Dimas Muhammad Erlangga
Setelah Menumpas PKI 58 Tahun Lalu
Politik | 2023-10-23 05:44:41
Setelah mengikis habis Komunisme dan menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) 50 tahun lalu, kekuatan pemenang yang menamakan diri Orde Baru mulai berbenah dan menjalankan strategi pembangunan nasional untuk Republik Indonesia tanpa menyisakan ruang untuk politik yang berbeda.
Kunci dari politik pembangunan nasional Orde Baru adalah melenyapkan segala gangguan pembangunan yang mungkin dengan berbagai cara sambil menjalankan konsepsi dan praktek ekonomi yang ramah dan terbuka terhadap investasi modal asing, terutama dari Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Hubungan yang terjalin dengan Republik Rakyat Cina mengalami kerusakan parah karena prasangka ideologi dan memerlukan waktu untuk normalisasi.
Pembangunan nasional di bawah pimpinan Orde Baru itu pun menemui jalan buntu ketika krisis global melanda dan rakyat marhaen mulai tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Orde Baru yang otoriter. Setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun, pemerintahan Orde Baru pun tumbang. Jenderal Soeharto sebagai simbol dan tokoh sentral Orde Baru berhenti dengan terpaksa dan tak sanggup lagi mengendalikan keadaan politik dan arah Republik.
Tetapi semakin jelas, pasca Orde Baru yang disebut Reformasi ini, Republik Indonesia semakin dikendalikan modal asing dengan dukungan politik yang semakin terbuka sehingga menjelaskan bahwa yang direformasi adalah gaya politik Orde Baru yang tertutup, penuh kekerasan dengan birokrasi yang tidak efisien, sementara jalannya ekonomi tetap: ramah dan terbuka terhadap investasi asing sehingga utang luar negeri pun terus membengkak.
Praktik reformasi itu jelas, yaitu dengan mengganti gaya otoriter Orde Baru dengan partisipasi rakyat miskin yang terbatas melalui multi partai, tetapi tetap menutup peluang kembalinya politik komunisme ke dalam panggung politik yang terbuka dengan terus memelihara trauma politik akibat PKI sebisa mungkin. Praktik ini dalam hal tertentu jelas gagal seperti yang ditunjukkan dengan tak dapat dibendungnya literatur komunis baik dalam bentuk cetakan maupun online dan berbagai kritik yang mau tidak mau beroposisi terhadap jalannya investasi modal asing yang semakin tidak terbendung bahkan menyempitkan tujuan dan praktek pembangunan nasional yang juga menggelisahkan otak dan hati para pendukung Orde Baru.
Dengan melihat kondisi bangsa sebagaimana juga digambarkan para pendukung orba, lalu apa untungnya bagi Republik pada hari-hari ini tetap terus memelihara trauma terhadap Komunisme dan PKI? 50 tahun yang lalu jelas, pembantaian terhadap kader, anggota dan simpatisan PKI yang bisa mencapai 3 juta nyawa itu Selama 1965-1966 hasil-hasilnya bisa dinikmati seperti yang disampaikan Emil Salim walaupun kejayaan ekonomi Orde Baru yang beralaskan mayat-mayat komunis dan modal asing itu juga tidak lebih dari 50 tahun.
Situasi hari ini tentu berbeda dengan 58 tahun yang lalu. 58 tahun yang lalu, rakyat Murba dipaksa percaya bahwa doktrin politik dan ekonomi Orde Baru akan membawa kemakmuran. Rakyat Pekerja tidak melihat bagaimana para politisi dan ekonom Orde Baru demi jijiknya terhadap doktrin politik dan ekonomi “Orde Lama” jungkir balik mencari utangan di negeri-negeri Eropa, Amerika Serikat, lalu Jepang. Rakyat juga tidak bisa gaduh kalau hasil utangan itu sebagian jatuh ke tangan individu. Sekarang, rakyat marhaen melihat bagaimana Presidennya pontang-panting mencari investasi dan utangan. Rumit dengan berbagai syarat di dunia Barat lari ke China dan Arab. Ada yang korupsi-kolusi-nepotisme, rakyat miskin bisa gaduh. Rakyat Pekerja melihat apa saja yang terjadi pada hari ini: uang datang dari mana? Berapa utang diperoleh? Untuk apa? Tentu Rakyat Murba tak ingin menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrakstruktur, banjirnya produksi asing dan investasi asing ini.
Akan tetapi di masa reformasi pasca mei 1998 inilah, partisipasi rakyat marhaen seluas-luasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan; diminta ataupun tidak diminta, bahkan keberanian untuk menentukan arah investasi ada kesempatan dan peluang yang jelas tidak akan diberikan Orde Baru pada 58 tahun yang lalu pun bila Orde Baru masih berkuasa pada hari ini
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
