JORDY ADONIA HAMONANGAN

Kerjasama Asean dengan Negara Anggota dalam menangani tindakan human trafficking di wilayah asia ten

Info Terkini | 2023-12-20 21:53:47

Menurut ILO, perdangangan manusia adalah salah satu tindak kejahatan dengan keuntungan terbesar di dunia. Inilah yang membuat para pelaku semakin tergiur untuk melakukan aksi ini, berbagai cara dilakukan untuk menarik korban agar terjerumus kedalam hal ini. ILO memperkirakan keuntungan rata rata pertahun dari Tindakan perdagangan manusia sebesar 32 miliyar US Dollar.

Perdagangan manusia sendiri bukanlah suatu isu yang baru terjadi di Kawasan Asia Tenggara, hal sudah bertahun – tahun terjadi, namun hingga saat ini hal masih kerap terjadi, seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi, dimana masyarakat dengan bebas dapat berkomunikasi dengan orang dari luar yang bahkan tidak diketahui latar belakangnya.Memang korban dari human trafficking atau perdagangan manusia ini kerap kali berasal dari negara dengan ekonomi berkembang, para korban ini berharap dengan bekerja di luar negri dapat membantu mereka mendapat penghasilan yang lebih besar ketimbang bekerja di negara mereka sendiri, namun keinginan ini menjadi boomerang bagi dirinya sendiri, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah terjerumus kepada lingkaran setan ini, dimana harapan mereka untuk bekerja sama sesuai dengan kenyataan, mereka dijadikan budak seks, diperjualbelikan, perbudakan modern, sebagai alat tebusan, dll.

Menurut The Walk Free Foundation Tiga dari sepuluh anggota ASEAN masuk dalam lima belas negara dengan penyumbang perbudakan modern terbanyak di dunia.

Asean sebagai wadah integrasi regional sudah seharusnya melakukan tindakan nyata, guna mencegah dan menekan angka Tindak kejahatan perdangangan manusia di Kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi mayoritas negara – negara di Kawasan Asia Tenggara adalah negara berkembang, dimana mayoritas korban perdagangan manusia ini berasal dari negara ekonomi miskin dan berkembang. Menurut The Walk Free Foundation, mayoritas negara dengan penyumbang budak modern terbesar adalah negara miskin dan berkembang, itu sebabnya hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi ASEAN dan negara anggota.

Perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara kerap kali terjadi melalui berbagai industri pekerjaan, namun industri perikananlah yang menjadi penyumbang perdagangan manusia dan kerja paksa terbesar. Menurut Global Modern Slavery, Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah yang cukup memprihatinkan dalam urusan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, Indonesia beserta Myanmar, Thailand, dan Filipina menempati 16 negara teratas yang masih mempraktekkan perbudakan modern, dimana Thailand, dan Indonesia menempati 10 besar, bahkan 50 – 60 % budak modern tersebut adalah hasil perdagangan manusia. Menurut UN WOMEN sekitar 225.000 perempuan dan anak setiap tahunnya diperdagangkan di Asia Tenggara.

Hal – hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian penuh oleh ASEAN, sebagaimana ASEAN adalah wadah untuk integrasi sosial, dimana salah satu dari 3 pilar ASEAN adalah untuk menjaga keamanan, dan perdamaian regional. Isu ini sudah berlangsung cukup lama di Asia Tenggara, namun pada kenyataannya, permasalahan ini masih kerap terjadi. Terlebih lagi dengan banyaknya korban perdagangan manusia yang berasal dari negara ekonomi miskin dan berkembang, tentu ini menjadi salah satu factor mengapa ASEAN harus menanggapi hal ini dengan serius. Bukan hanyak fisik dan psikis mereka yang tersiksa, namun hak – hak yang sudah seharusnya menjadi milik setiap manusia dirampas dari mereka, seperti hak kebebasan, hak untuk tidak merasa takut, hak untuk hidup, dll. Tentu jika hal ini terus terjadi tanpa adanya penanganan yang cepat dan tepat, ini dapat merusak citra ASEAN dimata dunia, hal – hal seperti ini tentu akan membuat para pengunjung dari mancanegara takut untuk datang ke negara – negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang dimana hal tersebut akan berdampak kepada pemasukkan masing – masing negara, terlebih banyak negara – negara di wilayah Asia Tenggara yang mendapatkan keuntungan besar dari sector pariwisata, seperti misalnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Laos, dan Kamboja (Muliana, 2017), yang dimana kembali lagi kepada tugas ASEAN untuk meningkatkan Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

ASEAN tentu tidak buta akan hal ini, dan melakukan berbagai cara untuk menekan angka terjadinya human trafficking di Kawasan Asia Tenggara, karena tentu hal ini adalah salah satu masalah transnasional di Asia Tenggara, dimana angka terjadinya human trafficking di Kawasan Asia Tenggara ini cukup tinggi.

Pada tahun 2004, ASEAN mengeluarkan deklarasi yaitu ASEAN menghadapi perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak ( ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children )