Vindy W Maramis

    FOLLOW  

Pesta Rakyat atau Pesta Oligarki?

Politik | Wednesday, 31 Jan 2024, 09:56 WIB

Melansir laman Kompas.com (10/01/24) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi sebesar 195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu tahun 2024. Bukan hanya itu saja, PPATK juga menemukan transaksi aliran dana yang mencurigakan sebesar 51 triliun kepada sejumlah Daftar Caleg Terdaftar (DCT). Sontak saja hal ini menuai banyak kritikan dari Masyarakat yang menuntut untuk segera memproses aliran dana tersebut.

Negeri yang berlandaskan hukum, pastinya sangat memahami ketentuan Undang-undang pada pasal 40 ayat (3) No.2 tahun 2028 tentang parpol yang isinya jelas melarang Parpol untuk menerima atau memberikan sumbangan dalam bentuk apapun dari pihak asing. Hal ini juga sejalan dengan pasal 339 ayat 1 yang menyatakan jika peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye menerima dana kampanye akan dipidana paling lama tiga tahun dan denda Rp36 juta jika terbukti bersalah. Namun benarkah hal ini akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum di negeri demokrasi ini?

Miris, ketidakpastian hukum di negeri ini terus-menerus berulang. Belum hilang dari ingatan Masyarakat tentang aturan batas usia capres dan cawapres dalam pemilu yang lalu dengan mudahnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi ditambah lagi oknum yang jelas dari pihak pemberantasan korupsi malah terbukti korupsi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menuju pesta rakyat yang justru malah menjadi pesta oligarki. Lagi-lagi rakyat hanya menjadi alat dalam sistem demokrasi ini.

Pada hakikatnya yang berkuasa dan penentu kebijakan adalah segelintir elite yang telah menyuntikkan dana pada parpol dan politisi. Faktanya pemilu sangat membutuhkan dana mulai dari kampanye, slogan, iklan dan tim relawan yang semua itu butuh kucuran dana. Maka dapat dipastikan jika tidak ada dana berarti siaplah menerima kekalahan.

“Habis manis sepah dibuang” peribahasa ini mencerminkan sikap penguasa kepada rakyat. Saat penguasa terpilih mereka mendadak lupa ingatan dengan janji-janji manis yang diungkapkan mereka. Contohnya saja, warga Rempang di Batam yang saat kampanye dijanjikan mendapatkan sertifikat tanah, namun apa yang terjadi? setelah menjadi penguasa, jangankan mendapat sertifikat tanah, mereka malah diminta pergi dari tanah kelahirannya dengan alasan investasi.

Kapan lagi masyarakat sadar atas kebobrokan sistem saat ini karena sesungguhnya pemilu adalah alat legitimasi terhadap kekuasaan oligarki. Seolah rakyat ambil andil dalam proses pemilihan padahal semua telah diatur sedemikian rupa agar kedaulatan tetap pada cengkraman mereka. Lantas bagaimana solusi tuntas atas permasalahan yang rumit ini? Jawabannya adalah dengan mengembalikan sistem pemerintah yang berlandaskan Islam kaffah yakni Khilafah Islamiyah.

Politik Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas peraturan hidup. Sosok pemimpin dalam Islam jelas harus berprinsip kepada hukum syariat. Janji yang ia kemukakan sebagai calon bukanlah janji tetapi amanah yang ia emban untuk mengurusi umat sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada sang Khaliq dan dirinya. Takut atas kekuasaan bukan gila dengan kekuasaan. Pemilu hanya satu dari sekian banyak cara dalam memilih pemimpin dalam islam karena pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang hakiki.

Artikel ditulis dan diizinkan publish oleh Rahmi Lubis (Kontributor Opini Islam).