menjadi salah satu agenda yang menyertai pelaksanaan pemilu 2024 saat ini, tentunya dengan mencegah potensi korupsi-kolusi-nepotisme dan penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak yang terlibat.