Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Koalisi/Kerjasama Partai Politik Sebagai Manifestasi Politik Neoliberal

Politik | Thursday, 07 Sep 2023, 13:20 WIB

keberadaan Koalisi Partai Partai Pendukung Pemerintah dari waktu ke waktu bahkan sebelum dan setelah Jokowi berkuasa, dalam parlemen telah “menghambat demokrasi di Indonesia”. Adalah menarik untuk diperhatikan, dan tentu ini bukan suatu kebetulan, bahwa kelahiran Koalisi Partai Politik telah mengakhiri sedikit polarisasi di parlemen dan masyarakat dan sekaligus membuka jalan bagi “banjir bah” neoliberalisme di Indonesia.

Politik Kompromistis terus menerus terjadi, hingga beberapa skandal besar tak pernah terungkap : Dari BLBI, Century, hingga Jiwasraya. Kebijakan pemberantasan korupsi pun, kendati dibangga-banggakan sebagai “kunci keberhasilan”, tetapi prakteknya justru telah disalahgunakan Jokowi-Amin untuk membenamkan suara suara sumbang dari kaum pergerakan.

Di lapangan ekonomi, begitu banyak kebijakan neoliberal mengalir deras tanpa sempat terbendung sedikitpun, yaitu kebijakan kenaikan harga BBM 2022, privatisasi BUMN, liberalisasi impor, penambahan utang baru, dan lain-lain. Kenyataan itu telah membuktikan sebuah kesimpulan tak terbantahkan: “Koalisi Partai Politik diciptakan untuk menjadi garda depan untuk mengawal kebijakan neoliberal di Indonesia."

Sementara itu, barisan oposisi di parlemen kehilangan signifikansi politiknya, dan perjuangan mereka di parlemen justru seperti ingin mengglorifikasi keberhasilan Pemerintahan sebelumnya. Perhitungan di atas kertas memang menunjukkan bahwa imbangan kekuatan berada di Koalisi Pendukung Pemerintah, sementara kekuatan oposisi relatif sangat kecil. Sesungguhnya, jika kekuatan oposisi bisa merangkul seluruh kekuatan oposisi di luar parlemen, maka imbangan kekuatan bisa saja bergeser. Tetapi itu tidak terjadi : Oposisi di parlemen sangat moderat, dan gampang melakukan kompromi politik, sedangkan oposisi di luar parlemen sangat puas jika ditempatkan sekedar sebagai “kelompok penekan”.

Sehingga, disetujui atau tidak, Koalisi Parpol Berkuasa dapat dianggap sebagai manifestasi politik dari kekuatan-kekuatan neoliberal di dalam negeri, dan kepadanya sebuah perjuangan politik mestinya diarahkan. Gerakan anti-neoliberal di luar parlemen, harus membangun blok politik untuk mengimbangi koalisi dan oposisi lemah itu.

Dalam sejarah perjuangan anti kolonialisme, di tahun 1918, saat Belanda berusaha mengantisipasi gelombang perjuangan rakyat dengan parlemen bohongan, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat), diantara kaum pergerakan dari berbagai spektrum (nasionalis, sosialis, agamais) berhasil membentuk konsentrasi radikal (radicale consentratie).

Konsentrasi radikal ini menjadi alat politik tandingan, sebab di barisan mereka tergabung hampir sebagian besar organisasi-organisasi perjuangan rakyat, tanpa memandang pentingnya membeda-bedakan ideologi atau haluan politik. Begitulah, misalnya, sebuah persatuan politik luas dapat berguna untuk menghadapi persekutuan di kalangan kaum reaksioner dan anti-rakyat.

Selain melancarkan serangan-serangan langsung terhadap koalisi berkuasa dan manifestasi politik neoliberal lainnya, persatuan organisasi rakyat marhaen atau blok politik oposisi semacam ini juga penting untuk mengorganisir dan memperbesar perjuangan anti-neoliberal di kalangan massa rakyat: mengorganisir rapat akbar (vergadering), melakukan konsultasi kerakyatan, mengorganisir petisi atau mosi tidak percaya terhadap kebijakan neoliberal, dan lain sebagainya.