hapsah

    FOLLOW  

Fasilitas Mobil Mewah, Dimana Urgensinya

Politik | Friday, 22 Dec 2023, 20:25 WIB

Fasilitas Mobil Mewah, Dimana Urgensinya

Oleh: Hafsah

(Pemerhati Masalah Umat)

Bupati Paser bagi-bagi mobil mewah buat Kades. Selain kelima desa yang berada di kecamatan Kuaro, terdapat 139 Desa lain yang menerima mobil mewah seharga ratusan juta.

Sementara, belum terkonfirmasi kebenaran ihwal pemberian mobil dinas untuk para Kades di Kabupaten Paser tersebut. Pihak-pihak terkait seperti Gubernur hingga Bupati belum menyampaikan pernyataan resmi mereka.

Adapun, informasi yang diunggah sejumlah akun di media sosial ini telah mendapat sorotan tajam dari warganet. Tidak sedikit yang menanyakan urgensi dari pemberian mobil dinas mewah untuk para perangkat desa tersebut.

Hal yang sama terjadi di kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, Abdul Hadi serahkan mobil operasional kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Balangan, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan.

Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tujuan untuk mendukung dan memudahkan mobilitas kepala desa serta menambah semangat dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Abdul Hadi juga menekankan agar dalam penggunaannya harus diperhatikan. Apabila penggunaannya di luar dinas atau tidak berkaitan dengan tugas sebagai aparatur pemerintah, maka sorot masyarakat akan tertuju kepada pengguna atau pejabat pemegangnya.

(Infopublik 15/11/2023)

Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Penggunaan Kendaraan Dinas bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hasil kerja dan menunjang pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah.

Seiring waktu, kendaraan dinas tidak hanya diperuntukkan bagi ASN. Anggota legislatif dan perangkat daerah pun kini mendapatkan fasilitas yang sama, yang terbaru adalah kepala desa. Tak tanggung-tanggung, mobil yang diberikan termasuk kategori mobil mewah.

Hal ini kemudian menyita perhatian publik, ditengah perekonomian yang tidak stabil akibat inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, masyarakat disuguhi kenyataan yang bertolak belakang dengan urgensi kebutuhan.

Peningkatan kinerja perlu dikaji ulang jika pembelian mobil menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebab peningkatan kinerja tidak hanya lewat sarana kendaraan yang menyedot anggaran.

Keluhan masyarakat terkait pengangguran ditengah sumber daya alam yang melimpah mestinya menjadi prioritas. Karena dampak pengangguran dapat berimbas pada kemiskinan yang melahirkan dampak turunan, yakni kebodohan karena tidak mampu mengakses biaya pendidikan. Dampak lainnya adalah stunting dan gizi buruk karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Pemda seharusnya mengalokasikan dana untuk memaksimalkan penyelesaian urusan rakyat ketimbang memberikan fasilitas mewah kepada aparat desa. Apalagi jika aparat tersebut tidak amanah yang bakal menyalahgunakan fasilitas. Faktanya, fasilitas negara maupun daerah kadang lebih diperuntukkan untuk urusan pribadi, imbasnya muncul kecemburuan sosial yang tidak sehat bagi mental masyarakat.

Pengadaan mobil yang terbilang cukup banyak tergantung berapa jumlah desa dalam wilayah setempat. Tentu hal ini sangat menggiurkan bagi pihak terkait terutama pihak yang paling diuntungkan, yaitu pemasok kendaraan. Entah seperti apa mekanisme yang diterapkan sehingga pihak pemerintah memberikan job menggiurkan tersebut. Secara, anggaran yang dipakai tentu bukan uang pribadi, namun menggunakan anggaran daerah setempat. Jelas sekali siapa yang diuntungkan, sementara rakyat kecil berjibaku dengan urusan hidupnya sendiri.

Hal yang wajar terjadi dengan pengadaan mobil tersebut, namun apakah keadaan masyarakat sudah sejahtera? atau hanya mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan golongan tertentu.

Islam memberikan gambaran bagaimana posisi pejabat di tengah masyarakat. Para pejabat ditunjuk untuk menjabat, bukan meminta jabatan. Maka dipastikan amanah yang bebankan menjadi tanggung jawab penuh terhadap rakyat bahkan khusus kepada Allah Swt.

Sejarah pemimpin Islam dapat jadi pedoman menuju pemimpin yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kisah Umar bin Abdul Aziz dan lampu istana adalah contoh yang kerap dinukilkan agar pemimpin terbebas dari KKN.

Saat Umar bin Abdul Aziz malam itu didatangi putranya, langsung ditanya tentang keperluan anaknya, apakah urusan pribadi atau urusan rakyat. Begitu anak beliau menjawab bahwa hal yang akan dibicarakan adalah urusan pribadi, maka beliau spontan mematikan lampu penerang di atas mejanya. Selanjutnya, Umar meminta pembantunya mengambil lampu milik pribadinya.

Kisah lainnya adalah tentang Abdullah, putra Khalifah Umar bin Khattab (Khalifah kedua). Dia membeli seekor unta kecil dan kurus seharga empat dirham. Lalu unta kecil dan kurus itu oleh Abdullah dibawa ke tempat pemeliharaan unta milik negara, tempat sang ayah menjabat sebagai khalifah saat itu.

Ia menitipkan untanya di sana, agar dapat diurus bersama unta-unta lainnya. Sebagai anak khalifah tentu saja pengurus peternakan menerima titipan unta Abdullah tersebut tanpa banyak pertanyaan.

Setahun kemudian, unta milik Abdullah yang asalnya kecil dan kurus berubah menjadi gemuk dan sehat. Segera saja Abdullah berniat untuk menjual unta tersebut. Dia membawa unta tersebut ke pasar dan ditawarkan seharga lima belas dirham. Orang-orang di pasar banyak berkerumun dan tampaknya berminat membeli unta gemuk dan sehat tersebut.

Selain tertarik oleh unta yang memang secara penampilan bagus, para calon pembeli tersebut juga tertarik oleh penjualnya yang tidak lain dari putra Amirul mukminin. Umar menegaskan kepada anaknya agar menerima empat dirham saja. Selebih­nya, diserahkan ke baitul maal.

Kisah ini menggambarkan bagaimana sikap pemimpin dan aparat negara yang menjaga sikap amanah dan kejujuran. Mereka sangat menjaga status harta milik pribadi dan milik negara. Tidak dipungkiri bahwa jabatan dan urusan pribadi kadang saling terkait. Namun yang menjadi landasan bagi mereka adalah keterikatan kepada hukum syara. Setiap apa yang didapatkan diluar gaji dengan cara yang tidak syar'i adalah ghulul, yang hukumnya haram, termasuk menikmati fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Inilah sedikit gambaran pada masa kepemimpinan Islam, dimana pejabat dan aparat negara sangat berhati-hati menggunakan fasilitas negara. Jangankan meminta, diberi fasilitas saja mereka merasa berat karena pertanggung jawabannya di akhirat kelak dapat menjerumuskan ke dalam neraka jika tidak amanah.

Wallahu a'lam bisshowab